Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

SBY, tetap teken UU Pilkada

SBY, tetap teken UU Pilkada
Jakarta-KoPi. Presiden SBY pada akhirnya memutuskan tetap menandatangani UU Pilkada yang barus disyahkan oleh DPR. Menurut keterangan SBY, pada saat itu pada sidang paripurna ada menteri sebagai perwakilan presiden. Oleh karenanya mau tak mau pemerintah harus setuju pada hasil keputusan DPR.

Awalnya presiden tidak akan menandatangani UU Pilkada sebab ada desakan kuat dari masyarakat. Namun setelah berkonsultasi dengan ketua MK Hamdan Zoelva ketika di Osaka keputusannya berubah. Presiden harus menandatangani UU Pilkada.

SBY menjelaskan bahwa berdasar pada penjelasan ketua MK, menteri yang ditunjuk presiden mewakilinya di senayan juga memiliki hak memberi persetujuan. Oleh sebab itu, presiden menyatakan bahwa dirinya mau tak mau harus menandatangani UU Pilkada.*

reporter: E. Hermawan

 

back to top