Menu
Pakde Karwo: Antara Operator dan Regulator Transportasi Tidak Bisa Dipisahkan

Pakde Karwo: Antara Operator dan Re…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres dan Cawapres

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres …

Lembah Tidar-KoPi| Senin ...

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu melaksanakan Out Bound

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu mela…

Lembah Tidar-KoPi| Minggu...

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program Kampus Sehat dan Bebas Asap Rokok

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program …

Jogja-KoPi| Departemen Te...

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalitas Kayu

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalita…

Bantul-KoPi| Tim Pengabdi...

Pakar UGM Ajak Masyarakat Memanen Air Hujan

Pakar UGM Ajak Masyarakat Memanen A…

Jogja-KoPi| Pakar Hidrolo...

BKP: Indonesia Fokus Pada Peningkatan Kompetitifitas Produk Agrikultur

BKP: Indonesia Fokus Pada Peningkat…

Bantul-KoPI|Pada tahun 20...

UNIVERSITAS MENYAMBUT R.I KEEMPAT

UNIVERSITAS MENYAMBUT R.I KEEMPAT

Oleh Moh. Mudzakkir(Dosen...

Pakde Karwo : 2/3 Perguruan Tinggi Swasta Sumbangkan Kaum Intelektual di Jatim

Pakde Karwo : 2/3 Perguruan Tinggi …

Surabaya-KoPi| Sebanyak 2...

Pengungsi Korban Gempa di Gumantar Banyak Terserang Ispa

Pengungsi Korban Gempa di Gumantar …

Lombok-KoPi| Sebanyak 30 ...

Prev Next

Jokowi harus evaluasi perjanijian perdagangan

elsacifer.wordpress.com elsacifer.wordpress.com

Jakarta-KoPi| Gunawan, anggota Presidium Badan Musyawarah Petani Indonesia (Bamus Tani) menyatakan  kelompok pengusaha telah mengajukan Permohonan Uji Materi UU Hortikultura terkait pasal yang mengatur pembatasan modal asing di hortikultura maksimal 20% dan Permohonan Uji Materi UU Minerba terkait pasal yang mengatur kewajiban menciptakan nilai tambah bahan tambang melalui pengelolaan dan pemurnian di mana pabrik pengelolaan dan pemurnian (smelter) tersebut harus didirikan di dalam negeri.

Pelantikan Franky Sibarani menjadi kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) diharapkan akan menjaga mandat Undang-Undang Hortikultura dan Undang Minerba sebagai bagian pelaksanaan Hak Menguasai Negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam rangka melindungi tujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Demikian halnya dengan Faisal Basri, hendaknya sebagai Ketua Komite Reformasi Tata Kelola Migas, benar-benar berupaya menghentikan liberalisasi sumber-sumber agraria, khususnya pertambangan minyak bumi dan gas.

Perhatian ini menjadi penting karena Faisal Basri adalah Ahli dari kelompok pengusaha yang mengajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi untuk menolak larangan ekspor bahan tambang mentah dan kewajiban membangun smelter.

Juga sebelumnya menjadi Ahli dari Pemerintah era SBY ketika Undang-Undang Penanaman Modal, yang mengizinkan HGU dan HGB hingga 75 tahun dan bisa diperpanjang di muka sekaligus. Henry Saragih Ketua Presidium Bamus Tani menegaskan, pemerintah harus melindungi kekayaan alam dari dominasi modal asing yang berpotensi mendiskriminasikan petani dan masyarakat yang bekerja di pedesaan.

Muhammad Nur Uddin, anggota Presidium Bamus Tani menekankan perlunya Presiden Jokowi dan pemerintahan barunya mengevaluasi keterlibatan Indonesia di perjanjian perdagangan internasional. Pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan yang meminta Indonesia keluar dari G20 harusnya menjadi pokok-pokok evaluasi tersebut.

back to top