Menu
Jatim Best Practice Perdagangan Antar Daerah

Jatim Best Practice Perdagangan Ant…

Bandung-KoPi| Perdagang...

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersinergi Susun RKPD

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersiner…

Surabaya-KoPi| Forum Li...

Banjir Sungai Welang,  Pemerintah Lakukan Pendataan dan Beri Penanganan Darurat

Banjir Sungai Welang, Pemerintah L…

(Fotomilik: Jatim TIMES) ...

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Harkat dan Martabat Manusia

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Har…

Bantul-KoPi| Globalisas...

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyaman Jadi Bagian Penting dalam Pembangunan di Jatim

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyama…

Surabaya-KoPi| Suasana am...

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan Ibu Hamil, MMSA Berikan Wawasan Tentang Perdarahan

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan…

Bantul-KoPi| Sepanjang ...

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjukan Barongsai dan Liong LED

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjuka…

Sleman-KoPi| Sebagai wuju...

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSANAKAN LATIHAN PRAMUKA YUDHA

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSAN…

AKADEMI MILITER – KoPi|...

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Luncurkan Kick-Off Program Talent Pitching

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Lunc…

Sleman-KoPi | Terobosan...

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker ke PT. Vitapharm

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker k…

Surabaya-KoPi| Koperasi...

Prev Next

“Sudah cukuplah Pak Jokowi dengan komunikasi atraktif”

“Sudah cukuplah Pak Jokowi dengan komunikasi atraktif”
Surabaya – KoPi | Pemerintah telah mencabut Perpres No 39 Tahun 2015 tentang Kenaikan Tunjangan Uang Muka Pembelian Mobil Pejabat Negara. Namun perpres tersebut menunjukkan buruknya manajemen komunikasi organisasi di Istana Negara.
 

Pengamat Komunikasi Politik Suko Widodo mengatakan peristiwa ini lahir karena Jokowi kurang mampu membagi tugas dengan bawahannya. Hingga menjelang 6 bulan pemerintahannya, Jokowi masih disibukkan oleh hiruk pikuk politik di luar istana. 

“Itu menunjukkan internal manajemen pemerintahan Jokowi ada mekanisme yang belum terbangun dengan baik. Jokowi terlalu banyak melakukan komunikasi eksternal dalam rangka konsolidasi politik, akibatnya kebijakan internal dibobol. Ini sungguh peristiwa yang memalukan bagi pemerintah karena menunjukkan tidak solidnya manajemen,” ungkap Suko.

Suko berharap peristiwa ini menjadi pelajaran bagi Jokowi untuk lebih banyak berbagi peran dengan bawahannya. “Sudah cukuplah bagi Pak Jokowi dengan komunikasi atraktifnya. Sudah saatnya ia berbagi tugas agar ia bisa mendorong substansi pikiran-pikirannya pada jajaran pemerintahan di bawahnya,” pesan Suko.

Komunikasi atraktif yang dimaksud Suko adalah kebiasaan blusukan Jokowi. Menurutnya, pengambilan keputusan tidak perlu dilakukan dengan melihat langsung fakta di lapangan. “Kalau terus-terusan berada di lapangan, di mana tugas Dirjen dan Gubernur? Kalau harus terus menerus blusukan, artinya Jokowi gagal melakukan komunikasi dengan Gubernur, Dirjen, dan perangjkat lain,” tukas Suko.

back to top