Menu
Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Gerakan Filantropi Islam Sebagai Deradikalisasi

Gerakan Filantropi Islam Sebagai De…

Sleman-KoPi| Dewasa ini, ...

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adalah Persatuan dan Kesatuan

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adala…

Jatim-KoPi| Salah satu ku...

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Masih Berpusat Pada Institusi Bukan Hakim Secara Personal

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehak…

Sleman-KoPi|Kemerdekaan k...

Prev Next

Rumah Sakit Mendapat Sorotan Komnas HAM

Komisioner Komnas HAM, Nur Khoiron membeberkan hasil temuannya terkait pantaun terhadap kelompok rentan Komisioner Komnas HAM, Nur Khoiron membeberkan hasil temuannya terkait pantaun terhadap kelompok rentan

Surabaya-KoPi. Demi melindungi hak konstitusional setiap warga negara, Komnas HAM pada Pemilihan Presiden kali ini melakukan pemantauan, khususnya pada beberapa kelompok rentan.

Kelompok rentan menjadi fokus karena dalam sejarah pemilu Indonesia, kelompok-kelompok ini seringkali tidak terakomodasi hak-hak konstitusionalnya. Pada pilres ini, difokuskan pada 3 kelompok rentan, antara lain: rumah sakit, rumah tahanan dan penyandang difabilitas.

Di Jawa Timur, Komnas HAM melakukan pantauan di tiga lokasi, yaitu di Surabaya, Malang dan Bangkalan.

Tujuan dari pemantauan kali ini sebagai upaya melihat bagaimana rekomendasi yang diberikan Komnas HAM, baik kepada KPU PUsat maupun KPUD ditindaklanjuti secara positif atau sebaliknya.

Nur Khoiron, Komisioner Komnas HAM menjelaskan saat konferensi pers bahwa, dari ketiga kelompok tersebut, kelompok rentan yang paling banyak menghilangkan hak konstituional adalah rumah sakit. KPU gagal mengantisipasi hal ini.

ia mencontohkan salah satu rumah sakit DR. Soetomo, kurang dari 10% DPT saja yang bisa menyalurkan hak pilihnya.

"Di Dr. Soetomo terdapat 1800 orang yang memiliki hak pilih. pada saat hari pemungutan suara hanya difasilitasi oleh lima TPS yang berada di sekitar rumah sakit dengan jumlah suara yang masing-masing TPS kurang dari 100 surat suara." katanya

Akibat ketidaksiapan KPU mengantisipasi jumlah pemilih S tersebut, sempat terjadi keributan.

hal ini dikarenakan banyak orang yang tidak bisa menggunakan hak suaranyapadahal sudah diumumkan oleh petugas rumah sakit bahwa pemilik hak suara yang ada di sekitar rumah sakit,  didirikan TPS, namun pada hari H surat suara tidak mampu memenuhi kapasitas pemilih.

hal ini rupanya tidak hanya terjadi di RS DR. Soetomo saja, namun juga terjadi di beberapa rumah sakit yang menjadi pantauan Komnas HAM. RKZ, William Booth, RSAL DR. Ramelan juga tidak tersedia TPS yang mampu menampung pemilih yang berada di rumah sakit.

Iamensinyalir bahwa KPU mengabaikan rekomendasi dari Komnas HAm terkait pantauan yang dilakukan dalam pelaksaan pileg pada april lalu.


"Secara nasional ,rekomendasi komnas HAM, khususnya terkait dengan pemberian hak konstitusional warga kita di rumah sakit tidak terakomodasi, hanya tidak lebih dari 10%. Dan kalau kita jumlah secara nasional bisa jutaan jumlah mereka. Ini baru temuan di Jawa Timur, kita akan angkat temuan kami di nasional" pungkasnya.

 

 

Nora

back to top