Menu
Gunung Merapi Berpeluang Alami Letusan Efusif Yang Aman.

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letu…

Jogja-KoPi| Kepala Balai ...

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di Proses Magmatisnya.

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di…

Jogja-KoPi| Balai Penyeli...

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Gerakan Filantropi Islam Sebagai Deradikalisasi

Gerakan Filantropi Islam Sebagai De…

Sleman-KoPi| Dewasa ini, ...

Prev Next

Taksi Online Belum Berijin Mulai Disweeping

tempo.co tempo.co
[YOGYAKARTA] Tarif taksi berbasis online telah ditentukan, yakni Rp 3.500 untuk tarif bawah dan Rp 6.000 untuk tarif atas telah ditetapkan oleh Kementrian Perhubungan, sehingga Surat Keputusan (SK) Pemerintah Daerah harus mengacu para aturan tersebut.
Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Perhubungan DIY, Gatot Saptadi menyebutkan, dengan keluarnya keputusan Menteri tersebut, maka nantinya tarif taksi daring di DI Yogyakarta tidak boleh lebih rendah dari Rp 3.500 dan tidak boleh tinggi dari Rp 6.000.
 
Hal tersebut yang akan dijadikan acuan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk mengeluarkan SK Tarif untuk taksi daring yang berlaku di DIY.
 
"Usulan dari DIY, antara Rp 4.000 hingga Rp 6.000. Tetapi DIY tetap harus taat pada acuan Kemenhub,” katanya Senin (3/7).
 
Dengan demikian, tambahnya, DIY segera akan mengeluarkan SK Tarif tersebut namun menurut Gatot,  penerbitan SK khusus tentang tarif taksi daring tidak perlu dilakukan secara terburu-buru, karena masih banyak penyelenggara taksi daring yang baru memulai proses pengurusan badan hukum atau belum mengantongi izin operasional.
 
"Jadi, hal yang terpenting, bukan pada tarif dan kuota taksi online, tetapi pada proses pengurusan ijin operasi di DIY, hingga persoalan perusahaan yang berbadan hukum, izin, KIR dan sebagainya. Per 1 Juli sudah diberlakukan, sekarang DIY sudah punya payung hukum untuk melakukan tindakan di lapangan," ujarnya.
 
Menurut Gatot, sampai saat ini baru dua penyelenggara taksi daring yang sudah memasuki tahap pengurusan KIR. Namun proses lain terkait identitas kendaraan, SIM khusus driver, mengajukan rekomendasi teknis, hingga tahap memperoleh izin yang ditandai penempelan stiker, belum dilakukan.
 
Dikatakan, Pemda DIY sudah memberikan edaran dan sosialisasi sejak tiga bulan yang lalu, agar setiap penyelenggara taksi daring, segera melengkapi izin. Karena itu jajaran Polda DIY dan Dishub DIY  sudah berhak melakukan sweeping di lapangan, terhadap penerapan Pergub tentang penyelenggaraan taksi daring.[152]
 
back to top