Menu
Jatim Best Practice Perdagangan Antar Daerah

Jatim Best Practice Perdagangan Ant…

Bandung-KoPi| Perdagang...

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersinergi Susun RKPD

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersiner…

Surabaya-KoPi| Forum Li...

Banjir Sungai Welang,  Pemerintah Lakukan Pendataan dan Beri Penanganan Darurat

Banjir Sungai Welang, Pemerintah L…

(Fotomilik: Jatim TIMES) ...

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Harkat dan Martabat Manusia

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Har…

Bantul-KoPi| Globalisas...

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyaman Jadi Bagian Penting dalam Pembangunan di Jatim

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyama…

Surabaya-KoPi| Suasana am...

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan Ibu Hamil, MMSA Berikan Wawasan Tentang Perdarahan

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan…

Bantul-KoPi| Sepanjang ...

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjukan Barongsai dan Liong LED

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjuka…

Sleman-KoPi| Sebagai wuju...

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSANAKAN LATIHAN PRAMUKA YUDHA

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSAN…

AKADEMI MILITER – KoPi|...

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Luncurkan Kick-Off Program Talent Pitching

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Lunc…

Sleman-KoPi | Terobosan...

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker ke PT. Vitapharm

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker k…

Surabaya-KoPi| Koperasi...

Prev Next

Menkumham ngawur, janji akan obral remisi bagi koruptor

Menkumham ngawur, janji akan obral remisi bagi koruptor
Surabaya – KoPi | Rencana Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly untuk memberikan remisi bagi para koruptor mendapat tentangan keras. Fatkhul Khoir dari KontraS Surabaya menyebutkan bahwa upaya tersebut menodai visi Nawa Cita Jokowi.
 

“Memang hak setiap narapidana untuk mendapatkan remisi. Tapi dalam konteks pemberantasan korupsi hal itu sangat disayangkan. Bisa dibilang wacana tersebut wacana yang ngawur,” tukasnya ketika ditemui KoPi (16/3).

KontraS menganggap Menkumham tidak mempertimbangkan efek tindak pidana korupsi pada masyarakat. Padahal selama ini putusan hukum terhadap pelaku korupsi cukup rendah, tidak pernah mendapat hukuman maksimal. Bila ditambah dengan remisi, akan sangat menyakiti hati masyarakat.

Fatkhul berpendapat aturan sebelumnya yang menetapkan koruptor harus bersedia menjadi whistle blower untuk kasus korupsi besar sudah sesuai. Sampai saat ini kasus korupsi selalu melibatkan berbagai lini pemerintahan. Peran whistle blower diharapkan mampu membongkar benang kusut kasus korupsi yang ada.

Pemberian remisi secara cuma-cuma seperti pada napi biasa akan melemahkan penegakan hukum di Indonesia. Apalagi hal itu ditambah berbagai upaya pelemahan KPK yang terjadi baru-baru ini. “Korupsi itu kejahatan yang serius, makanya hukumannya juga harus serius. Karena itu seharusnya hukuman bagi koruptor harus bisa memberi efek jera,” ungkap Fatkhul.

back to top