Menu
Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dalam Sehari, BPPTKG: Ini Memang Karakter Merapi.

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dal…

Jogja-KoPi| Gunung Merapi...

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran Persediaan Beras, Gula, dan Minyak Goreng di Yogyakarta Aman.

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran …

Jogja-KoPi| Perum Bulog d...

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi Pengungsi Korban Bencana

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi P…

Sleman-KoPi | Pusat Studi...

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pendeteksi dini bencana longsor bernama SIPENDIL.

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pend…

Sleman-KoPi | Tim penelit...

Bagaimana menjaga pola makan yang baik dan benar selama bulan Puasa.

Bagaimana menjaga pola makan yang b…

Inggris-KoPi| Inilah saat...

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap gunakan Narkoba.

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap…

Sleman-KoPi| Direktorat R...

Korut tunda pertemuan KTT bersama Korea Selatan.

Korut tunda pertemuan KTT bersama K…

Pyongyang-KoPi | Korea ut...

Protes Keras Tanoni :Australia Bebaskan Nelayan Yang Ditangkap.

Protes Keras Tanoni :Australia Beba…

Kupang-KoPi | Pemerintah ...

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan Pokok di Jatim Dipastikan Aman

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan…

Surabaya-KoPi|Menjelang b...

Prev Next

DPR Didesak Minta Australia Tangung Jawab Pencemaran Laut Timor

Ketua Peduli Timor Barat Ferdi Tanoni (berdiri) menyampaikan tuntutan rakyat korban Montara kepada Dubes Australia Paul Grigson dalam pertemuan resmi 2/12/2016 di Jakarta Ketua Peduli Timor Barat Ferdi Tanoni (berdiri) menyampaikan tuntutan rakyat korban Montara kepada Dubes Australia Paul Grigson dalam pertemuan resmi 2/12/2016 di Jakarta

Kupang-KoPi| Rakyat korban akibat petaka tumpahan minyak Montara 2009 mendesak DPR-RI untuk segera mengirim surat peringatan kepada Pemerintah Federal Australia.

Mereka meminta Australia bertanggungjawab atas musibah tumpahan minyak akibat meledaknya anjungan minyak Montara di Laut Timor pada 2009.

"Tumpahan minyak Montara telah mengorbankan lebih dari 100.000 masyarakat pesisir Nusa Tenggara Timur yang perlu segera diselesaikan.

Karena itu, kami minta DPR segera melayangkan surat peringatan kepada pemerintah federal (Australia) untuk meminta pertanggungjawabannya," kata Ketua Tim Advokasi Masyarakat Korban Montara Ferdi Tanoni kepada pers di Kupang, Jumat.

Tanoni, Ketua Peduli Timor Barat (PTB) mengemukakan hal tersebut menanggapi pernyataan Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang meminta pemerintah Australia bertanggungjawab atas tragedi pencemaran Laut Timor pada 2009.

"Inikan jelas adalah pencemaran yang merugikan masyarakat kita, dan juga merusak ekosistem laut di negara kita, khususnya di NTT. Oleh karena itu menurut saya Australia harus bertanggungjawab dan mengganti rugi atas pencemaran tersebut," kata Fadli Zon politisi dari F-Gerindra itu di Kupang, Selasa (31/1).

Ia mengatakan DPR akan melayangkan surat secara formal kepada pemerintah Australia untuk segera memberikan ganti rugi atas kejadian sejak 2009.

Selain itu meminta pemerintah Australia memperhatikan betul apa yang telah diperjuangkan masyarakat NTT, khususnya nelayan serta petani rumput laut, selama ini.

Tanoni yang juga mantan agen imigrasi Australia itu memberikan apresiasi yang tinggi terhadap lembaga DPR RI yang pada akhirnya mau mendengar teriakan rakyat korban Montara yang telah menanggung penderitaan lebih tujuh tahun lamanya ini.

"Kami sudah tidak sendirian lagi dalam memperjuangkan kebenaran ini demi sebuah keadilan," katanya dan menambahkan pemerintah Australia harus bertanggung jawab atas tragedi tersebut kepada rakyat dan daerah Nusa Tenggara Timur.

Peraih tunggal "Australian Lawyers Alliance Civil Justice Award 2013" ini membeberkan pula bahwa atas bantuan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Luhut Binsar Pandjaitan, pada tanggal 2 Desember 2016 dirinya didampingi pejabat yang mewakili Gubernur NTT,Kepala BLHD NTT Benyamin Lola mengadakan pertemuan resmi di Jakarta dengan Duta Besar Australia Paul Grigson.

Dalam pertemuan tersebut, ia telah menyampaikan secara resmi tuntutan dan permintaan masyarakat korban Montara kepada Paul Grigson, berupa surat-surat dan dokumen-dokumen termasuk surat-surat yang ditujukan kepada rakyat korban Montara.

Surat itu diantaranya dari Kementerian Luar Negeri Australia atas nama Menteri Luar Negerinya, Menteri Perindustrian Australia Ian Ferguson dan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop atas nama Perdana Menteri Australia.

Dalam surat-surat yang ditunjukkan kepada masyarakat korban tersebut, disebutkan bahwa pemerintah Indonesia belum pernah meminta bantuan Pemerintah Australia untuk terlibat dalam memonitoring dan atau membantu masyarakat korban di NTT yang terdampak oleh polusi tumpahan minyak Montara.

"Kepada Duta Besar Australia, saya sampaikan bahwa setelah Pemerintah RI melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Perhubungan mengirimkan surat sebagaimana yang diminta, Pemerintah Australia malah tidak memberikan tanggapan sama sekali bahkan menghindarinya," kata Tanoni.

"Untuk itu, saya meminta agar Pemerintah Federal Australia berlaku benar, jujur dan konsisten dengan janji dan pernyataannya disampaikan kepada masyarakat korban," katanya menambahkan.

Selain itu, saya juga menyampaikan kepada Duta Besar Australia sebuah buku hasil investigasi independen setebal 200 halaman yang diterbitkan oleh sebuah Lembaga Independen Australia yang menyatakan bahwa Pemerintah Australia harus turut bertanggung jawab atas Petaka Tumpahan Minyak Montara 2009 di Laut Timor.

Australia diminta bertanggungjawan karena telah menyemprotkan bubuk kimia yang sangat beracun "dispersant" untuk menenggelamkan tumpahan minyak Montara dari permukaan Laut Timor ke dalam dasar laut, sehingga telah membunuh seluruh biota laut yang ada di dasar Laut Timor seperti ikan dasar dan lobster.

Atas permintaan tersebut Paul Grigson menyatakan bahwa dia akan memberikan jawaban dalam waktu satu minggu setelah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri Australia, namun sampai sejauh ini sudah dua bulan lamanya belum juga kami mendapat jawaban nya.

Sehubungan dengan itu, ia mendesak DPR RI agar segera menyurati Pemerintah Federal Australia dengan memberikan waktu 30 hari dan selambat-lambatnya 60 hari untuk merealisasi pernyataannya di dalam surat mereka kepada rakyat korban. |Leo|

back to top