Menu
Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dalam Sehari, BPPTKG: Ini Memang Karakter Merapi.

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dal…

Jogja-KoPi| Gunung Merapi...

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran Persediaan Beras, Gula, dan Minyak Goreng di Yogyakarta Aman.

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran …

Jogja-KoPi| Perum Bulog d...

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi Pengungsi Korban Bencana

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi P…

Sleman-KoPi | Pusat Studi...

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pendeteksi dini bencana longsor bernama SIPENDIL.

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pend…

Sleman-KoPi | Tim penelit...

Bagaimana menjaga pola makan yang baik dan benar selama bulan Puasa.

Bagaimana menjaga pola makan yang b…

Inggris-KoPi| Inilah saat...

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap gunakan Narkoba.

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap…

Sleman-KoPi| Direktorat R...

Korut tunda pertemuan KTT bersama Korea Selatan.

Korut tunda pertemuan KTT bersama K…

Pyongyang-KoPi | Korea ut...

Protes Keras Tanoni :Australia Bebaskan Nelayan Yang Ditangkap.

Protes Keras Tanoni :Australia Beba…

Kupang-KoPi | Pemerintah ...

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan Pokok di Jatim Dipastikan Aman

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan…

Surabaya-KoPi|Menjelang b...

Prev Next

SBY, tetap teken UU Pilkada

SBY, tetap teken UU Pilkada
Jakarta-KoPi. Presiden SBY pada akhirnya memutuskan tetap menandatangani UU Pilkada yang barus disyahkan oleh DPR. Menurut keterangan SBY, pada saat itu pada sidang paripurna ada menteri sebagai perwakilan presiden. Oleh karenanya mau tak mau pemerintah harus setuju pada hasil keputusan DPR.

Awalnya presiden tidak akan menandatangani UU Pilkada sebab ada desakan kuat dari masyarakat. Namun setelah berkonsultasi dengan ketua MK Hamdan Zoelva ketika di Osaka keputusannya berubah. Presiden harus menandatangani UU Pilkada.

SBY menjelaskan bahwa berdasar pada penjelasan ketua MK, menteri yang ditunjuk presiden mewakilinya di senayan juga memiliki hak memberi persetujuan. Oleh sebab itu, presiden menyatakan bahwa dirinya mau tak mau harus menandatangani UU Pilkada.*

reporter: E. Hermawan

 

back to top