Menu
Pakde Karwo: Antara Operator dan Regulator Transportasi Tidak Bisa Dipisahkan

Pakde Karwo: Antara Operator dan Re…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres dan Cawapres

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres …

Lembah Tidar-KoPi| Senin ...

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu melaksanakan Out Bound

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu mela…

Lembah Tidar-KoPi| Minggu...

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program Kampus Sehat dan Bebas Asap Rokok

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program …

Jogja-KoPi| Departemen Te...

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalitas Kayu

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalita…

Bantul-KoPi| Tim Pengabdi...

Pakar UGM Ajak Masyarakat Memanen Air Hujan

Pakar UGM Ajak Masyarakat Memanen A…

Jogja-KoPi| Pakar Hidrolo...

BKP: Indonesia Fokus Pada Peningkatan Kompetitifitas Produk Agrikultur

BKP: Indonesia Fokus Pada Peningkat…

Bantul-KoPI|Pada tahun 20...

UNIVERSITAS MENYAMBUT R.I KEEMPAT

UNIVERSITAS MENYAMBUT R.I KEEMPAT

Oleh Moh. Mudzakkir(Dosen...

Pakde Karwo : 2/3 Perguruan Tinggi Swasta Sumbangkan Kaum Intelektual di Jatim

Pakde Karwo : 2/3 Perguruan Tinggi …

Surabaya-KoPi| Sebanyak 2...

Pengungsi Korban Gempa di Gumantar Banyak Terserang Ispa

Pengungsi Korban Gempa di Gumantar …

Lombok-KoPi| Sebanyak 30 ...

Prev Next

Renegoisasi Freeport molor, negara rugi 256 juta US Dollar

Renegoisasi Freeport molor, negara rugi 256 juta US Dollar

Siaran Pers

Jakarta-KoPi- Kontrak karya PT Freeport Indonesia (PTFI) berakhir 2021, namun akan diperpanjang hingga tahun 2041. Perpanjangannya akan diteken 2019.  Kesepakatan ini akan tertuang di MoU yang akan diteken sebelum masa Pemerintah Presiden SBY berakhir.

Menurut Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sukhyar, (6/6/2014), "Perjanjian ini menjadi bagian tak terpisahkan, mengikat dua belah pihak Indonesia dan Freeport dan merupakan bagian dari amandemen kontrak."

Amandemen kontrak merupakan bagian dari renegosiasi kontrak karya. Yang harus dinggat bahwa renegosiasi kontrak karya berbeda sekedar perpanjangan kontrak. Ketika fungsi pengaturan (penyusunan produk hukum terkait pertambangan) dan fungsi pengurusan (pemberian kontrak pertambangan) sudah dijalankan bukan berarti hak menguasai negara berhenti. Akan tetapi ketika fungsi pengawasan menunjukan bahwa kontrak karya tidak melindungi tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka fungsi pengurusan dari hak menguasai negara dijalankan lewat renegosiasi.

Sekedar perpanjangan kontrak terlihat dari kenaikan royalti emas 1 persen menjadi 3,75 persen. PTFI meminta agar kenaikan royalti  berlaku setelah perpanjangan kontrak. Padahal royalti emas 3, 75 % diatur sejak terbitnya PP 45 Tahun 2003. Perhitungan IHCS dari tahun 2003-2010, kerugian negara karena PTFI hanya membayar royalti emas 1 persen adalah sebesar 256 juta US Dollar.

Akibat renegosiasi kontrak karya freeport yang molor, kerugian negara menurut KPK sebesar 169 juta us dolar pertahun PTFI setuju divestasi saham sebesar 30 % kepada Pemerintah, pemda, BUMN atau BUMD. Seharusnya mengukur besaran saham pemerintah/pemda dan bumn/bumd  adalah agar fungsi pengelolaan dari hak menguasai negara bisa berjalan.

Saham juga seharusnya diberikan kepada suku-suku di papua yang tanah ulayatnya masuk wilayah kontrak karya sebagai wujud dari rekoqnisi hak-hak masyarakat adat.

-Gunawan, Ketua Eksekutif IHCS/Indonesian Human Rights Committee for Social Justice

back to top