Menu
Montara Task Force harus ambil alih penecemaran Laut Timor

Montara Task Force harus ambil alih…

Kupang-KoPi| "Montara T...

Jatim Best Practice Perdagangan Antar Daerah

Jatim Best Practice Perdagangan Ant…

Bandung-KoPi| Perdagang...

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersinergi Susun RKPD

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersiner…

Surabaya-KoPi| Forum Li...

Banjir Sungai Welang,  Pemerintah Lakukan Pendataan dan Beri Penanganan Darurat

Banjir Sungai Welang, Pemerintah L…

(Fotomilik: Jatim TIMES) ...

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Harkat dan Martabat Manusia

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Har…

Bantul-KoPi| Globalisas...

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyaman Jadi Bagian Penting dalam Pembangunan di Jatim

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyama…

Surabaya-KoPi| Suasana am...

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan Ibu Hamil, MMSA Berikan Wawasan Tentang Perdarahan

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan…

Bantul-KoPi| Sepanjang ...

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjukan Barongsai dan Liong LED

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjuka…

Sleman-KoPi| Sebagai wuju...

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSANAKAN LATIHAN PRAMUKA YUDHA

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSAN…

AKADEMI MILITER – KoPi|...

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Luncurkan Kick-Off Program Talent Pitching

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Lunc…

Sleman-KoPi | Terobosan...

Prev Next

Pilkada tidak langsung melanggar konstitusi ?

ilustrasi: www.acehselatankab.go.id ilustrasi: www.acehselatankab.go.id

KoPi-Apakah pilkada tidak langsung (mekanisme pemilihan oleh DPRD) melanggar konstitusi? Jawabannya tidak. Demikian pakar politik dan demokrasi lokal dari Universitas Brawijaya, M. Faishal Aminuddin, menjawab pertanyaan tersebut.Berikut adalah pandangan kandidat doktor dari Heidelberg University, Jerman tentang polemik pilkada langsung dan tidak lansung.

Kata yang diperdebatkan itu adalah “demokratis” yang sangat tergantung pada argumentasi mana yang lebih tinggi kadar demokrasinya? Pilkada langsung atau lewat DPRD. Apakah prinsip satu orang satu suara itu lebih demokratis daripada perwakilan? Tergantung apa maunya?

Amerika sampai sekarang masih memilih presiden melalui electoral college kayak pemilihan Paus. Sementara di Belanda, walikota dipilih otomatis dari partai pemenang dikota tersebut. Atau ada yang dipilih satu paket dnegan pemilu legislatif secara bersamaan. Kalau Pancasila dianggap sebagai kanon hukum tertinggi, dalam sila keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijsanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Dari sisi semantik, publik (rakyat) dipimpin dalam semangat untuk mencari hikmah yang bijaksana dan bisa melalui musyawarah yang modelnya bisa pakai deliberative atau consociasional juga perwakilan dengan model delegatif. Kedua hal tersebut (consociasional dan delegatif) perlu ditempatkan dimana? Dalam pengambilan kebijakan tingkat nasional? Atau daerah? Saya cenderung ingin ada perubahan.

Faktanya, pilkadasung ongkos sosialnya tinggi, partai juga jadi lemot dalam soal kaderisasi yang baik sehingga banyak pakai para pesolek dan kutu loncat.

Pemimpin daerah kewenangannya apa? Dibatasi sama UU pemerintahan daerah, pusat masih terlalu dominan. Yang terjadi hanyalah kepemimpinan yang hanya besar di media, bikin senssasi tapi secara substansi tak banyak yang berubah. Juga banyak yang masuk Bui karena maling buat balik modal.

Kalau pilkada oleh DPRD, kita dihadapkan pada persoalan kualitas anggota DPRD yang korup itu sehingga kandidat yang diusung juga tak jauh beda. Untuk itu, lebih baik diperjelas, kewenangannya pemerintah daerah apa?

Kalau provinsi sebagai kepanjangan tangan kebijakan nasional, lebih baik gubernur ditunjuk saja dari presiden dan partai pemenang pemilu. Kalau kabupaten/kota punya hak penuh untuk ngurus dirinya sendiri, bolehlah kepala daerah dipilih secara langsung atau melalui delegasi atau mekanisme lain yang kadar keterwakilannya bisa tinggi.

Sulistya Hembi


 

 

back to top