Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Perpres uang muka mobil pejabat bukti ada mafia dalam pemerintah

Perpres uang muka mobil pejabat bukti ada mafia dalam pemerintah
Surabaya – KoPi | Pakar Komunikasi Politik Suko Widodo menyebut terbitnya pasal mengenai uang muka pembelian mobil bagi pejabat ini merupakan indikasi dominasi pasar dalam ruang kebijakan publik. Seharusnya pengusaha dan kapitalis hanya melayani kebijakan. Tapi yang terjadi sekarang sebaliknya, di mana pasar mempengaruhi kebijakan.
Suko bahkan mengatakan ada intervensi dari mafia-mafia bisnis untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.

“Bisa jadi ini adalah ulah mafia otomotif untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah,” ungkapnya pada KoranOpini.

Fenomena di mana pemilik modal berusaha masuk ke dalam pemerintah sebenarnya merupakan kisah lama. Namun dalam isu pengesahan Perpres ini menjadi bukti bahwa pemerintah kebobolan dalam memutuskan kebijakan.

“Para pengambil kebijakan internal tidak cukup mampu menjaga kebijakan pemerintahan dengan baik. Mereka membiarkan pemerintahan disusupi oleh kepentingan bisnis,” tegas Suko.

 

back to top