Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Oegroseno: Korupsi ada karena birokrasi tidak efektif Featured

Oegroseno: Korupsi ada karena birokrasi tidak efektif
Surabaya – KoPi | KPK lahir sebagai buah dari gerakan Reformasi, karena 2 institusi penegak hukum dianggap tidak efektif dalam pemberantasan korupsi. Karena itu perlu lembaga luar biasa yang bisa melebihi kedua institusi tersebut. Hal itu dibuktikan dari wewenang KPK dalam penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan. Wewenang dari 2 institusi tersebut digabungkan dan dimiliki oleh 1 lembaga. Inilah yang disebut sebagai integrated criminal justice system yang sudah ditetapkan dalam UU.
 

Seharusnya pemberantasan korupsi juga tidak berhenti sampai pada hal tersebut saja. Perlu ada upaya lebih dengan menggandeng masyarakat hingga ke level paling bawah. Mantan Wakapolri Oegroseno mengatakan, korupsi di Indonesia memang sudah mendarah daging. Ia mengakui ada banyak tindak korupsi pada korpsnya tersebut.

“Misalnya dari ujian SIM saja. Padahal ujian SIM itu bayarnya murah, tapi ketika ada iming-iming calo supaya lebih cepat, kita berani bayar lebih mahal,” ujarnya dalam Diskusi Publik Berantas Korupsi atau Mati di FISIP Universitas Airlangga.

Karena itu penegakan hukum dan pemberantasan korupsi bisa dilakukan mulai dengan cara yang sederhana, misalnya dengan pembuatan sistem online. Dengan berbagai sistem yang terintegrasi dalam jaringan, lembaga penegak hukum bisa memonitor data. Data-data yang sudah berada dalam jaringan tersebut tidak mungkin menyimpang atau disalahgunakan.

Hal itu bisa dimulai dari yang paling mudah, misalnya ujian SIM. Dengan adanya sistem online, ujian SIM tidak perlu lagi bayar ke calo. Ujian SIM juga tidak perlu pergi ke Samsat. Simulasi SIM bisa ditempatkan di kelurahan. Pemerintah juga bisa menggandeng kerjasama dengan Timezone atau Kidzania misalnya, karena mereka sudah memiliki peralatan yang bisa dipakai untuk simulasi SIM. Hal itu juga bisa membuka lapangan kerja baru.

 

back to top