Menu
Jatim Best Practice Perdagangan Antar Daerah

Jatim Best Practice Perdagangan Ant…

Bandung-KoPi| Perdagang...

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersinergi Susun RKPD

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersiner…

Surabaya-KoPi| Forum Li...

Banjir Sungai Welang,  Pemerintah Lakukan Pendataan dan Beri Penanganan Darurat

Banjir Sungai Welang, Pemerintah L…

(Fotomilik: Jatim TIMES) ...

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Harkat dan Martabat Manusia

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Har…

Bantul-KoPi| Globalisas...

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyaman Jadi Bagian Penting dalam Pembangunan di Jatim

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyama…

Surabaya-KoPi| Suasana am...

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan Ibu Hamil, MMSA Berikan Wawasan Tentang Perdarahan

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan…

Bantul-KoPi| Sepanjang ...

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjukan Barongsai dan Liong LED

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjuka…

Sleman-KoPi| Sebagai wuju...

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSANAKAN LATIHAN PRAMUKA YUDHA

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSAN…

AKADEMI MILITER – KoPi|...

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Luncurkan Kick-Off Program Talent Pitching

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Lunc…

Sleman-KoPi | Terobosan...

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker ke PT. Vitapharm

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker k…

Surabaya-KoPi| Koperasi...

Prev Next

SBY, tetap teken UU Pilkada

SBY, tetap teken UU Pilkada
Jakarta-KoPi. Presiden SBY pada akhirnya memutuskan tetap menandatangani UU Pilkada yang barus disyahkan oleh DPR. Menurut keterangan SBY, pada saat itu pada sidang paripurna ada menteri sebagai perwakilan presiden. Oleh karenanya mau tak mau pemerintah harus setuju pada hasil keputusan DPR.

Awalnya presiden tidak akan menandatangani UU Pilkada sebab ada desakan kuat dari masyarakat. Namun setelah berkonsultasi dengan ketua MK Hamdan Zoelva ketika di Osaka keputusannya berubah. Presiden harus menandatangani UU Pilkada.

SBY menjelaskan bahwa berdasar pada penjelasan ketua MK, menteri yang ditunjuk presiden mewakilinya di senayan juga memiliki hak memberi persetujuan. Oleh sebab itu, presiden menyatakan bahwa dirinya mau tak mau harus menandatangani UU Pilkada.*

reporter: E. Hermawan

 

back to top