Menu
Pakde Karwo: Antara Operator dan Regulator Transportasi Tidak Bisa Dipisahkan

Pakde Karwo: Antara Operator dan Re…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres dan Cawapres

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres …

Lembah Tidar-KoPi| Senin ...

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu melaksanakan Out Bound

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu mela…

Lembah Tidar-KoPi| Minggu...

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program Kampus Sehat dan Bebas Asap Rokok

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program …

Jogja-KoPi| Departemen Te...

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalitas Kayu

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalita…

Bantul-KoPi| Tim Pengabdi...

Pakar UGM Ajak Masyarakat Memanen Air Hujan

Pakar UGM Ajak Masyarakat Memanen A…

Jogja-KoPi| Pakar Hidrolo...

BKP: Indonesia Fokus Pada Peningkatan Kompetitifitas Produk Agrikultur

BKP: Indonesia Fokus Pada Peningkat…

Bantul-KoPI|Pada tahun 20...

UNIVERSITAS MENYAMBUT R.I KEEMPAT

UNIVERSITAS MENYAMBUT R.I KEEMPAT

Oleh Moh. Mudzakkir(Dosen...

Pakde Karwo : 2/3 Perguruan Tinggi Swasta Sumbangkan Kaum Intelektual di Jatim

Pakde Karwo : 2/3 Perguruan Tinggi …

Surabaya-KoPi| Sebanyak 2...

Pengungsi Korban Gempa di Gumantar Banyak Terserang Ispa

Pengungsi Korban Gempa di Gumantar …

Lombok-KoPi| Sebanyak 30 ...

Prev Next

Penghentian pengiriman TKI susahkan pencari kerja

Penghentian pengiriman TKI susahkan pencari kerja
Surabaya – KoPi | Presiden Jokowi berencana melakukan penghentian pengiriman TKI sektor informal, khususnya Pembantu Rumah Tangga (PRT). Pemberhentian ini dilakukan secara bertahap sejak tahun ini dan akan berakhir di 2017. Pemerintah meyakini dengan kebijakan ini tidak menghapus atau menghambat warga negara mendapatkan pekerjaan. Sebaliknya, kebijakan ini untuk membuka akses pekerjaan yang layak dengan nilai tinggi.

Kebijakan Jokowi untuk memberhentikan pengiriman TKI akan menjadi kebijakan yang sangat baik untuk direalisasikan. Namun, hal yang perlu diperhatikan adalah dampak setelah kebijakan tersebut. Salah satunya lapangan pekerjaan di Indonesia.

Menurut Anis Byarwati, Ketua DPP PKS Bidang Perempuan, kebijakan pemerintah tersebut akan menjadi efektif jika pemerintah melakukan 2 hal. “Pertama, pemerintah harus menyediakan lapangan kerja bagi masayarakat. Kedua, masyarakat harus menggencarkan wirausaha. Pemerintah perlu membantu masyarakat lewat pemberian modal atau pembangunan home industry,” ujarnya saat dihubungi KoPi lewat telepon.

Saat ini kecenderungan masyarakat untuk menjadi TKI disebabkan minimnya lapangan pekerjaan di Indonesia. Akibatnya, masyarakat memilih untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Adanya perbedaan budaya di beberapa negara justru menciptakan konflik dalam bentuk kekerasan bagi pekerja migran.

Mayoritas perlakuan diskriminasi oleh majikan kepada TKI terjadi pada kaum perempuan. Menurut Migrant Care, sekitar 70% dari enam juta TKI adalah perempuan. Sehingga kemungkinan terbesar yang paling banyak mendapatkan kekerasan ialah perempuan. | Labibah

back to top