Menu
Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Gerakan Filantropi Islam Sebagai Deradikalisasi

Gerakan Filantropi Islam Sebagai De…

Sleman-KoPi| Dewasa ini, ...

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adalah Persatuan dan Kesatuan

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adala…

Jatim-KoPi| Salah satu ku...

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Masih Berpusat Pada Institusi Bukan Hakim Secara Personal

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehak…

Sleman-KoPi|Kemerdekaan k...

Prev Next

“Sudah cukuplah Pak Jokowi dengan komunikasi atraktif”

“Sudah cukuplah Pak Jokowi dengan komunikasi atraktif”
Surabaya – KoPi | Pemerintah telah mencabut Perpres No 39 Tahun 2015 tentang Kenaikan Tunjangan Uang Muka Pembelian Mobil Pejabat Negara. Namun perpres tersebut menunjukkan buruknya manajemen komunikasi organisasi di Istana Negara.
 

Pengamat Komunikasi Politik Suko Widodo mengatakan peristiwa ini lahir karena Jokowi kurang mampu membagi tugas dengan bawahannya. Hingga menjelang 6 bulan pemerintahannya, Jokowi masih disibukkan oleh hiruk pikuk politik di luar istana. 

“Itu menunjukkan internal manajemen pemerintahan Jokowi ada mekanisme yang belum terbangun dengan baik. Jokowi terlalu banyak melakukan komunikasi eksternal dalam rangka konsolidasi politik, akibatnya kebijakan internal dibobol. Ini sungguh peristiwa yang memalukan bagi pemerintah karena menunjukkan tidak solidnya manajemen,” ungkap Suko.

Suko berharap peristiwa ini menjadi pelajaran bagi Jokowi untuk lebih banyak berbagi peran dengan bawahannya. “Sudah cukuplah bagi Pak Jokowi dengan komunikasi atraktifnya. Sudah saatnya ia berbagi tugas agar ia bisa mendorong substansi pikiran-pikirannya pada jajaran pemerintahan di bawahnya,” pesan Suko.

Komunikasi atraktif yang dimaksud Suko adalah kebiasaan blusukan Jokowi. Menurutnya, pengambilan keputusan tidak perlu dilakukan dengan melihat langsung fakta di lapangan. “Kalau terus-terusan berada di lapangan, di mana tugas Dirjen dan Gubernur? Kalau harus terus menerus blusukan, artinya Jokowi gagal melakukan komunikasi dengan Gubernur, Dirjen, dan perangjkat lain,” tukas Suko.

back to top