Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Hari pangan sedunia, mari mulai reforma agraria

Hari pangan sedunia, mari mulai reforma agraria

KoPi- Hari ini 16 Oktober adalah Hari Pangan Sedunia, yang diperingati semenjak KTT Pangan Dunia tahun 1996. Sayangnya hingga kini target mengurangi jumlah kelaparan dunia tidak tercapai. Bahkan menurut Pelapor Khusus Hak Atas Pangan Dewan HAM PBB, krisis pangan dewasa ini justru menciptakan diskriminasi terhadap petani dan penduduk yang bekerja di pedesaan, sehingga Dewan HAM PBB merekomendasikan perlunya Deklarasi Hak Petani dan Penduduk yang Bekerja di Pedesaan.

Di Indonesia setelah sebelumnya mengesahkan UU Pangan dan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang kurang memiliki kesadaran agraria, beberapa waktu yang lalu di akhir periode kerjanya DPR mengesahkan UU.  

Perkebunan yang kekurangan kesadaran agraria ditandai dengan lemahnya pemahaman atas sejarah perkebunan di. Indonesia. Sejarah perkebunan yang dimulai sejak.  era kolonialisme telah melahirkan konflik agraria dan dualisme ekonomi pertanian, yaitu perusahaan perkebunan yang padat modal dan pertanian yang rakyat yang subsisten atau yang hanya cukup buat hidup.

UU Perkebunan seharusnya memberikan solusi bagi konflik agraria di perkebunan dan mengakhiri ketimpangan kepemilikan tanah, serta menjaga desa tetap menjadi pertahanan bagi lahan abadi pertanian pangan yang berkelanjutan yang berbasis pertanian keluarga skala kecil.
Jika di dalam kawasan perdesaan terjadi  budidaya tanaman yang monokultur dalam skala luas, misalnya penanaman sawit hingga ke pekarangan-pekarangan rumah akan mengakibatkan kerusakan ekosistem dan ketiadaan produksi tanaman pangan sehingga akan mengganggu cadangan pangan di pedesaan.

Kini saatnya Indonesia memulai reforma agraria dan penciptaan kedaulatan pangan di level nasional, dan mendorong tata dunia baru untuk mengakhiri perampasan tanah secara global dengan dalih krisis pangan, krisis energi, krisis ekonomi dan pemanasan global.

-Gunawan, Ketua Eksekutif IHCS (Indonesian Human Rights Committee for Social Justice

back to top