Menu
Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Senyawa Atasi Limbah Tambang

Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Sen…

Sleman-KoPi| Tim mahasisw...

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letusan Efusif Yang Aman.

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letu…

Jogja-KoPi| Kepala Balai ...

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di Proses Magmatisnya.

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di…

Jogja-KoPi| Balai Penyeli...

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Prev Next

MPR kaji teknis pelaksanaan pilkada serentak

MPR kaji teknis pelaksanaan pilkada serentak
Surabaya – KoPi | Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tahun ini menimbulkan berbagai spekulasi. Publik masih belum menegtahui secara jelas bagaimana teknis pelaksanaan pilkada serentak tersebut. Masalah teknis pelaksanaan pilkada itu menjadi fokus kajian Badan Pengkajian MPR RI.
 

“Secara konstitusional sudah ditetapkan pemilu nanti akan dilaksanakan serentak secara nasional, baik untuk DPR, pilpres, DPRD, gubernur, walikota. Oleh karena itu dalam tataran implementasi perlu kajian modelnya seperti apa ke depan. Tentu kami tidak ingin membuat suatu sistem, namun malah berimplikasi tidak bermanfaat bagi bangsa ini,” ujar Kepala Pusat Kajian MPR RI Ma’ruf Cahyono pada wartawan di Surabaya (23/4).

Ma’ruf menyebutkan saat ini teknis pemilukada masih dalam tahap perumusan, apakah dilakukan secara nasional atau provinsi saja. Menurutnya ada banyak wacana. Ada yang ingin pemilu nasional dan daerah dilakukan bersama-sama, ada juga yang meminta dalam satu provinsi bersama-sama.

“Ada banyak wacana yang berkembang. Makanya masukan dari berbagai elemen perlu diperhatikan, untuk melihat dari bagaimana biaya, manfaat, serta elektabilitasnya. Jangan sampai yang kita inginkan adalah penguatan demokrasi, tapi yang terjadi malah persoalan lainnya,” tutur Ma’ruf.

Hal itu karena ada banya implikasi yang bisa terjadi akibat pemilu, tidak hanya positif namun juga negatif. Yang perlu diperhatikan bukan hanya dari kajian tata negaranya saja, tetapi juga dari segi UUD dan implementasinya. Bangsa Indonesia sudah belajar bagaimana implikasi dari pemilu lewat pemilu terakhir.

 

back to top