Menu
FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Pakde Karwo: Antara Operator dan Regulator Transportasi Tidak Bisa Dipisahkan

Pakde Karwo: Antara Operator dan Re…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Prev Next

Wibawa polisi semakin jatuh di mata masyarakat

Wibawa polisi semakin jatuh di mata masyarakat
Surabaya – KoPi | Pakar Sosiologi Hukum Universitas Airlangga Prof. Dr. Musta'in Mashud menilai pelantikan Komisaris Jendral Budi Gunawan sebagai Wakil Kepala Polri pada Rabu (22/4) lalu akan menuai 2 situasi politik di masyarakat.

Menurutnya, masyarakat umum akan tidak peduli dengan pelantikan Budi sebagai Wakapolri. Masyarakat umum akan bersikap tidak acuh dengan penentuan wakapolri. “Mau Wakapolrinya jendral pangkat tinggi atau bahkan malaikat, masyarakat umum akan ‘bodo amat’. Tidak akan memberi efek langsung yang akan dirasakan bagi mereka. Itu kenapa mereka akan bersikap acuh,” ujar Mustain.

Namun, masyarakat kritis yang merupakan pemerhati politik Indonesia akan mengecam keadaan tersebut. Pada dasarnya, masyarakat kritis merupakan orang yang paham proses penangkapan, pelimpahan kewenangan, dan segala proses hukum dari BG itu sendiri. Masyrakat kritis inilah yang akan menuai aksi-aksi mendesak penurunan BG sebagai Wakapolri.

Mustain meyakini situasi politik di Indonesia akan tetap stabil walau dengan adanya isu pelantikan Budi sebagai Wakapolri. Namun, wibawa polisi sebagai aparatur negara akan jatuh di mata masyarakat. Kredibilitas lembaga Kepolisian sebagai institusi penegak hukum akan kembali dipertanyakan.

“Masyarakat akan menilai pemilihan pejabat Polri tidak didasari kredibilitasnya, melainkan melalui negosiasi. Namun, negosiasi yang terjadi di sini sangat bias kepentingan, sehingga memunculkan negosiasi transaksional. Hanya orang yang bisa bernegosiasi dan melakukan transaksi yang mampu membesarkan kepentingannya kepada lembaga hukum itu,” ujar Mustain.

Menurunnya kredibilitas polisi di mata masyarakat maka akan berdampak pada ketaatan masyarakat terhadap hukum di Indonesia. Simbol fisik maupun kebijakan polisi dalam menciptakan ketertiban akan mudah untuk dilanggar. Masyarakat dengan mudah menilai bahwa lembaga ini mudah di negosiasi dengan transaksi, sehingga memudahkan penyelewengan hukum. | Labibah

back to top