Menu
Jatim Best Practice Perdagangan Antar Daerah

Jatim Best Practice Perdagangan Ant…

Bandung-KoPi| Perdagang...

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersinergi Susun RKPD

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersiner…

Surabaya-KoPi| Forum Li...

Banjir Sungai Welang,  Pemerintah Lakukan Pendataan dan Beri Penanganan Darurat

Banjir Sungai Welang, Pemerintah L…

(Fotomilik: Jatim TIMES) ...

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Harkat dan Martabat Manusia

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Har…

Bantul-KoPi| Globalisas...

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyaman Jadi Bagian Penting dalam Pembangunan di Jatim

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyama…

Surabaya-KoPi| Suasana am...

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan Ibu Hamil, MMSA Berikan Wawasan Tentang Perdarahan

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan…

Bantul-KoPi| Sepanjang ...

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjukan Barongsai dan Liong LED

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjuka…

Sleman-KoPi| Sebagai wuju...

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSANAKAN LATIHAN PRAMUKA YUDHA

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSAN…

AKADEMI MILITER – KoPi|...

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Luncurkan Kick-Off Program Talent Pitching

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Lunc…

Sleman-KoPi | Terobosan...

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker ke PT. Vitapharm

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker k…

Surabaya-KoPi| Koperasi...

Prev Next

Presiden dipilih MPR, bangkitnya otoriterianisme

Presiden dipilih MPR, bangkitnya otoriterianisme
Surabaya-KoPi. Wacana pemilihan presiden oleh MPR kembali mencuat bersamaan gerak politik koalisi pendukung Prabowo. Walaupun wacana tersebut sebenarnya sudah sempat muncul beberapa tahun lalu sekitar tahun 2010-an. Demikian dinyatakan oleh Fahrul Muzaqqi, dosen Ilmu Politik Universitas Airlangga.
 

Menurut Fahrul, wacana pengembalian pemilihan presiden melalui MPR sejalan dengan wacana untuk mengembalikan UUD 1945 pra-amandemen.

"Namun bagi saya, hal itu potensial mengembalikan celah otoritarian yang bahkan dalam sidang BPUPKI sudah diperingatkan dengan keras oleh Moh. Hatta dan M. Yamin, bahwa kedaulatan negara jangan sampai merusak kedaulatan warga negara."

UUD 1945 pra-amandemen memberikan kedaulatan negara sebegitu besar hingga merentankan kedaulatan warga negara. Implikasinya, pada masa Orde Baru kekhawatiran Bung Hatta dan M. Yamin terbukti.

"Nah, secara kelembagaan pemerintahan, kedaulatan negara itu terlembaga melalui MPR, sebagaimana pasal awal UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan negara berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR."

Lanjut dosen pecinta alam tersebut, wacana koalisi Merah Putih yang disuarakan Prabowo sebenarnya mengarah ke sana (otoritarianisme).

"Artinya potensi resikonya yaitu mengembalikan kedaulatan negara yang super-besar. Itu bisa saja dilakukan, dengan cara amandemen UUD 1945 lagi. Namun, sekali lagi, resikonya teramat besar."**

 

Reporter: Amanullah GW.

 

back to top