Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Wali Kota dan bupati Indonesia menolak Pilkada oleh DPRD

foto: www.bandung.go.id foto: www.bandung.go.id
Jakarta-KoPi.Wali kota dan bupati se-Indonesia menolak pilkada tidak langsung sebagaimana akan disyahkan dalam RUU Pilkada. Penolakan ini memperkuat legitimasi politik kelompok masyarakat yang menolak pilkada tidak langsung.

Ridwan Kamil, walikota Bandung dari dukungan PKS (Partai Keadilan Sejahtera), merupakan salah satu inisiator yang menolak pilkada tidak langsung atau melalui DPRD. Walikota muda dan terbaik yang ada di Indonesia ini mengajak walikota dan bupati menolak RUU Pilkada yang keluar dari jalur konstitusi.

Ridwan bersama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) melakukan aksi penolakan RUU Pilkada. Aksi tersebut dalam bentuk unjuk rasa dari Bundaran HI pada hari Kamis (11/9/14).

"Konstitusi menjamin hak rakyat dalam politik demokrasi, termasuk pilihan pemimpin secara langsung".

Selain Ridwan Kamil, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto juga menolak RUU Pilkada versi parpol dalam koalisi merah putih. Bima beralasan bahwa dia perlu menjaga komitmen dan amanah dari rakyat yang memilihnya secara langsung.

Novri Susan, peneliti konflik politik dari Universitas Airlangga, melihat penolakan sebagian walikota dan bupati menjadi kekuatan besar dalam menolak pilkada oleh DPRD sebagaimana diatur dalam RUU Pilkada. Selain itu, menurut penulis buku Negara Gagal Mengelola Konflik ini, para kepala daerah tersebut sadar bahwa mekanisme pilkada oleh DPRD tidak menjawab akar masalah.

"Argumentasi pilkada oleh DPRD tidak cukup kuat. Risiko pilkada tidak langsung lebih besar daripada pilkada langsung. Salah satunya laju roda pemerintahan yang tidak akan lancar, tersendat di DPRD".*

 

Reporter: E. Hermawan

back to top