Menu
Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Prev Next

Pak Jokowi, Bapak menaikkan harga di saat yang keliru

Pak Jokowi, Bapak menaikkan harga di saat yang keliru
Surabaya – KoPi | Baru beberapa bulan pemerintahan baru Jokowi, masyarakat sudah dikejutkan dengan kenaikan tarif energi yang bertubi-tubi. Mulai dari fluktuasi harga BBM, kenaikan harga LPG 12 kg baru-baru ini, serta rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL). Hal itu ditambah dengan pelemahan rupiah yang memicu kelesuan ekonomi nasional.
 

Pengamat politik Universitas Airlangga Fahrul Muzaqqi mengatakan pemerintahan Jokowi salah dalam menentukan timing kenaikan komoditas tersebut. Kenaikan BBM yang kemudian diikuti kenaikan harga gas dan TDL mengesankan kenaikan harga tersebut berlangsung secara bertubi-tubi. 

“Seharusnya kenaikan BBM, LPG, dan TDL tersebut bisa dilakukan dalam sekali waktu, tidak bertubi-tubi seperti ini. Kalau seperti inim akibatnya rakyat merasa pemerintah menambah beban mereka secara terus menerus,” jelas Fahrul.

Dalam situasi politik seperti ini, kebijakan yang tidak populis semacam ini juga akan menurunkan dukungan rakyat terhadap pemerintahan Jokowi. Dibandingkan pada masa Pilpres 2014 lalu, popularitas Jokowi berada di titik yang rendah. 

“Situasi politik nasional ini kan bisa dibilang seperti musim pancaroba, tidak menentu. Jokowi mengambil resiko dengan mengeluarkan keputusan yang tidak populis. Sudah pasti popularitasnya di mata masyarakat jatuh,” ungkap Fahrul.

Fahrul mengatakan, gelombang ketidakpuasan dan protes akan mewarnai periode awal kepemimpinan Jokowi. Pengambilan kebijakan yang tidak populer pada waktu yang salah ini akan mempengaruhi penerimaan masyarakat atas kebijakan lainnya. Padahal pemerintahan Jokowi yang berusia muda harus didukung kepercayaan masyarakat agar program-programnya bisa berjalan lancar.

 

back to top