Menu
Jatim Best Practice Perdagangan Antar Daerah

Jatim Best Practice Perdagangan Ant…

Bandung-KoPi| Perdagang...

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersinergi Susun RKPD

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersiner…

Surabaya-KoPi| Forum Li...

Banjir Sungai Welang,  Pemerintah Lakukan Pendataan dan Beri Penanganan Darurat

Banjir Sungai Welang, Pemerintah L…

(Fotomilik: Jatim TIMES) ...

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Harkat dan Martabat Manusia

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Har…

Bantul-KoPi| Globalisas...

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyaman Jadi Bagian Penting dalam Pembangunan di Jatim

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyama…

Surabaya-KoPi| Suasana am...

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan Ibu Hamil, MMSA Berikan Wawasan Tentang Perdarahan

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan…

Bantul-KoPi| Sepanjang ...

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjukan Barongsai dan Liong LED

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjuka…

Sleman-KoPi| Sebagai wuju...

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSANAKAN LATIHAN PRAMUKA YUDHA

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSAN…

AKADEMI MILITER – KoPi|...

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Luncurkan Kick-Off Program Talent Pitching

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Lunc…

Sleman-KoPi | Terobosan...

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker ke PT. Vitapharm

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker k…

Surabaya-KoPi| Koperasi...

Prev Next

Yusril : kartu sakti Jokowi tidak berlandaskan hukum

Yusril : kartu sakti Jokowi  tidak berlandaskan hukum

KoPi-“Suatu kebijakan harus ada landasan hukumnya. Kalau belum ada siapkan dulu landasan hukumnya agar kebijakan itu dapat dipertangungjawabkan.” Kicau Yusril di twitter.

Yusril menganggap pemerintahan Jokowi-JK tidak menggunakan landasan hukum yang jelas dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakannya. Salah satu kebijakan yang dianggap tidak memiliki landasan dasar hukum yang jelas adalah tiga kartu sakti KIS, KIP dan KKS.
Tiga kartu sakti tersebut dianggap tidak memiliki landasan hukum yag jelas karena dikeluarkanya tiga kartu sakti tersebut hanya didasarkan pada inpres dan keppres.

Inpres dan keppres memang pernah digunakan dalam sejarah pemerintahan Indonesia yakni pada masa pemerintahan Soekarno dan Soeharto sebagai salah satu instrumen hukum yang kuat pada masa tersebut.
Namun kini setelah reformasi, inpres dan keppres hanyalah perintah biasa dari presiden yang digunakan sebagai penetapan pengangkatan dan pemberhentian pejabat.

Selain Yusril menganggap kebijakan Jokowi-JK tidak berlandaskan hukum yang jelas. Yusril juga mengecam Puan agar tidak asal ngomong terlebih mengenai landasan dasar hukum tiga kartu sakti. Puan mengatakan bahwa tiga kartu sakti itu akan dibuatkan payung hukumnya dalam bentuk inpres dan keppres maka sebaiknya Puan harus terlebih dahulu mengetahui tentang inpres dan keppres itu sendiri.

Linatul Malihah, Winda Efanur FS

 

 

 

back to top