Menu
Jatim Best Practice Perdagangan Antar Daerah

Jatim Best Practice Perdagangan Ant…

Bandung-KoPi| Perdagang...

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersinergi Susun RKPD

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersiner…

Surabaya-KoPi| Forum Li...

Banjir Sungai Welang,  Pemerintah Lakukan Pendataan dan Beri Penanganan Darurat

Banjir Sungai Welang, Pemerintah L…

(Fotomilik: Jatim TIMES) ...

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Harkat dan Martabat Manusia

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Har…

Bantul-KoPi| Globalisas...

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyaman Jadi Bagian Penting dalam Pembangunan di Jatim

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyama…

Surabaya-KoPi| Suasana am...

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan Ibu Hamil, MMSA Berikan Wawasan Tentang Perdarahan

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan…

Bantul-KoPi| Sepanjang ...

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjukan Barongsai dan Liong LED

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjuka…

Sleman-KoPi| Sebagai wuju...

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSANAKAN LATIHAN PRAMUKA YUDHA

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSAN…

AKADEMI MILITER – KoPi|...

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Luncurkan Kick-Off Program Talent Pitching

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Lunc…

Sleman-KoPi | Terobosan...

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker ke PT. Vitapharm

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker k…

Surabaya-KoPi| Koperasi...

Prev Next

PUKAT UGM: Angket KPK salah alamat

PUKAT UGM: Angket KPK salah alamat

Jogja-KoPi│Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Universitas Gadjah Mada menyebut hak angket yang dilayangkan DPR kepada KPK salah alamat dan merupakan upaya serangan balik untuk melemahkan KPK.

DPR melayangkan hak angket disebabkan KPK enggan membuka rekaman BAP Miryam S Haryani dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa waktu lalu yang menyebutkan ditekan oleh anggota DPR.

Berkaitan dengan hal tersebut, Zaenur Rohman, Peneliti PUKAT, mengatakan keinginan DPR untuk membuka rekaman Miryam adalah salah karena rekaman tersebut terkait dengan penegakan hukum E-KTP yang sedang berlangsung.

“Berdasarkan UU KIP informasi yang berkaitan dengan penegakan hukum itu dikecualikan, itu bukan informasi publik. Melihat ketentuan lain jika ia bersifat prayudisial tidak boleh dibuka selain menggunakan forum peradilan. Kalau DPR ingin mentahui harus melalui forum pengadilan yang terbuka dan umum”, jelasnya saat converensi pers di kantor PUKAT UGM, Jumat (28/7).

Sementara, Fariz Fachryan, peneliti PUKAT UGM, mengatakan rekaman tersebut merupakan dokumen rahasia. Terdapat konsekuensi yang harus diterima ketika ada pemaksaan untuk membuka dokumen rahasia yang sudah diatur dalam UU KIP, yaitu tindak pidana maksimal 2 tahun.

“DPR memaksa menggulirkan dokumen rahasia dengan menggunakan hak angket, maka DPR harus tahu konsekuensinya”, tambahnya.

Di sisi lain, PUKAT juga menyebut hak angket KPK salah alamat dikarenakan KPK adalah lembaga penegak hukum independen yang tidak bearada di bawah pemerintah, sehingga DPR tidak dapat memberikan hak angket kepada KPK.

Menurut Zaenur, hak angket KPK bertentangan dengan pasal 79 ayat 3 Nomor 17 tahun 2014 yang menyebutkan hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyidikan terhadap pelaksanaan undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut Hifdzil Alim, Ketua PUKAT, yang dinamakan pemerintah adalah presiden, menteri, jaksa, camat, bupati sehingga menurutnya hak angket terebut keliru dan salah alamat.

“Jadi hak angket KPK adalah salah alamat, KPK bukan termasuk pemerintah sama halnya Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung”, pungkasnya.

Penggunaan hak angket yang salah alamat ini menunjukkan bahwa tekanan politik menguat ketika KPK mengusut kasus e-KTP yang diduga melibatkan anggota dan pimpinan DPR.

Untuk itu PUKAT UGM menuntut paripurna DPR untuk menolak hak angket KPK, menuntut DPR mengehntikan politik yang menghambat kinerja KPK dalam mengungkap kasus E-KTP dan kasus lainnya. Selain itu, PUKAT juga mendukung KPK untuk tidak tunduk terhadap intervensi-intervensi politik yang bertujuan untuk menghambat kinerja pemberantasan korupsi.

Penentuan diterima tidaknya hak angket KPK sendiri akan diputuskan dalam rapat paripurna yang diadakan hari ini, Jumat (28/7).

back to top