Menu
Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Senyawa Atasi Limbah Tambang

Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Sen…

Sleman-KoPi| Tim mahasisw...

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letusan Efusif Yang Aman.

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letu…

Jogja-KoPi| Kepala Balai ...

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di Proses Magmatisnya.

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di…

Jogja-KoPi| Balai Penyeli...

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Prev Next

“Japanese Beautiful Art”

DSC09951
Surabaya-KoPi| Kesenian khas Jepang Surabaya, 8 Maret 2018 – Walau dikenal sebagai negara maju, Jepang tetap dapat mempertahankan tradisinya hingga kini. Salah satunya tampak dari berbagai karya seni yang walau memiliki tampilan kekinian, namun dibuat dengan teknik yang telah dipergunakan dan tetap terpelihara selama ratusan tahun, dan telah diwariskan secara turun-temurun.

Read more...

Pameran Bersama KomunitasTulang Rusuk

New Picture
SENIMAN : Anjani Imania Citra | Angel Gracia | Annisha Novita Sari | Ayu Desianti | Ayu Rika Aurora Santika | Camelia Mitasari Hasibuan | Diana Puspita Putri | Debby Dayanti DhiasasihUlupi | Dyah Ayu Santika | Elisa Faustina | Haridarvati | Ifthinan Juanitasari Ipeh Nur | Imaculata Yosi P. | Jacqueline Jesse B.T. | Ledyana Nanda F. | Lisani Nuron Lisa Utami | MeitikaLantiva | Melta Desyka | Mualifatus Saniyah | Oktaviyani | Rara Kuastra Reza Pratisca Hasibuan | Ryani Silaban | Sri Dewi Asliana | Triana Nurmaria | Vina Puspita.
Read more...

Pengakuan Baru: Perjanjian RI-Australia 1972 cacat hukum

image

Kupang-KoPi| Penulis Buku Skandal Laut Timor,Sebuah Barter Politik Ekonomi Canberra-Jakarta Ferdi Tanoni mengungkapkan Indonesia telah diperdaya Australia dalam perjanjian 1972 untuk mengusai Laut Timor dan kekayaan yang terkandung di dalamanya untuk kepentingan nasional Australia.

"Apapun alasannya, perjanjian RI-Australia tahun 1972 harus dibatalkan karena cacat hukum," kata Tanoni mengutip pengakuan Hugh Wyndham, mantan Kepala Biro Hukum Kementerian Luar Negeri Australia kepada wartawan di Kupang, Senin (15/1).

Tanoni dalam penjelasannya menyebutkan juga bahwa sebagai konsekuensi logis dari perubahan geopolitik yang sangat signifikan di kawasan Laut Timor dengan lahirnya Timor Leste sebagai sebuah negara baru, maka seluruh perjanjian RI-Australia di Laut Timor haruslah dibatalkan dan dirundingkan kembali secara trilateral bersama Timor Leste.

"Membuat keputusan pada saat ini tentang kejadian di masa lalu penuh dengan kesulitan. Adalah wajar dan seringkali benar untuk melihat kejadian masa lalu dengan perspektif moral dan hukum masa kini," kata Wyndhan sebagaimana dikutip Tanoni.

Namun, Wyndham dalam artikelnya "Revisiting the 1972 seabed boundary negotiations with Indonesia--Meninjau ulang negosiasi batas dasar laut tahun 1972 dengan Indonesia, yang dipublikasikan oleh The Interpreter milik Lowy Institute Australia yang bermarkas di Sydney Australia, juga mengatakan bahwa sangat berisiko untuk menanamkan motivasi kepada aktor di masa lalu seolah-olah mereka diberi tahu oleh fakta atau pemikiran yang baru lahir bertahun-tahun kemudian.

Dalam artikel tertanggal 12 Januari 2018 tersebut, menurut Tanoni yang juga mantan agen imigrasi Australia itu, Wyndham mengatakan, "Saya tidak bisa mengatakan dengan pasti yang tidak pernah terpikirkan oleh siapa pun bahwa Indonesia pada suatu waktu kedepan berada dalam posisi untuk menyimpulkan perjanjian dengan Australia untuk menutup celah di batas dasar laut bagian selatan yang waktu itu masih Timor Portugis".

"Saya bisa mengatakan bahwa bagaimanapun pemikiran seperti itu tidak ada didalam pembuatan kebijakan,yang diarahkan adalah (benar, dalam pandangan saya) untuk melindungi kepentingan terbaik Australia," kata Hugh Wyndham yang sangat terlibat dalam persiapan perundingan tersebut dan merupakan anggota delegasi Australia dalam perundingan di Jakarta.

Wyndham mengakui bahwa negosiasi dengan Indonesia pada tahun 1972, menimbulkan masalah yang sulit. Posisi dalam hukum internasional Australia berpendapat di komite dasar laut bahwa Australia menikmati hak berdaulat di tepi batas kontinentalnya. Menurut Australia batas benua Australia berakhir di Palung Timor dan sebelum perundingan di Jakarta, Australia mempertahankan posisi ini dalam diskusi dengan Indonesia.

Ini juga merupakan posisi awal negosiasi oleh pemimpin delegasi Australia, Bob Ellicott. Tak perlu dikatakan lagi, posisi ini tidak diterima oleh pemimpin delegasi Indonesia, Prof Dr Mochtar Kusumaatmadja, yang memperdebatkan garis median di Laut Timor.

Ellicott segera menanggapi dengan sebuah saran alternatif, mundur dari titik tengah Palung Timor, dan menurut Wyndham, Indonesia kemudian memiliki sebuah pemerintahan militer dan delegasi Mochtar saat itu penuh dengan perwira militer senior, yang kebanyakan tidak mengenal seluk beluk hukum laut.

Dengan demikian, saat rehat, Mochtar mendatangi Ellicott dan memintanya untuk tidak bergerak begitu cepat. "Pihak Indonesia mengajukan kontra-saran, dan kami meyakinkan pihak Indonesia bahwa kami tidak memiliki informasi mengenai potensi mineral atau minyak dari kedua wilayah tersebut," ujar Wyndham.

Dengan penyesuaian kecil ini, garis yang disarankan oleh Indonesia diterima dan menjadi dasar perjanjian dengan Indonesia (dan membuat sebuah olok-olok atas klaim Mochtar, beberapa tahun kemudian, bahwa Australia telah "membawa Indonesia menjadi binatu" pada tahun 1972.)

Dengan pengakuan terbaru dari Hugh Wyndham ini, Tanoni berpendapat bahwa perjanjian RI-Australia tahun 1972 harus dibatalkan dan dirundingkan kembali secara trilateral bersama Timor Leste, karena Australia secara licik telah memperdaya Indonesia untuk menguasai Laut Timor dan kekayaan yang ada untuk kepentingan nasional Australia.(John)

Read more...

Rakyat NTT-Australia Rancang Penyelesaian Kasus Montara

image

Kupang-KoPi| Rakyat Korban Tumpahan Minyak Montara di Laut Timor telah mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Australia yang diwakili oleh pejabat senior Kementerian Luar Negeri Australia di Canberra pada tanggal 8 Desember 2017 membahas percepatan penyelesaian kasus Montara.

Dalam pertemuan tersebut pada prinsipnya Pemerintah Australia menerima baik usulan Tim Advokasi Rakyat Korban yakni bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dan rakyat korban untuk merancang sebuah perundingan penyelesaian kasus Montara guna mempercepat penyelesaian kasus ini secara menyeluruh dan komprehensif dengan melibatkan semua pihak terkait dalam meja perundingan tanpa mengintervensi gugatan petani rumput laut di Pengadilan Federal Australia.

Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Advokasi Rakyat Korban Montara,Ferdi Tanoni kepada wartawan di Kupang,Senin 1 Januari.

Tanoni sudah tidak asing lagi bagi Pemerintah Australia karena pernah ditunjuk menjadi agen imigrasi Australia ini menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut pemerintah Australia sependapat bahwa kasus Montara ini harus secepatnya diselesaikan sehingga tidak menjadi batu sandungan hubungan bilateral Australia-Indonesia,dalam pertemuan tersebut dirinya didampingi Perwakilan Peduli Timor Barat di Australia Greg Phelps.

Tanoni,peraih tunggal Civil Justice Award Australian Lawyers Alliance tahun 2013 ini menambahkan,pihaknya dan Pemerintah Australia juga sependapat bahwa usulan nya berupa “Time Line” penyelesaian kasus Montara diluar pengadilan yang telah disampaikan kepada Pemerintah Australia itu perlu segera mendapatkan persetujuan resmi dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan berhubung usulan yang disampaikan kepada Pemerintah Australia itu adalah satu penyelesaian secara menyeluruh dan komprehensif yakni bukan saja meliputi kerugian soasial ekonomi rakyat tetapi juga meliputi kerusakan lingkungan di 13 Kabupaten/Kota di NTT.

“Guna mempercepat proses ini saya telah meminta waktu untuk bertemu dengan Pak Menko Luhut Pandjaitan dalam minggu pertama bulan Januari 2018”. “Semua kemajuan yang sangat berarti ini bisa terjadi,tidak terlepas dari sikap tegasnya Pak Menko Luhut Pandjaitan terhadap Pemerintah Australia”, kata Tanoni.

Agar tidak mengacaukan agenda penyelesaian kasus Montara yang telah dirancang bersama Pemerintah Australia ini,saya atas nama rakyat korban Montara dan Pemerintah Daerah di NTT yang diberikan mandat untuk melakukan advokasi terhadap kasus Montara ini,mendesak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya agar segera memenuhi tuntutan kami yang telah disampaikan melalui surat itu untuk segera membatalkan/mencabut gugatan Pemerintah terhadap PTTEP yang salah alamat itu di Pengadilan Jakarta Pusat,tegas Tanoni.

“Saya juga akan menyampaikan kepada Pak Menko Luhut Pandjaitan agar jika perlu,kita meminta Pak Jokowi menulis surat kepada Perdana Menteri Australia Malcolm Turbull untuk memberikan penegasan kepada Australia bahwa masalah Montara di Laut Timor ini merupakan sebuah masalah bilateral RI-Australia yang harus menjadi perhatian utama kedua Pemerintah untuk diprioritaskan penyelesaian nya segera”, tambah Tanoni.

Saya juga berharap agar Duta Besar Australia untuk Indonesia yang akan ditunjuk Pemerintah Pemerintah Australia menggantikan Duta Besarnya yang lama Paul Grigson juga memperhatikan masalah Montara di Laut Timor ini sebagai sebuah urgensi yang harus secepatnya diselesaikan,demkian Tanoni.(jacky)

Read more...

“Memetri Kriya” Pameran Seni Kriya sebagai wujud menjaga warisan Budaya

(Surabaya, 22 November 2017) – Berangkat dari satu persamaan visi untuk tetap menjaga keaslian warisan budaya (memetri) sebagai identitas bangsa ditengah kemajuan teknologi, mendorong House of Sampoerna (HoS) bekerjasama dengan UNESA Jurusan Seni Rupa menggelar pameran bertajuk “Memetri Kriya” yang akan dihelat di Galeri House of Sampoerna pada tanggal 24 November 2017 hingga 06 Januari 2018.

Read more...
Subscribe to this RSS feed