Menu
Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Gerakan Filantropi Islam Sebagai Deradikalisasi

Gerakan Filantropi Islam Sebagai De…

Sleman-KoPi| Dewasa ini, ...

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adalah Persatuan dan Kesatuan

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adala…

Jatim-KoPi| Salah satu ku...

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Masih Berpusat Pada Institusi Bukan Hakim Secara Personal

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehak…

Sleman-KoPi|Kemerdekaan k...

Prev Next

Hari pangan sedunia, mari mulai reforma agraria

Hari pangan sedunia, mari mulai reforma agraria

KoPi- Hari ini 16 Oktober adalah Hari Pangan Sedunia, yang diperingati semenjak KTT Pangan Dunia tahun 1996. Sayangnya hingga kini target mengurangi jumlah kelaparan dunia tidak tercapai. Bahkan menurut Pelapor Khusus Hak Atas Pangan Dewan HAM PBB, krisis pangan dewasa ini justru menciptakan diskriminasi terhadap petani dan penduduk yang bekerja di pedesaan, sehingga Dewan HAM PBB merekomendasikan perlunya Deklarasi Hak Petani dan Penduduk yang Bekerja di Pedesaan.

Di Indonesia setelah sebelumnya mengesahkan UU Pangan dan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang kurang memiliki kesadaran agraria, beberapa waktu yang lalu di akhir periode kerjanya DPR mengesahkan UU.  

Perkebunan yang kekurangan kesadaran agraria ditandai dengan lemahnya pemahaman atas sejarah perkebunan di. Indonesia. Sejarah perkebunan yang dimulai sejak.  era kolonialisme telah melahirkan konflik agraria dan dualisme ekonomi pertanian, yaitu perusahaan perkebunan yang padat modal dan pertanian yang rakyat yang subsisten atau yang hanya cukup buat hidup.

UU Perkebunan seharusnya memberikan solusi bagi konflik agraria di perkebunan dan mengakhiri ketimpangan kepemilikan tanah, serta menjaga desa tetap menjadi pertahanan bagi lahan abadi pertanian pangan yang berkelanjutan yang berbasis pertanian keluarga skala kecil.
Jika di dalam kawasan perdesaan terjadi  budidaya tanaman yang monokultur dalam skala luas, misalnya penanaman sawit hingga ke pekarangan-pekarangan rumah akan mengakibatkan kerusakan ekosistem dan ketiadaan produksi tanaman pangan sehingga akan mengganggu cadangan pangan di pedesaan.

Kini saatnya Indonesia memulai reforma agraria dan penciptaan kedaulatan pangan di level nasional, dan mendorong tata dunia baru untuk mengakhiri perampasan tanah secara global dengan dalih krisis pangan, krisis energi, krisis ekonomi dan pemanasan global.

-Gunawan, Ketua Eksekutif IHCS (Indonesian Human Rights Committee for Social Justice

back to top