Menu
SKK Migas Wilayah Timur Berharap Adanya Dorongan di Luar Bidang Migas.

SKK Migas Wilayah Timur Berharap Ad…

Sleman-KoPi| Kepala Sat...

Pejabat AS-Korea Utara Adakan Pembicaraan Soal Pengadaan Pertemuan Kembali Kedua Pemimpin.

Pejabat AS-Korea Utara Adakan Pembi…

Seoul-KoPi| Departemen lu...

Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Senyawa Atasi Limbah Tambang

Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Sen…

Sleman-KoPi| Tim mahasisw...

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letusan Efusif Yang Aman.

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letu…

Jogja-KoPi| Kepala Balai ...

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di Proses Magmatisnya.

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di…

Jogja-KoPi| Balai Penyeli...

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

Prev Next

SBY syahkan Perpu, UU Pilkada batal

SBY syahkan Perpu, UU Pilkada batal
Jakarta-KoPi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani sekaligus dua peraturan pengganti undang-undang (perpu) yang membatalkan pasal penghapusan pemilihan kepala daerah secara langsung. Kedua perpu tersebut segera dikirim ke DPR.

Alhamdulillah perpu sudah rampung. Sudah saya tanda tangani dan segera saya kirim ke Dewan Perwakilan Rakyat," demikian pernyataan SBY di istana negara hari Kamis (2/10/14).

Kedua perpu yang telah ditandatangani SBY tersebut mengenai undang-undang pilkada dan undang-undang pemerintahan daerah. Peru No 1 tahun 2014 tentang undang-undang pilkada, SBY mengganti klausul pemilihan kepala daerah secara tidak langsung menjadi secara langsung.

Sedangkan dalam Perpu Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Pemerintah Daerah, SBY menghapus kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memilih gubernur, bupati, dan wali kota. SBY menyatakan bahwa UU Pilkada dan UU Pemerintahan Daerah tidak mendengarkan aspirasi rakyat Indonesia.

SBY menyatakan bahwa dirinya memahami kemarahan sebagian besar rakyat karena hak politik untuk memilih kepala daerah masing-masing secara langsung dicabut.

Kubu koalisi pendukung Prabowo beberapa waktu lalu (26/9/14) mengesyahkan UU Pilkada yang langsung mendapat penolakan sebagian besar masyarakat Indonesia.*

 

Reporter: E. Hermawan

 

 

Media

back to top