Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Presiden dipilih MPR, bangkitnya otoriterianisme

Presiden dipilih MPR, bangkitnya otoriterianisme
Surabaya-KoPi. Wacana pemilihan presiden oleh MPR kembali mencuat bersamaan gerak politik koalisi pendukung Prabowo. Walaupun wacana tersebut sebenarnya sudah sempat muncul beberapa tahun lalu sekitar tahun 2010-an. Demikian dinyatakan oleh Fahrul Muzaqqi, dosen Ilmu Politik Universitas Airlangga.
 

Menurut Fahrul, wacana pengembalian pemilihan presiden melalui MPR sejalan dengan wacana untuk mengembalikan UUD 1945 pra-amandemen.

"Namun bagi saya, hal itu potensial mengembalikan celah otoritarian yang bahkan dalam sidang BPUPKI sudah diperingatkan dengan keras oleh Moh. Hatta dan M. Yamin, bahwa kedaulatan negara jangan sampai merusak kedaulatan warga negara."

UUD 1945 pra-amandemen memberikan kedaulatan negara sebegitu besar hingga merentankan kedaulatan warga negara. Implikasinya, pada masa Orde Baru kekhawatiran Bung Hatta dan M. Yamin terbukti.

"Nah, secara kelembagaan pemerintahan, kedaulatan negara itu terlembaga melalui MPR, sebagaimana pasal awal UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan negara berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR."

Lanjut dosen pecinta alam tersebut, wacana koalisi Merah Putih yang disuarakan Prabowo sebenarnya mengarah ke sana (otoritarianisme).

"Artinya potensi resikonya yaitu mengembalikan kedaulatan negara yang super-besar. Itu bisa saja dilakukan, dengan cara amandemen UUD 1945 lagi. Namun, sekali lagi, resikonya teramat besar."**

 

Reporter: Amanullah GW.

 

back to top