Menu
Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dalam Sehari, BPPTKG: Ini Memang Karakter Merapi.

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dal…

Jogja-KoPi| Gunung Merapi...

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran Persediaan Beras, Gula, dan Minyak Goreng di Yogyakarta Aman.

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran …

Jogja-KoPi| Perum Bulog d...

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi Pengungsi Korban Bencana

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi P…

Sleman-KoPi | Pusat Studi...

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pendeteksi dini bencana longsor bernama SIPENDIL.

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pend…

Sleman-KoPi | Tim penelit...

Bagaimana menjaga pola makan yang baik dan benar selama bulan Puasa.

Bagaimana menjaga pola makan yang b…

Inggris-KoPi| Inilah saat...

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap gunakan Narkoba.

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap…

Sleman-KoPi| Direktorat R...

Korut tunda pertemuan KTT bersama Korea Selatan.

Korut tunda pertemuan KTT bersama K…

Pyongyang-KoPi | Korea ut...

Protes Keras Tanoni :Australia Bebaskan Nelayan Yang Ditangkap.

Protes Keras Tanoni :Australia Beba…

Kupang-KoPi | Pemerintah ...

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan Pokok di Jatim Dipastikan Aman

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan…

Surabaya-KoPi|Menjelang b...

Prev Next

Perpres uang muka mobil pejabat bukti ada mafia dalam pemerintah

Perpres uang muka mobil pejabat bukti ada mafia dalam pemerintah
Surabaya – KoPi | Pakar Komunikasi Politik Suko Widodo menyebut terbitnya pasal mengenai uang muka pembelian mobil bagi pejabat ini merupakan indikasi dominasi pasar dalam ruang kebijakan publik. Seharusnya pengusaha dan kapitalis hanya melayani kebijakan. Tapi yang terjadi sekarang sebaliknya, di mana pasar mempengaruhi kebijakan.
Suko bahkan mengatakan ada intervensi dari mafia-mafia bisnis untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.

“Bisa jadi ini adalah ulah mafia otomotif untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah,” ungkapnya pada KoranOpini.

Fenomena di mana pemilik modal berusaha masuk ke dalam pemerintah sebenarnya merupakan kisah lama. Namun dalam isu pengesahan Perpres ini menjadi bukti bahwa pemerintah kebobolan dalam memutuskan kebijakan.

“Para pengambil kebijakan internal tidak cukup mampu menjaga kebijakan pemerintahan dengan baik. Mereka membiarkan pemerintahan disusupi oleh kepentingan bisnis,” tegas Suko.

 

back to top