Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Renegoisasi Freeport molor, negara rugi 256 juta US Dollar

Renegoisasi Freeport molor, negara rugi 256 juta US Dollar

Siaran Pers

Jakarta-KoPi- Kontrak karya PT Freeport Indonesia (PTFI) berakhir 2021, namun akan diperpanjang hingga tahun 2041. Perpanjangannya akan diteken 2019.  Kesepakatan ini akan tertuang di MoU yang akan diteken sebelum masa Pemerintah Presiden SBY berakhir.

Menurut Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sukhyar, (6/6/2014), "Perjanjian ini menjadi bagian tak terpisahkan, mengikat dua belah pihak Indonesia dan Freeport dan merupakan bagian dari amandemen kontrak."

Amandemen kontrak merupakan bagian dari renegosiasi kontrak karya. Yang harus dinggat bahwa renegosiasi kontrak karya berbeda sekedar perpanjangan kontrak. Ketika fungsi pengaturan (penyusunan produk hukum terkait pertambangan) dan fungsi pengurusan (pemberian kontrak pertambangan) sudah dijalankan bukan berarti hak menguasai negara berhenti. Akan tetapi ketika fungsi pengawasan menunjukan bahwa kontrak karya tidak melindungi tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka fungsi pengurusan dari hak menguasai negara dijalankan lewat renegosiasi.

Sekedar perpanjangan kontrak terlihat dari kenaikan royalti emas 1 persen menjadi 3,75 persen. PTFI meminta agar kenaikan royalti  berlaku setelah perpanjangan kontrak. Padahal royalti emas 3, 75 % diatur sejak terbitnya PP 45 Tahun 2003. Perhitungan IHCS dari tahun 2003-2010, kerugian negara karena PTFI hanya membayar royalti emas 1 persen adalah sebesar 256 juta US Dollar.

Akibat renegosiasi kontrak karya freeport yang molor, kerugian negara menurut KPK sebesar 169 juta us dolar pertahun PTFI setuju divestasi saham sebesar 30 % kepada Pemerintah, pemda, BUMN atau BUMD. Seharusnya mengukur besaran saham pemerintah/pemda dan bumn/bumd  adalah agar fungsi pengelolaan dari hak menguasai negara bisa berjalan.

Saham juga seharusnya diberikan kepada suku-suku di papua yang tanah ulayatnya masuk wilayah kontrak karya sebagai wujud dari rekoqnisi hak-hak masyarakat adat.

-Gunawan, Ketua Eksekutif IHCS/Indonesian Human Rights Committee for Social Justice

back to top