Menu
Pakde Karwo: Antara Operator dan Regulator Transportasi Tidak Bisa Dipisahkan

Pakde Karwo: Antara Operator dan Re…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres dan Cawapres

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres …

Lembah Tidar-KoPi| Senin ...

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu melaksanakan Out Bound

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu mela…

Lembah Tidar-KoPi| Minggu...

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program Kampus Sehat dan Bebas Asap Rokok

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program …

Jogja-KoPi| Departemen Te...

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalitas Kayu

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalita…

Bantul-KoPi| Tim Pengabdi...

Pakar UGM Ajak Masyarakat Memanen Air Hujan

Pakar UGM Ajak Masyarakat Memanen A…

Jogja-KoPi| Pakar Hidrolo...

BKP: Indonesia Fokus Pada Peningkatan Kompetitifitas Produk Agrikultur

BKP: Indonesia Fokus Pada Peningkat…

Bantul-KoPI|Pada tahun 20...

UNIVERSITAS MENYAMBUT R.I KEEMPAT

UNIVERSITAS MENYAMBUT R.I KEEMPAT

Oleh Moh. Mudzakkir(Dosen...

Pakde Karwo : 2/3 Perguruan Tinggi Swasta Sumbangkan Kaum Intelektual di Jatim

Pakde Karwo : 2/3 Perguruan Tinggi …

Surabaya-KoPi| Sebanyak 2...

Pengungsi Korban Gempa di Gumantar Banyak Terserang Ispa

Pengungsi Korban Gempa di Gumantar …

Lombok-KoPi| Sebanyak 30 ...

Prev Next

Hari pangan sedunia, mari mulai reforma agraria

Hari pangan sedunia, mari mulai reforma agraria

KoPi- Hari ini 16 Oktober adalah Hari Pangan Sedunia, yang diperingati semenjak KTT Pangan Dunia tahun 1996. Sayangnya hingga kini target mengurangi jumlah kelaparan dunia tidak tercapai. Bahkan menurut Pelapor Khusus Hak Atas Pangan Dewan HAM PBB, krisis pangan dewasa ini justru menciptakan diskriminasi terhadap petani dan penduduk yang bekerja di pedesaan, sehingga Dewan HAM PBB merekomendasikan perlunya Deklarasi Hak Petani dan Penduduk yang Bekerja di Pedesaan.

Di Indonesia setelah sebelumnya mengesahkan UU Pangan dan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang kurang memiliki kesadaran agraria, beberapa waktu yang lalu di akhir periode kerjanya DPR mengesahkan UU.  

Perkebunan yang kekurangan kesadaran agraria ditandai dengan lemahnya pemahaman atas sejarah perkebunan di. Indonesia. Sejarah perkebunan yang dimulai sejak.  era kolonialisme telah melahirkan konflik agraria dan dualisme ekonomi pertanian, yaitu perusahaan perkebunan yang padat modal dan pertanian yang rakyat yang subsisten atau yang hanya cukup buat hidup.

UU Perkebunan seharusnya memberikan solusi bagi konflik agraria di perkebunan dan mengakhiri ketimpangan kepemilikan tanah, serta menjaga desa tetap menjadi pertahanan bagi lahan abadi pertanian pangan yang berkelanjutan yang berbasis pertanian keluarga skala kecil.
Jika di dalam kawasan perdesaan terjadi  budidaya tanaman yang monokultur dalam skala luas, misalnya penanaman sawit hingga ke pekarangan-pekarangan rumah akan mengakibatkan kerusakan ekosistem dan ketiadaan produksi tanaman pangan sehingga akan mengganggu cadangan pangan di pedesaan.

Kini saatnya Indonesia memulai reforma agraria dan penciptaan kedaulatan pangan di level nasional, dan mendorong tata dunia baru untuk mengakhiri perampasan tanah secara global dengan dalih krisis pangan, krisis energi, krisis ekonomi dan pemanasan global.

-Gunawan, Ketua Eksekutif IHCS (Indonesian Human Rights Committee for Social Justice

back to top