Menu
Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyaman Jadi Bagian Penting dalam Pembangunan di Jatim

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyama…

Surabaya-KoPi| Suasana am...

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan Ibu Hamil, MMSA Berikan Wawasan Tentang Perdarahan

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan…

Bantul-KoPi| Sepanjang ...

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjukan Barongsai dan Liong LED

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjuka…

Sleman-KoPi| Sebagai wuju...

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSANAKAN LATIHAN PRAMUKA YUDHA

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSAN…

AKADEMI MILITER – KoPi|...

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Luncurkan Kick-Off Program Talent Pitching

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Lunc…

Sleman-KoPi | Terobosan...

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker ke PT. Vitapharm

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker k…

Surabaya-KoPi| Koperasi...

Pameran patung Komroden Haro

Pameran patung Komroden Haro

Pameran patung Komroden H...

Di Hadapan Peserta Lemhannas, Pakde Karwo Paparkan Budaya Lokal di Jatim

Di Hadapan Peserta Lemhannas, Pakde…

Surabaya-KoPi| Gubernur...

Penyelesaian Kasus Montara “Test Case” Komitmen Persahabatan Australia

Penyelesaian Kasus Montara “Test Ca…

Kupang-KoPi| Laporan In...

Prev Next

Penghentian pengiriman TKI susahkan pencari kerja

Penghentian pengiriman TKI susahkan pencari kerja
Surabaya – KoPi | Presiden Jokowi berencana melakukan penghentian pengiriman TKI sektor informal, khususnya Pembantu Rumah Tangga (PRT). Pemberhentian ini dilakukan secara bertahap sejak tahun ini dan akan berakhir di 2017. Pemerintah meyakini dengan kebijakan ini tidak menghapus atau menghambat warga negara mendapatkan pekerjaan. Sebaliknya, kebijakan ini untuk membuka akses pekerjaan yang layak dengan nilai tinggi.

Kebijakan Jokowi untuk memberhentikan pengiriman TKI akan menjadi kebijakan yang sangat baik untuk direalisasikan. Namun, hal yang perlu diperhatikan adalah dampak setelah kebijakan tersebut. Salah satunya lapangan pekerjaan di Indonesia.

Menurut Anis Byarwati, Ketua DPP PKS Bidang Perempuan, kebijakan pemerintah tersebut akan menjadi efektif jika pemerintah melakukan 2 hal. “Pertama, pemerintah harus menyediakan lapangan kerja bagi masayarakat. Kedua, masyarakat harus menggencarkan wirausaha. Pemerintah perlu membantu masyarakat lewat pemberian modal atau pembangunan home industry,” ujarnya saat dihubungi KoPi lewat telepon.

Saat ini kecenderungan masyarakat untuk menjadi TKI disebabkan minimnya lapangan pekerjaan di Indonesia. Akibatnya, masyarakat memilih untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Adanya perbedaan budaya di beberapa negara justru menciptakan konflik dalam bentuk kekerasan bagi pekerja migran.

Mayoritas perlakuan diskriminasi oleh majikan kepada TKI terjadi pada kaum perempuan. Menurut Migrant Care, sekitar 70% dari enam juta TKI adalah perempuan. Sehingga kemungkinan terbesar yang paling banyak mendapatkan kekerasan ialah perempuan. | Labibah

back to top