Menu
Jatim Best Practice Perdagangan Antar Daerah

Jatim Best Practice Perdagangan Ant…

Bandung-KoPi| Perdagang...

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersinergi Susun RKPD

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersiner…

Surabaya-KoPi| Forum Li...

Banjir Sungai Welang,  Pemerintah Lakukan Pendataan dan Beri Penanganan Darurat

Banjir Sungai Welang, Pemerintah L…

(Fotomilik: Jatim TIMES) ...

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Harkat dan Martabat Manusia

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Har…

Bantul-KoPi| Globalisas...

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyaman Jadi Bagian Penting dalam Pembangunan di Jatim

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyama…

Surabaya-KoPi| Suasana am...

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan Ibu Hamil, MMSA Berikan Wawasan Tentang Perdarahan

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan…

Bantul-KoPi| Sepanjang ...

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjukan Barongsai dan Liong LED

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjuka…

Sleman-KoPi| Sebagai wuju...

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSANAKAN LATIHAN PRAMUKA YUDHA

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSAN…

AKADEMI MILITER – KoPi|...

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Luncurkan Kick-Off Program Talent Pitching

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Lunc…

Sleman-KoPi | Terobosan...

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker ke PT. Vitapharm

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker k…

Surabaya-KoPi| Koperasi...

Prev Next

Perpres uang muka mobil pejabat bukti ada mafia dalam pemerintah

Perpres uang muka mobil pejabat bukti ada mafia dalam pemerintah
Surabaya – KoPi | Pakar Komunikasi Politik Suko Widodo menyebut terbitnya pasal mengenai uang muka pembelian mobil bagi pejabat ini merupakan indikasi dominasi pasar dalam ruang kebijakan publik. Seharusnya pengusaha dan kapitalis hanya melayani kebijakan. Tapi yang terjadi sekarang sebaliknya, di mana pasar mempengaruhi kebijakan.
Suko bahkan mengatakan ada intervensi dari mafia-mafia bisnis untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.

“Bisa jadi ini adalah ulah mafia otomotif untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah,” ungkapnya pada KoranOpini.

Fenomena di mana pemilik modal berusaha masuk ke dalam pemerintah sebenarnya merupakan kisah lama. Namun dalam isu pengesahan Perpres ini menjadi bukti bahwa pemerintah kebobolan dalam memutuskan kebijakan.

“Para pengambil kebijakan internal tidak cukup mampu menjaga kebijakan pemerintahan dengan baik. Mereka membiarkan pemerintahan disusupi oleh kepentingan bisnis,” tegas Suko.

 

back to top