Menu
Montara Task Force harus ambil alih penecemaran Laut Timor

Montara Task Force harus ambil alih…

Kupang-KoPi| "Montara T...

Jatim Best Practice Perdagangan Antar Daerah

Jatim Best Practice Perdagangan Ant…

Bandung-KoPi| Perdagang...

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersinergi Susun RKPD

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersiner…

Surabaya-KoPi| Forum Li...

Banjir Sungai Welang,  Pemerintah Lakukan Pendataan dan Beri Penanganan Darurat

Banjir Sungai Welang, Pemerintah L…

(Fotomilik: Jatim TIMES) ...

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Harkat dan Martabat Manusia

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Har…

Bantul-KoPi| Globalisas...

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyaman Jadi Bagian Penting dalam Pembangunan di Jatim

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyama…

Surabaya-KoPi| Suasana am...

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan Ibu Hamil, MMSA Berikan Wawasan Tentang Perdarahan

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan…

Bantul-KoPi| Sepanjang ...

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjukan Barongsai dan Liong LED

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjuka…

Sleman-KoPi| Sebagai wuju...

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSANAKAN LATIHAN PRAMUKA YUDHA

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSAN…

AKADEMI MILITER – KoPi|...

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Luncurkan Kick-Off Program Talent Pitching

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Lunc…

Sleman-KoPi | Terobosan...

Prev Next

Pro Pilkada DPRD menciptakan 'legislative heavy'

foto: grencoscience.biz foto: grencoscience.biz
Surabaya-Kopi. Bola panas politik dari koalisi Merah Putih dalam bentuk pemilihan kepala daerah oleh DPRD menyebabkan kegelisahan. Gerakan itu akan menciptakan pusaran kekuasaan di DPRD sehingga menciptakan pemerintahan menjadi lambat dalam membuat dan menjalankan kebijakan. Politik tidak akan berkualitas karena yang terjadi adalah proses lobi dan negosiasi yang berlarut.

Demikian dinyatakan oleh pengamat politik dari Universitas Airlangga, Fahrul Muzaqqi kepada Kopi.

"Secara teoretik, baik dipilih langsung maupun tidak langsung tidaklah menyalahi prinsip demokrasi. Namun persoalan terletak pada upaya penguatan pemerintahan presidensiil yg efektif dan responsif. Pengalaman sejarah memperlihatkan bahwa ketika kekuasaan legislatif terlalu besar (legislative heavy), maka pemerintahan yang dijalankan menjadi lambat karena proses negosiasi dan kompromi untuk menentukan suatu kebijakan"

Menurut dosen ilmu politik berkacamata ini, legislative heavy ditandai oleh keterlibatan banyak partai dan banyak orang, belum lagi antara legislatif sendiri dengan eksekutif. Sebaliknya, penguatan lembaga eksekutif, termasuk di level lokal, yakni kepala daerah (walaupun DPRD juga dimasukkan dalam kategori pemerintah namun bukan eksekutif), memperlihatkan adanya penguatan efektivitas dan responsifitas pemerintahan yang dijalankan.

"Di sisi lain, persoalan money politics dan konflik-konflik lokal, saya kira bukanlah terkait dengan persoalan desain kelembagaan. Artinya, tidak ada jaminan, baik dipilih langsung oleh rakyat ataupun dipilih DPRD, money politics dan konflik horisontal akan berkurang secara signifikan. Tidak ada data empiris tentang keterhubungan dua hal itu, yang ada ya dihubung-hubungkan saja."

RUU Pilkada yang akan mengarahkan pemilihan kepala daerah oleh DPRD memiliki kelemahan-kelemahan fundamental. Namun, parpol-parpol dalam Koalisi Merah Putih tidak peduli. Sikap politik ini memberi konsekuensi besar pada masa depan Indonesia.*

Reporter: Aditya L.

back to top