Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredaran Tembakau Gorila di Yogyakarta.

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredara…

Sleman-kopi| Direktorat R...

Prev Next

Pilkada oleh DPRD sarat politik transaksional

Pilkada oleh DPRD sarat politik transaksional

Surabaya-KoPi. Pilkada langsung dianggap membutuhkan biaya yang sangat besar, disamping itu Pilkada langsung juga disinyalir sarat akan kecurangan dan politik transaksional. Salah satu alasan perubahan Undang-Undang Pilkada adalah penghematan biaya serta menekan berbagai bentuk kecurangan dan politik transaksional. Namun apakah hal tersebut adalah alasan yang tepat?

Mantan Walikota Bambang DH, saat dikonfirmasi pada rabu, (1/10/2014) menyatakan  Pilkada yang dipilih oleh DPRD juga sarat politik transaksional. Bambang DH menyatakan Pilkada tidak langsung justru akan melanggengkan adanya politik transaksional yang susah untuk dideteksi. Oleh karena itu Pilkada langsung dianggap masih lebih baik karena dapat menekan potensi adanya transaksional di dalam pemilihan.

“Masyarakat itu susah ditipu, sekarang masyarakat sudah well education, sudah terdidik” ucap Bambang DH.

Masyarakat yang kini semakin terdidik menuntut adanya keterbukaan dan transparansi dalam sistem Pemilu merupakan salah satu faktor penting mengapa Pemilu Langsung lebih baik. Selain masyarakat yang semakin terdidik, media juga mempunyai peran yang signifikan dalam pemilu.

Menurutnya, pemilihan langsung akan berlangsung baik jika diimbangi peran media yang independen dan komprehensif. Peran media dalam Pemilu 2014 dianggap tidak obyektif karena terjadinya saling serang dan hujat diantara media yang mendukung calon tertentu.

“Kalau pilihan langsung itu tidak diimbangi dengan media yang independen, media yang obyektif, bisa jadi masyarakat juga sesat di mana media bisa membuat orang jelek terlihat baik, dan orang baik telrihat jelek” pungkasnya.***

 

 

Reporter : Aditya Lesmana

back to top