Menu
Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dalam Sehari, BPPTKG: Ini Memang Karakter Merapi.

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dal…

Jogja-KoPi| Gunung Merapi...

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran Persediaan Beras, Gula, dan Minyak Goreng di Yogyakarta Aman.

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran …

Jogja-KoPi| Perum Bulog d...

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi Pengungsi Korban Bencana

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi P…

Sleman-KoPi | Pusat Studi...

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pendeteksi dini bencana longsor bernama SIPENDIL.

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pend…

Sleman-KoPi | Tim penelit...

Bagaimana menjaga pola makan yang baik dan benar selama bulan Puasa.

Bagaimana menjaga pola makan yang b…

Inggris-KoPi| Inilah saat...

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap gunakan Narkoba.

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap…

Sleman-KoPi| Direktorat R...

Korut tunda pertemuan KTT bersama Korea Selatan.

Korut tunda pertemuan KTT bersama K…

Pyongyang-KoPi | Korea ut...

Protes Keras Tanoni :Australia Bebaskan Nelayan Yang Ditangkap.

Protes Keras Tanoni :Australia Beba…

Kupang-KoPi | Pemerintah ...

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan Pokok di Jatim Dipastikan Aman

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan…

Surabaya-KoPi|Menjelang b...

Prev Next

Pro Pilkada DPRD menciptakan 'legislative heavy'

foto: grencoscience.biz foto: grencoscience.biz
Surabaya-Kopi. Bola panas politik dari koalisi Merah Putih dalam bentuk pemilihan kepala daerah oleh DPRD menyebabkan kegelisahan. Gerakan itu akan menciptakan pusaran kekuasaan di DPRD sehingga menciptakan pemerintahan menjadi lambat dalam membuat dan menjalankan kebijakan. Politik tidak akan berkualitas karena yang terjadi adalah proses lobi dan negosiasi yang berlarut.

Demikian dinyatakan oleh pengamat politik dari Universitas Airlangga, Fahrul Muzaqqi kepada Kopi.

"Secara teoretik, baik dipilih langsung maupun tidak langsung tidaklah menyalahi prinsip demokrasi. Namun persoalan terletak pada upaya penguatan pemerintahan presidensiil yg efektif dan responsif. Pengalaman sejarah memperlihatkan bahwa ketika kekuasaan legislatif terlalu besar (legislative heavy), maka pemerintahan yang dijalankan menjadi lambat karena proses negosiasi dan kompromi untuk menentukan suatu kebijakan"

Menurut dosen ilmu politik berkacamata ini, legislative heavy ditandai oleh keterlibatan banyak partai dan banyak orang, belum lagi antara legislatif sendiri dengan eksekutif. Sebaliknya, penguatan lembaga eksekutif, termasuk di level lokal, yakni kepala daerah (walaupun DPRD juga dimasukkan dalam kategori pemerintah namun bukan eksekutif), memperlihatkan adanya penguatan efektivitas dan responsifitas pemerintahan yang dijalankan.

"Di sisi lain, persoalan money politics dan konflik-konflik lokal, saya kira bukanlah terkait dengan persoalan desain kelembagaan. Artinya, tidak ada jaminan, baik dipilih langsung oleh rakyat ataupun dipilih DPRD, money politics dan konflik horisontal akan berkurang secara signifikan. Tidak ada data empiris tentang keterhubungan dua hal itu, yang ada ya dihubung-hubungkan saja."

RUU Pilkada yang akan mengarahkan pemilihan kepala daerah oleh DPRD memiliki kelemahan-kelemahan fundamental. Namun, parpol-parpol dalam Koalisi Merah Putih tidak peduli. Sikap politik ini memberi konsekuensi besar pada masa depan Indonesia.*

Reporter: Aditya L.

back to top