Menu
Jatim Best Practice Perdagangan Antar Daerah

Jatim Best Practice Perdagangan Ant…

Bandung-KoPi| Perdagang...

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersinergi Susun RKPD

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersiner…

Surabaya-KoPi| Forum Li...

Banjir Sungai Welang,  Pemerintah Lakukan Pendataan dan Beri Penanganan Darurat

Banjir Sungai Welang, Pemerintah L…

(Fotomilik: Jatim TIMES) ...

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Harkat dan Martabat Manusia

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Har…

Bantul-KoPi| Globalisas...

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyaman Jadi Bagian Penting dalam Pembangunan di Jatim

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyama…

Surabaya-KoPi| Suasana am...

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan Ibu Hamil, MMSA Berikan Wawasan Tentang Perdarahan

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan…

Bantul-KoPi| Sepanjang ...

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjukan Barongsai dan Liong LED

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjuka…

Sleman-KoPi| Sebagai wuju...

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSANAKAN LATIHAN PRAMUKA YUDHA

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSAN…

AKADEMI MILITER – KoPi|...

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Luncurkan Kick-Off Program Talent Pitching

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Lunc…

Sleman-KoPi | Terobosan...

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker ke PT. Vitapharm

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker k…

Surabaya-KoPi| Koperasi...

Prev Next

SBY: Konflik KPK-Polri, Perlu Ada Penataan Konstitusi

SBY: Konflik KPK-Polri, Perlu Ada Penataan Konstitusi
Surabaya – KoPi| Mantan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono turut buka suara terhadap konflik antara KPK dan Polri. SBY menyebut bahwa kedua institusi tersebut merupakan salah satu pemegang kekuasaan di Indonesia. Karena itu, ia meminta kedua institusi tersebut bersikap cermat dan amanah.
 

“Pemilik kekuasaan bukan hanya presiden, tetapi juga berlaku bagi siapa saja yang memegang kekuasaan. Hal itu juga sama pada lembaga lain,” kata SBY (10/2) di Surabaya.

SBY saat itu berpidato dalam acara pengukuhan mahasiswa baru Universitas Airlangga program Profesi, Spesialis, Magister, dan Doktor. Di hadapan 500-an mahasiswa baru, SBY menyampaikan kuliah umum berjudul “Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Relasinya dengan Politik Nasional”.

Ia mengingatkan bahwa KPK dan Kepolisian masing-masing adalah pemegang kekuasaan, dan karena itu sering mendapat godaan penyalahgunaan kekuasaan. “Hendaknya kekuasaan tersebut digunakan secara cermat, adil, amanah, tidak gegabah, dan bertanggungjawab agar tidak merusak rasa keadilan,” ucap Ketua Umum Partai Demokrat tersebut.

SBY merasa perlu adanya peninjauan atau penataan kembali sistem ketatanegaraan Indonesia sekarang ini. Hal itu karena sering timbulnya perselisihan antar lembaga-lembaga negara yang berada dalam satu wilayah fungsi, tugas, dan tanggungjawab, misalnya antara Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan KPK, atau antara MA, MK, dan Komisi Yudisial.

“Untuk itu, perlu ada kesepakatan apakah UU dan konstitusi yang mengatur lembaga-lembaga tersebut sudah benar atau memang perlu ditata kembali,” ujar lulusan Akabri tahun 1973 itu.

Namun, SBY berpesan agar masyarakat tidak buru-buru menghakimi permintaan perubahan sistem ketatanegaraan tersebut sebagai upaya pelemahan lembaga tertentu. “Jika ada yang menginginkan perubahan atau peninjauan kembali mengenai sistem ketatanegaraan jangan lantas buru-buru dihakimi sebagai tidak reformis, atau hanya akan merusak ketatanegaraan, atau dianggap sebagai pelemahan lembaga tertentu,” pesan SBY.

 

back to top