Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Pembentukan kabinet terancam politik jahat

foto: www.ibtimes.com foto: www.ibtimes.com
Surabaya-KoPi. Jokowi, presiden terpilih 2014, kini sibuk mempersiapkan kabinet pemerintahannya. Harapan masyarakat sederhana saja, yaitu kabinet yang sungguh-sungguh merumuskan dan melaksanakan kebijakan untuk kepentingan umum.

Fakta Jokowi berada dalam kepungan kepentingan parpol dan kelompok merupakan hambatan terbesar. Demikian argumen Novri Susan, pakar konflik politik Universitas Airlangga, kepada KoPi.

"Jokowi kini sedang menjalankan strategi konflik politik, yang semoga bukan kompromistis. Strategi Jokowi perlu berpijak pada ketegasan nilai-nilai konstitusional. Kabinet, nantinya, harus merupakan tim pemerintahan yang tidak mengekor pada kepentingan seksional (diri, red.), namun kepentingan umum atau rakyat".

Berhadapan fakta kompleksitas dan kerasnya kepentingan parpol dan kelompok kepentingan, menurut Novri, Jokowi perlu kembali mendapatkan sokongan publik. Mekanisme keterbukaan selama proses penjaringan dan negosiasi sangat disarankan.

"Jokowi perlu menyediakan sesi yang sangat terbuka ketika melakukan negosiasi dengan calon-calon anggota kabinetnya. Jangan terlalu tertutup. Setiap ketertutupan menyebabkan dia lemah oleh tekanan politik anti kerakyatan".

Dosen Sosiologi yang baru saja menerbitkan ulang (cetakan ketiga) buku Sosiologi Konflik ini mengingatkan Jokowi bahwa dalam demokrasi, sosiologi politik kepemerintahan bukanlah tentang kekuatan figur namun tim dan jejaring.

"Jangan sampai kabinet ini menjadi tim dan jejaring yang merepresentasikan kejahatan".*

 

Reporter: Irfan R.

back to top