Menu
UGM Kembangkan Aplikasi Informasi Pengungsi Korban Bencana

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi P…

Sleman-KoPi | Pusat Studi...

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pendeteksi dini bencana longsor bernama SIPENDIL.

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pend…

Sleman-KoPi | Tim penelit...

Bagaimana menjaga pola makan yang baik dan benar selama bulan Puasa.

Bagaimana menjaga pola makan yang b…

Inggris-KoPi| Inilah saat...

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap gunakan Narkoba.

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap…

Sleman-KoPi| Direktorat R...

Korut tunda pertemuan KTT bersama Korea Selatan.

Korut tunda pertemuan KTT bersama K…

Pyongyang-KoPi | Korea ut...

Protes Keras Tanoni :Australia Bebaskan Nelayan Yang Ditangkap.

Protes Keras Tanoni :Australia Beba…

Kupang-KoPi | Pemerintah ...

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan Pokok di Jatim Dipastikan Aman

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan…

Surabaya-KoPi|Menjelang b...

Pemerintah Bantul Siap Dukung Kontes Robot Indonesia di UMY

Pemerintah Bantul Siap Dukung Konte…

Sleman-KoPi| Menjelang pe...

Tahun Politik, Akun Buzzer di Media Sosial Bermunculan

Tahun Politik, Akun Buzzer di Media…

Sleman-KoPi| Menjelang pi...

Prev Next

Pembentukan kabinet terancam politik jahat

foto: www.ibtimes.com foto: www.ibtimes.com
Surabaya-KoPi. Jokowi, presiden terpilih 2014, kini sibuk mempersiapkan kabinet pemerintahannya. Harapan masyarakat sederhana saja, yaitu kabinet yang sungguh-sungguh merumuskan dan melaksanakan kebijakan untuk kepentingan umum.

Fakta Jokowi berada dalam kepungan kepentingan parpol dan kelompok merupakan hambatan terbesar. Demikian argumen Novri Susan, pakar konflik politik Universitas Airlangga, kepada KoPi.

"Jokowi kini sedang menjalankan strategi konflik politik, yang semoga bukan kompromistis. Strategi Jokowi perlu berpijak pada ketegasan nilai-nilai konstitusional. Kabinet, nantinya, harus merupakan tim pemerintahan yang tidak mengekor pada kepentingan seksional (diri, red.), namun kepentingan umum atau rakyat".

Berhadapan fakta kompleksitas dan kerasnya kepentingan parpol dan kelompok kepentingan, menurut Novri, Jokowi perlu kembali mendapatkan sokongan publik. Mekanisme keterbukaan selama proses penjaringan dan negosiasi sangat disarankan.

"Jokowi perlu menyediakan sesi yang sangat terbuka ketika melakukan negosiasi dengan calon-calon anggota kabinetnya. Jangan terlalu tertutup. Setiap ketertutupan menyebabkan dia lemah oleh tekanan politik anti kerakyatan".

Dosen Sosiologi yang baru saja menerbitkan ulang (cetakan ketiga) buku Sosiologi Konflik ini mengingatkan Jokowi bahwa dalam demokrasi, sosiologi politik kepemerintahan bukanlah tentang kekuatan figur namun tim dan jejaring.

"Jangan sampai kabinet ini menjadi tim dan jejaring yang merepresentasikan kejahatan".*

 

Reporter: Irfan R.

back to top