Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Yusril : kartu sakti Jokowi tidak berlandaskan hukum

Yusril : kartu sakti Jokowi  tidak berlandaskan hukum

KoPi-“Suatu kebijakan harus ada landasan hukumnya. Kalau belum ada siapkan dulu landasan hukumnya agar kebijakan itu dapat dipertangungjawabkan.” Kicau Yusril di twitter.

Yusril menganggap pemerintahan Jokowi-JK tidak menggunakan landasan hukum yang jelas dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakannya. Salah satu kebijakan yang dianggap tidak memiliki landasan dasar hukum yang jelas adalah tiga kartu sakti KIS, KIP dan KKS.
Tiga kartu sakti tersebut dianggap tidak memiliki landasan hukum yag jelas karena dikeluarkanya tiga kartu sakti tersebut hanya didasarkan pada inpres dan keppres.

Inpres dan keppres memang pernah digunakan dalam sejarah pemerintahan Indonesia yakni pada masa pemerintahan Soekarno dan Soeharto sebagai salah satu instrumen hukum yang kuat pada masa tersebut.
Namun kini setelah reformasi, inpres dan keppres hanyalah perintah biasa dari presiden yang digunakan sebagai penetapan pengangkatan dan pemberhentian pejabat.

Selain Yusril menganggap kebijakan Jokowi-JK tidak berlandaskan hukum yang jelas. Yusril juga mengecam Puan agar tidak asal ngomong terlebih mengenai landasan dasar hukum tiga kartu sakti. Puan mengatakan bahwa tiga kartu sakti itu akan dibuatkan payung hukumnya dalam bentuk inpres dan keppres maka sebaiknya Puan harus terlebih dahulu mengetahui tentang inpres dan keppres itu sendiri.

Linatul Malihah, Winda Efanur FS

 

 

 

back to top