Menu
Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Senyawa Atasi Limbah Tambang

Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Sen…

Sleman-KoPi| Tim mahasisw...

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letusan Efusif Yang Aman.

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letu…

Jogja-KoPi| Kepala Balai ...

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di Proses Magmatisnya.

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di…

Jogja-KoPi| Balai Penyeli...

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Prev Next

Oegroseno: Korupsi ada karena birokrasi tidak efektif Featured

Oegroseno: Korupsi ada karena birokrasi tidak efektif
Surabaya – KoPi | KPK lahir sebagai buah dari gerakan Reformasi, karena 2 institusi penegak hukum dianggap tidak efektif dalam pemberantasan korupsi. Karena itu perlu lembaga luar biasa yang bisa melebihi kedua institusi tersebut. Hal itu dibuktikan dari wewenang KPK dalam penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan. Wewenang dari 2 institusi tersebut digabungkan dan dimiliki oleh 1 lembaga. Inilah yang disebut sebagai integrated criminal justice system yang sudah ditetapkan dalam UU.
 

Seharusnya pemberantasan korupsi juga tidak berhenti sampai pada hal tersebut saja. Perlu ada upaya lebih dengan menggandeng masyarakat hingga ke level paling bawah. Mantan Wakapolri Oegroseno mengatakan, korupsi di Indonesia memang sudah mendarah daging. Ia mengakui ada banyak tindak korupsi pada korpsnya tersebut.

“Misalnya dari ujian SIM saja. Padahal ujian SIM itu bayarnya murah, tapi ketika ada iming-iming calo supaya lebih cepat, kita berani bayar lebih mahal,” ujarnya dalam Diskusi Publik Berantas Korupsi atau Mati di FISIP Universitas Airlangga.

Karena itu penegakan hukum dan pemberantasan korupsi bisa dilakukan mulai dengan cara yang sederhana, misalnya dengan pembuatan sistem online. Dengan berbagai sistem yang terintegrasi dalam jaringan, lembaga penegak hukum bisa memonitor data. Data-data yang sudah berada dalam jaringan tersebut tidak mungkin menyimpang atau disalahgunakan.

Hal itu bisa dimulai dari yang paling mudah, misalnya ujian SIM. Dengan adanya sistem online, ujian SIM tidak perlu lagi bayar ke calo. Ujian SIM juga tidak perlu pergi ke Samsat. Simulasi SIM bisa ditempatkan di kelurahan. Pemerintah juga bisa menggandeng kerjasama dengan Timezone atau Kidzania misalnya, karena mereka sudah memiliki peralatan yang bisa dipakai untuk simulasi SIM. Hal itu juga bisa membuka lapangan kerja baru.

 

back to top