Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Wali Kota dan bupati Indonesia menolak Pilkada oleh DPRD

foto: www.bandung.go.id foto: www.bandung.go.id
Jakarta-KoPi.Wali kota dan bupati se-Indonesia menolak pilkada tidak langsung sebagaimana akan disyahkan dalam RUU Pilkada. Penolakan ini memperkuat legitimasi politik kelompok masyarakat yang menolak pilkada tidak langsung.

Ridwan Kamil, walikota Bandung dari dukungan PKS (Partai Keadilan Sejahtera), merupakan salah satu inisiator yang menolak pilkada tidak langsung atau melalui DPRD. Walikota muda dan terbaik yang ada di Indonesia ini mengajak walikota dan bupati menolak RUU Pilkada yang keluar dari jalur konstitusi.

Ridwan bersama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) melakukan aksi penolakan RUU Pilkada. Aksi tersebut dalam bentuk unjuk rasa dari Bundaran HI pada hari Kamis (11/9/14).

"Konstitusi menjamin hak rakyat dalam politik demokrasi, termasuk pilihan pemimpin secara langsung".

Selain Ridwan Kamil, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto juga menolak RUU Pilkada versi parpol dalam koalisi merah putih. Bima beralasan bahwa dia perlu menjaga komitmen dan amanah dari rakyat yang memilihnya secara langsung.

Novri Susan, peneliti konflik politik dari Universitas Airlangga, melihat penolakan sebagian walikota dan bupati menjadi kekuatan besar dalam menolak pilkada oleh DPRD sebagaimana diatur dalam RUU Pilkada. Selain itu, menurut penulis buku Negara Gagal Mengelola Konflik ini, para kepala daerah tersebut sadar bahwa mekanisme pilkada oleh DPRD tidak menjawab akar masalah.

"Argumentasi pilkada oleh DPRD tidak cukup kuat. Risiko pilkada tidak langsung lebih besar daripada pilkada langsung. Salah satunya laju roda pemerintahan yang tidak akan lancar, tersendat di DPRD".*

 

Reporter: E. Hermawan

back to top