Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Renegoisasi Freeport molor, negara rugi 256 juta US Dollar

Renegoisasi Freeport molor, negara rugi 256 juta US Dollar

Siaran Pers

Jakarta-KoPi- Kontrak karya PT Freeport Indonesia (PTFI) berakhir 2021, namun akan diperpanjang hingga tahun 2041. Perpanjangannya akan diteken 2019.  Kesepakatan ini akan tertuang di MoU yang akan diteken sebelum masa Pemerintah Presiden SBY berakhir.

Menurut Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sukhyar, (6/6/2014), "Perjanjian ini menjadi bagian tak terpisahkan, mengikat dua belah pihak Indonesia dan Freeport dan merupakan bagian dari amandemen kontrak."

Amandemen kontrak merupakan bagian dari renegosiasi kontrak karya. Yang harus dinggat bahwa renegosiasi kontrak karya berbeda sekedar perpanjangan kontrak. Ketika fungsi pengaturan (penyusunan produk hukum terkait pertambangan) dan fungsi pengurusan (pemberian kontrak pertambangan) sudah dijalankan bukan berarti hak menguasai negara berhenti. Akan tetapi ketika fungsi pengawasan menunjukan bahwa kontrak karya tidak melindungi tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka fungsi pengurusan dari hak menguasai negara dijalankan lewat renegosiasi.

Sekedar perpanjangan kontrak terlihat dari kenaikan royalti emas 1 persen menjadi 3,75 persen. PTFI meminta agar kenaikan royalti  berlaku setelah perpanjangan kontrak. Padahal royalti emas 3, 75 % diatur sejak terbitnya PP 45 Tahun 2003. Perhitungan IHCS dari tahun 2003-2010, kerugian negara karena PTFI hanya membayar royalti emas 1 persen adalah sebesar 256 juta US Dollar.

Akibat renegosiasi kontrak karya freeport yang molor, kerugian negara menurut KPK sebesar 169 juta us dolar pertahun PTFI setuju divestasi saham sebesar 30 % kepada Pemerintah, pemda, BUMN atau BUMD. Seharusnya mengukur besaran saham pemerintah/pemda dan bumn/bumd  adalah agar fungsi pengelolaan dari hak menguasai negara bisa berjalan.

Saham juga seharusnya diberikan kepada suku-suku di papua yang tanah ulayatnya masuk wilayah kontrak karya sebagai wujud dari rekoqnisi hak-hak masyarakat adat.

-Gunawan, Ketua Eksekutif IHCS/Indonesian Human Rights Committee for Social Justice

back to top