Menu
Montara Task Force harus ambil alih penecemaran Laut Timor

Montara Task Force harus ambil alih…

Kupang-KoPi| "Montara T...

Jatim Best Practice Perdagangan Antar Daerah

Jatim Best Practice Perdagangan Ant…

Bandung-KoPi| Perdagang...

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersinergi Susun RKPD

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersiner…

Surabaya-KoPi| Forum Li...

Banjir Sungai Welang,  Pemerintah Lakukan Pendataan dan Beri Penanganan Darurat

Banjir Sungai Welang, Pemerintah L…

(Fotomilik: Jatim TIMES) ...

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Harkat dan Martabat Manusia

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Har…

Bantul-KoPi| Globalisas...

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyaman Jadi Bagian Penting dalam Pembangunan di Jatim

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyama…

Surabaya-KoPi| Suasana am...

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan Ibu Hamil, MMSA Berikan Wawasan Tentang Perdarahan

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan…

Bantul-KoPi| Sepanjang ...

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjukan Barongsai dan Liong LED

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjuka…

Sleman-KoPi| Sebagai wuju...

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSANAKAN LATIHAN PRAMUKA YUDHA

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSAN…

AKADEMI MILITER – KoPi|...

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Luncurkan Kick-Off Program Talent Pitching

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Lunc…

Sleman-KoPi | Terobosan...

Prev Next

Tekanan politik Jokowi dalam pencalonan 'BG'

Tekanan politik Jokowi dalam pencalonan 'BG'

Masyarakat Indonesia dihebohkan dengan berita pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri oleh Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo. Pasalnya, Jokowi yang maju sebagai Presiden dengan menggaungkan jargon ‘Bersih’, kemudian memunculkan satu nama calon Kapolri yang sudah ditandai merah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam seleksi penyusunan kabinet 2014 lalu. 

KoPi| Keputusan Jokowi untuk mengajukan BG sebagai calon tunggal dinilai banyak dipengaruhi oleh kekuatan politis. Dalam penyusunan kabinet, nama BG masuk dalam daftar nominasi yang konon diusulkan oleh mantan Presiden Megawati, namun dengan pertimbangan ‘Raport merah’ dari KPK dan PPATK kala itu, Jokowi tidak memasukkan BG dalam jajaran Kabinet Kerja yang dipimpinnya.

“Artinya, Jokowi bisa dan pernah menolak usulan Megawati. Nah, ketika sekarang nama BG muncul kembali untuk posisi calon Kapolri, saya yakin itu pasti bukan murni inisiatif Presiden Jokowi,” Ujar Haryadi Anwari, Akademisi dan Pengamat Politik.

Haryadi juga mengatakan keyakinannya bahwa ada kekuatan besar yang menekan Presiden untuk berhadap-hadapan dengan KPK, PPATK, dan Civil Society. Hal inilah yang menjadi sebab Jokowi tidak dapat menolak pencalonan BG. Haryadi juga mengatakan, bahkan jika yang menjadi prioritas adalah mengukuhkan koalisi kekuatan politik di Parlemen, maka besar kemungkinan Jokowi akan tetap melantik BG sebagai Kapolri baru.

“Saya kira KMP memanfaatkan momentum pencalonan BG dan mendukungnya. Ya semacam penggalangan ‘koalisi korupsi bersama’, kalau BG benar dilantik, maka untuk sesaat hubungan legislatif dengan eksekutif di pusat akan harmonis. Tapi nggak bisa dijamin akan seterusnya,” terang Haryadi.

Keputusan Jokowi untuk mencalonkan, dan bahkan jika nanti berlanjut pada pelantikan BG sebagai Kapolri baru tentu akan menimbulkan konsekuensi besar bagi Jokowi. Presiden yang dipilih karena janjinya untuk membangun pemerintahan yang bersih tersebut bukan saja akan kehilangan kepercayaan dari rakyat, namun juga kehilangan relawan-relawan idealisnya. Karena dengan melantik BG, Jokowi telah melanggar Nawa Cita yang dicanangkan.| Chusnul Chotimmah

back to top