Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Penghentian pengiriman TKI susahkan pencari kerja

Penghentian pengiriman TKI susahkan pencari kerja
Surabaya – KoPi | Presiden Jokowi berencana melakukan penghentian pengiriman TKI sektor informal, khususnya Pembantu Rumah Tangga (PRT). Pemberhentian ini dilakukan secara bertahap sejak tahun ini dan akan berakhir di 2017. Pemerintah meyakini dengan kebijakan ini tidak menghapus atau menghambat warga negara mendapatkan pekerjaan. Sebaliknya, kebijakan ini untuk membuka akses pekerjaan yang layak dengan nilai tinggi.

Kebijakan Jokowi untuk memberhentikan pengiriman TKI akan menjadi kebijakan yang sangat baik untuk direalisasikan. Namun, hal yang perlu diperhatikan adalah dampak setelah kebijakan tersebut. Salah satunya lapangan pekerjaan di Indonesia.

Menurut Anis Byarwati, Ketua DPP PKS Bidang Perempuan, kebijakan pemerintah tersebut akan menjadi efektif jika pemerintah melakukan 2 hal. “Pertama, pemerintah harus menyediakan lapangan kerja bagi masayarakat. Kedua, masyarakat harus menggencarkan wirausaha. Pemerintah perlu membantu masyarakat lewat pemberian modal atau pembangunan home industry,” ujarnya saat dihubungi KoPi lewat telepon.

Saat ini kecenderungan masyarakat untuk menjadi TKI disebabkan minimnya lapangan pekerjaan di Indonesia. Akibatnya, masyarakat memilih untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Adanya perbedaan budaya di beberapa negara justru menciptakan konflik dalam bentuk kekerasan bagi pekerja migran.

Mayoritas perlakuan diskriminasi oleh majikan kepada TKI terjadi pada kaum perempuan. Menurut Migrant Care, sekitar 70% dari enam juta TKI adalah perempuan. Sehingga kemungkinan terbesar yang paling banyak mendapatkan kekerasan ialah perempuan. | Labibah

back to top