Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

SBY: Konflik KPK-Polri, Perlu Ada Penataan Konstitusi

SBY: Konflik KPK-Polri, Perlu Ada Penataan Konstitusi
Surabaya – KoPi| Mantan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono turut buka suara terhadap konflik antara KPK dan Polri. SBY menyebut bahwa kedua institusi tersebut merupakan salah satu pemegang kekuasaan di Indonesia. Karena itu, ia meminta kedua institusi tersebut bersikap cermat dan amanah.
 

“Pemilik kekuasaan bukan hanya presiden, tetapi juga berlaku bagi siapa saja yang memegang kekuasaan. Hal itu juga sama pada lembaga lain,” kata SBY (10/2) di Surabaya.

SBY saat itu berpidato dalam acara pengukuhan mahasiswa baru Universitas Airlangga program Profesi, Spesialis, Magister, dan Doktor. Di hadapan 500-an mahasiswa baru, SBY menyampaikan kuliah umum berjudul “Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Relasinya dengan Politik Nasional”.

Ia mengingatkan bahwa KPK dan Kepolisian masing-masing adalah pemegang kekuasaan, dan karena itu sering mendapat godaan penyalahgunaan kekuasaan. “Hendaknya kekuasaan tersebut digunakan secara cermat, adil, amanah, tidak gegabah, dan bertanggungjawab agar tidak merusak rasa keadilan,” ucap Ketua Umum Partai Demokrat tersebut.

SBY merasa perlu adanya peninjauan atau penataan kembali sistem ketatanegaraan Indonesia sekarang ini. Hal itu karena sering timbulnya perselisihan antar lembaga-lembaga negara yang berada dalam satu wilayah fungsi, tugas, dan tanggungjawab, misalnya antara Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan KPK, atau antara MA, MK, dan Komisi Yudisial.

“Untuk itu, perlu ada kesepakatan apakah UU dan konstitusi yang mengatur lembaga-lembaga tersebut sudah benar atau memang perlu ditata kembali,” ujar lulusan Akabri tahun 1973 itu.

Namun, SBY berpesan agar masyarakat tidak buru-buru menghakimi permintaan perubahan sistem ketatanegaraan tersebut sebagai upaya pelemahan lembaga tertentu. “Jika ada yang menginginkan perubahan atau peninjauan kembali mengenai sistem ketatanegaraan jangan lantas buru-buru dihakimi sebagai tidak reformis, atau hanya akan merusak ketatanegaraan, atau dianggap sebagai pelemahan lembaga tertentu,” pesan SBY.

 

back to top