Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

MPR kaji teknis pelaksanaan pilkada serentak

MPR kaji teknis pelaksanaan pilkada serentak
Surabaya – KoPi | Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tahun ini menimbulkan berbagai spekulasi. Publik masih belum menegtahui secara jelas bagaimana teknis pelaksanaan pilkada serentak tersebut. Masalah teknis pelaksanaan pilkada itu menjadi fokus kajian Badan Pengkajian MPR RI.
 

“Secara konstitusional sudah ditetapkan pemilu nanti akan dilaksanakan serentak secara nasional, baik untuk DPR, pilpres, DPRD, gubernur, walikota. Oleh karena itu dalam tataran implementasi perlu kajian modelnya seperti apa ke depan. Tentu kami tidak ingin membuat suatu sistem, namun malah berimplikasi tidak bermanfaat bagi bangsa ini,” ujar Kepala Pusat Kajian MPR RI Ma’ruf Cahyono pada wartawan di Surabaya (23/4).

Ma’ruf menyebutkan saat ini teknis pemilukada masih dalam tahap perumusan, apakah dilakukan secara nasional atau provinsi saja. Menurutnya ada banyak wacana. Ada yang ingin pemilu nasional dan daerah dilakukan bersama-sama, ada juga yang meminta dalam satu provinsi bersama-sama.

“Ada banyak wacana yang berkembang. Makanya masukan dari berbagai elemen perlu diperhatikan, untuk melihat dari bagaimana biaya, manfaat, serta elektabilitasnya. Jangan sampai yang kita inginkan adalah penguatan demokrasi, tapi yang terjadi malah persoalan lainnya,” tutur Ma’ruf.

Hal itu karena ada banya implikasi yang bisa terjadi akibat pemilu, tidak hanya positif namun juga negatif. Yang perlu diperhatikan bukan hanya dari kajian tata negaranya saja, tetapi juga dari segi UUD dan implementasinya. Bangsa Indonesia sudah belajar bagaimana implikasi dari pemilu lewat pemilu terakhir.

 

back to top