Menu
Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Pakde Karwo: Antara Operator dan Regulator Transportasi Tidak Bisa Dipisahkan

Pakde Karwo: Antara Operator dan Re…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres dan Cawapres

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres …

Lembah Tidar-KoPi| Senin ...

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu melaksanakan Out Bound

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu mela…

Lembah Tidar-KoPi| Minggu...

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program Kampus Sehat dan Bebas Asap Rokok

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program …

Jogja-KoPi| Departemen Te...

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalitas Kayu

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalita…

Bantul-KoPi| Tim Pengabdi...

Prev Next

YLKI: Kebijakan kenaikkan iuran BPJS kontraproduktif

YLKI: Kebijakan kenaikkan iuran BPJS kontraproduktif

Berdasar Perpres No. 19 Tahun 2016, pemerintah menetapkan kenaikan iuran BPJS, yang akan diberlakukan per 01 April 2016, demi menutup defisit operasional yang mencapai lebih dari Rp 7 triliun, sejak 2014. Terlepas dari soal defisit, kebijakan menaikkan tarif iuran BPJS untuk peserta mandiri adalah kebijakan yang kontra produktif dan tidak mempunyai empati, di saat sedang lesunya pertumbuhan ekonomi dan menurunnya daya beli masyarakat.

1. Sampai detik ini BPJS belum mempunyai standar pelayanan minimal yang jelas, sehingga hampir di semua lini pelayanan BPJS masih sangat mengecewakan masyarakat. Masih banyak pasien yang ditolak opname di rumah sakit tanpa alasan yang jelas. Sekalipun diterima rumah sakit, tapi service rumah sakit terhadap peserta BPJS sangat timpang dibanding dengan peserta non BPJS. Dan seabreg kekecewaan seperti obat tertentu yang tidak ditanggung, dan antrian panjang, hingga pasien menjemput ajal karena belum ada tindakan medis.

2. Kenaikan tarif BPJS juga merupakan pelanggaran prinsip kegotongroyongan yang menjadi “jiwa” asuransi sosial dalam BPJS. Jika tarif BPJS terus dinaikkan, apa bedanya BPJS dengan asuransi komersial? Kenaikan iuran BPJS bisa dikategorikan melanggar NAWACITA.

3. Kalaupun pemerintah ingin menaikkan iuran BPJS, seharusnya yang dinaikkan adalah peserta PBI, yang menjadi tanggungan negara. Pemerintah harus menambah besaran iuran PBI, sebagai tanggungjawab konstitusional negara, bahwa kesehatan adalah hak asasi warga negara. Seharusnya pemerintah justru berterima kasih pada peserta BPJS mandiri, bukan malah mengeskploitasinya dengan menaikkan tarifnya. Pemerintah bisa menggunakan separuh dari dana cukai rokok yang diperolehnya.

4. Managemen BPJS dan juga pemerintah jangan beranggapan bahwa setelah ada BPJS tidak serta merta masyarakat tidak mengeluarkan belanja kesehatan, selain BPJS. Justru yang terjadi sebaliknya, masyarakat lebih banyak mengeluarkan budget kesehatan (fee for service), sebagai akibat masih buruknya pelayanan BPJS.

5. Berapapun iuran yang diberikan BPJS, maka finansial BPJS akan tetap defisit, bahkan jebol jika belum ada perbaikan fundamental dari sisi hulu, yakni memperbaiki perilaku hidup sehat masyarakat (dengan tindakan preventif promotif), dan mengembalikan distrust (ketidakpercayaan) masyarakat pada pelayanan kesehatan tingkat dasar.

Oleh karena itu YLKI mendesak pemerintah untuk MEMBATALKAN kenaikan iuran BPJS, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut.

back to top