Menu
Jatim Best Practice Perdagangan Antar Daerah

Jatim Best Practice Perdagangan Ant…

Bandung-KoPi| Perdagang...

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersinergi Susun RKPD

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersiner…

Surabaya-KoPi| Forum Li...

Banjir Sungai Welang,  Pemerintah Lakukan Pendataan dan Beri Penanganan Darurat

Banjir Sungai Welang, Pemerintah L…

(Fotomilik: Jatim TIMES) ...

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Harkat dan Martabat Manusia

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Har…

Bantul-KoPi| Globalisas...

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyaman Jadi Bagian Penting dalam Pembangunan di Jatim

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyama…

Surabaya-KoPi| Suasana am...

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan Ibu Hamil, MMSA Berikan Wawasan Tentang Perdarahan

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan…

Bantul-KoPi| Sepanjang ...

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjukan Barongsai dan Liong LED

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjuka…

Sleman-KoPi| Sebagai wuju...

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSANAKAN LATIHAN PRAMUKA YUDHA

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSAN…

AKADEMI MILITER – KoPi|...

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Luncurkan Kick-Off Program Talent Pitching

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Lunc…

Sleman-KoPi | Terobosan...

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker ke PT. Vitapharm

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker k…

Surabaya-KoPi| Koperasi...

Prev Next

SBY: Partai Demokrat masih hanya setuju bahas Dana Aspirasi

SBY: Partai Demokrat masih hanya setuju bahas Dana Aspirasi

KoPi| Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan sikap Partainya berkenaan polemik Dana Aspirasi Rp 20 trilyun melalui twitternya (23/6). Menurut SBY, Partai Demokrat masih hanya setuju membahas arah UU No 17/2014 tentang pembangunan Dapil (Daerah Pilihan).

SBY menegaskan sikap Partai Demokrat tetap tidak setuju jika dana aspirasi tersebut diartikan sebagai "jatah anggaran" anggota DPR untuk dapilnya.

"Dulu, sebagai Presiden saya tolak "jatah anggaran" seperti itu, karena ada 5 hal yang tidak tepat & rawan, mengait ke sistem APBN & APBD kita.

Sebagaimana yang telah saya sampaikan melalui twitter saya 10 hari yang lalu, 5 hal itu berkaitan dengan sistem, aturan main & governance.

Artinya, kalau 5 hal yang saya kritisi dulu juga tidak bisa dijawab oleh DPR & Pemerintah sekarang, dana aspirasi itu tetap tidak tepat.

Saya dilapori, posisi fraksi PD hari ini baru sebatas setuju untuk membahas seperti apa arah UU No 17/2014 tentang pembangunan di dapil.

Fraksi PD ingin menguji apakah implementasi UU 17/2014 tersebut tetap seperti dulu atau berbeda & bukan jatah anggaran anggota DPR.

Tidak ada satu katapun pernyataan Fraksi Partai Demokrat yang setuju dengan dana aspirasi. Sikap FPD tetap segaris dengan sikap saya.

Sebaliknya FPD tekankan & ingatkan jika ada usulan pembangunan di dapil mesti diarahkan untuk kurangi kemiskinan & pengangguran.

Saya pastikan, PD akan tetap tolak "dana aspirasi" tersebut jika tak penuhi 5 faktor kritis yang akan disampaikan FPD dalam pembahasan nanti.

Sikap saya sebagai pimpinan Partai Demokrat terhadap dana aspirasi ini sama dengan ketegasan saya dulu untuk pertahankan sistem Pilkada Langsung.

Itulah dulu dengan segala risiko politik yang saya hadapi, saya keluarkan Perppu Pilkada Langsung, yang menurut saya adalah "harga mati".

Demikan, atas perhatian saudara-saudara kami rakyat Indonesia, saya ucapkan terima kasih. Maaf & selamat menjalankan ibadah puasa."

back to top