Menu
Pakde Karwo: Antara Operator dan Regulator Transportasi Tidak Bisa Dipisahkan

Pakde Karwo: Antara Operator dan Re…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres dan Cawapres

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres …

Lembah Tidar-KoPi| Senin ...

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu melaksanakan Out Bound

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu mela…

Lembah Tidar-KoPi| Minggu...

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program Kampus Sehat dan Bebas Asap Rokok

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program …

Jogja-KoPi| Departemen Te...

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalitas Kayu

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalita…

Bantul-KoPi| Tim Pengabdi...

Pakar UGM Ajak Masyarakat Memanen Air Hujan

Pakar UGM Ajak Masyarakat Memanen A…

Jogja-KoPi| Pakar Hidrolo...

BKP: Indonesia Fokus Pada Peningkatan Kompetitifitas Produk Agrikultur

BKP: Indonesia Fokus Pada Peningkat…

Bantul-KoPI|Pada tahun 20...

UNIVERSITAS MENYAMBUT R.I KEEMPAT

UNIVERSITAS MENYAMBUT R.I KEEMPAT

Oleh Moh. Mudzakkir(Dosen...

Pakde Karwo : 2/3 Perguruan Tinggi Swasta Sumbangkan Kaum Intelektual di Jatim

Pakde Karwo : 2/3 Perguruan Tinggi …

Surabaya-KoPi| Sebanyak 2...

Pengungsi Korban Gempa di Gumantar Banyak Terserang Ispa

Pengungsi Korban Gempa di Gumantar …

Lombok-KoPi| Sebanyak 30 ...

Prev Next

Rumah Sakit Mendapat Sorotan Komnas HAM

Komisioner Komnas HAM, Nur Khoiron membeberkan hasil temuannya terkait pantaun terhadap kelompok rentan Komisioner Komnas HAM, Nur Khoiron membeberkan hasil temuannya terkait pantaun terhadap kelompok rentan

Surabaya-KoPi. Demi melindungi hak konstitusional setiap warga negara, Komnas HAM pada Pemilihan Presiden kali ini melakukan pemantauan, khususnya pada beberapa kelompok rentan.

Kelompok rentan menjadi fokus karena dalam sejarah pemilu Indonesia, kelompok-kelompok ini seringkali tidak terakomodasi hak-hak konstitusionalnya. Pada pilres ini, difokuskan pada 3 kelompok rentan, antara lain: rumah sakit, rumah tahanan dan penyandang difabilitas.

Di Jawa Timur, Komnas HAM melakukan pantauan di tiga lokasi, yaitu di Surabaya, Malang dan Bangkalan.

Tujuan dari pemantauan kali ini sebagai upaya melihat bagaimana rekomendasi yang diberikan Komnas HAM, baik kepada KPU PUsat maupun KPUD ditindaklanjuti secara positif atau sebaliknya.

Nur Khoiron, Komisioner Komnas HAM menjelaskan saat konferensi pers bahwa, dari ketiga kelompok tersebut, kelompok rentan yang paling banyak menghilangkan hak konstituional adalah rumah sakit. KPU gagal mengantisipasi hal ini.

ia mencontohkan salah satu rumah sakit DR. Soetomo, kurang dari 10% DPT saja yang bisa menyalurkan hak pilihnya.

"Di Dr. Soetomo terdapat 1800 orang yang memiliki hak pilih. pada saat hari pemungutan suara hanya difasilitasi oleh lima TPS yang berada di sekitar rumah sakit dengan jumlah suara yang masing-masing TPS kurang dari 100 surat suara." katanya

Akibat ketidaksiapan KPU mengantisipasi jumlah pemilih S tersebut, sempat terjadi keributan.

hal ini dikarenakan banyak orang yang tidak bisa menggunakan hak suaranyapadahal sudah diumumkan oleh petugas rumah sakit bahwa pemilik hak suara yang ada di sekitar rumah sakit,  didirikan TPS, namun pada hari H surat suara tidak mampu memenuhi kapasitas pemilih.

hal ini rupanya tidak hanya terjadi di RS DR. Soetomo saja, namun juga terjadi di beberapa rumah sakit yang menjadi pantauan Komnas HAM. RKZ, William Booth, RSAL DR. Ramelan juga tidak tersedia TPS yang mampu menampung pemilih yang berada di rumah sakit.

Iamensinyalir bahwa KPU mengabaikan rekomendasi dari Komnas HAm terkait pantauan yang dilakukan dalam pelaksaan pileg pada april lalu.


"Secara nasional ,rekomendasi komnas HAM, khususnya terkait dengan pemberian hak konstitusional warga kita di rumah sakit tidak terakomodasi, hanya tidak lebih dari 10%. Dan kalau kita jumlah secara nasional bisa jutaan jumlah mereka. Ini baru temuan di Jawa Timur, kita akan angkat temuan kami di nasional" pungkasnya.

 

 

Nora

back to top