Menu
Montara Task Force harus ambil alih penecemaran Laut Timor

Montara Task Force harus ambil alih…

Kupang-KoPi| "Montara T...

Jatim Best Practice Perdagangan Antar Daerah

Jatim Best Practice Perdagangan Ant…

Bandung-KoPi| Perdagang...

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersinergi Susun RKPD

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersiner…

Surabaya-KoPi| Forum Li...

Banjir Sungai Welang,  Pemerintah Lakukan Pendataan dan Beri Penanganan Darurat

Banjir Sungai Welang, Pemerintah L…

(Fotomilik: Jatim TIMES) ...

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Harkat dan Martabat Manusia

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Har…

Bantul-KoPi| Globalisas...

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyaman Jadi Bagian Penting dalam Pembangunan di Jatim

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyama…

Surabaya-KoPi| Suasana am...

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan Ibu Hamil, MMSA Berikan Wawasan Tentang Perdarahan

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan…

Bantul-KoPi| Sepanjang ...

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjukan Barongsai dan Liong LED

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjuka…

Sleman-KoPi| Sebagai wuju...

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSANAKAN LATIHAN PRAMUKA YUDHA

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSAN…

AKADEMI MILITER – KoPi|...

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Luncurkan Kick-Off Program Talent Pitching

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Lunc…

Sleman-KoPi | Terobosan...

Prev Next

Angkot boleh ditertibkan, asal...

Angkot boleh ditertibkan, asal...
Surabaya - KoPi | Ketua Serikat Pekerja Transportasi Seluruh Indonesia (SPTSI) Jawa Timur Subekti menyatakan sopir angkot tidak menolak jika harus ditertibkan atau bergabung dengan koperasi. Namun mereka meminta agar pemerintah menjamin hak-hak sopir angkot.
 

Selama ini sopir angkot yang menolak bergabung dengan koperasi atau badan hukum lantaran kendaraan mereka akan menjadi milik koperasi. Selama ini angkot di Surabaya merupakan milik perseorangan dan dibeli dengan uang pribadi.

"Sopir-sopir itu menjual tanah, jual rumah, supaya bisa beli angkot. Lha kalau setelah itu jadi milik koperasi, kami punya hak apa?" keluh Subekti pada KoPi (19/11).

Subekti menyatakan, sopir angkot sebenarnya bersedia ditertibkan atau bergabung di koperasi. Hanya saja, tidak banyak koperasi yang benar-benar kuat secara manajemen.

Ia menjelaskan, koperasi kecil bentukan sopir angkot memang tidak mewajibkan anggotanya menyerahkan STNK dan kepemilikan kendaraan pada koperasi. Namun secara manajemen, koperasi tersebut kurang baik dan sering kali bubar. Sedangkan koperasi besar yang ada saat ini mewajibkan sopir angkot menyerahkan kepemilikan kendaraan mereka kepada koperasi.

"Saat ini sudah ada 5 koperasi yang tergabung dalam organda Surabaya. Tapi kalau diurus oleh orang terminalan yang bercelana pendek, tidak akan mampu, pasti bubar. Kami malah berharap pemerintah mau turun untuk mendirikan koperasi, tapi jangan sampai STNK angkot jadi milik koperasi," tukasnya.

Kepala Dispenda Jatim Bobby Soemiarsono mengatakan angkutan umum di Jawa Timur berjumlah ribuan. Sopir angkot bisa mendirikan badan hukum sendiri dengan bersepakat dengan minimal 5 orang yang saling percaya. 

"Namun, jika melakukan itu, bisa-bisa juga muncul ribuan koperasi, karena sopir angkot hanya mau bergabung atau mendirikan dengan koperasi yang benar-benar mereka percayai. Karena itu sebaiknya sopir angkot tidak mendirikan badan hukum baru dan bergabung dengan yang sudah ada," kata Bobby.

back to top