Menu
Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dalam Sehari, BPPTKG: Ini Memang Karakter Merapi.

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dal…

Jogja-KoPi| Gunung Merapi...

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran Persediaan Beras, Gula, dan Minyak Goreng di Yogyakarta Aman.

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran …

Jogja-KoPi| Perum Bulog d...

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi Pengungsi Korban Bencana

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi P…

Sleman-KoPi | Pusat Studi...

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pendeteksi dini bencana longsor bernama SIPENDIL.

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pend…

Sleman-KoPi | Tim penelit...

Bagaimana menjaga pola makan yang baik dan benar selama bulan Puasa.

Bagaimana menjaga pola makan yang b…

Inggris-KoPi| Inilah saat...

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap gunakan Narkoba.

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap…

Sleman-KoPi| Direktorat R...

Korut tunda pertemuan KTT bersama Korea Selatan.

Korut tunda pertemuan KTT bersama K…

Pyongyang-KoPi | Korea ut...

Protes Keras Tanoni :Australia Bebaskan Nelayan Yang Ditangkap.

Protes Keras Tanoni :Australia Beba…

Kupang-KoPi | Pemerintah ...

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan Pokok di Jatim Dipastikan Aman

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan…

Surabaya-KoPi|Menjelang b...

Prev Next

Menkumham ngawur, janji akan obral remisi bagi koruptor

Menkumham ngawur, janji akan obral remisi bagi koruptor
Surabaya – KoPi | Rencana Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly untuk memberikan remisi bagi para koruptor mendapat tentangan keras. Fatkhul Khoir dari KontraS Surabaya menyebutkan bahwa upaya tersebut menodai visi Nawa Cita Jokowi.
 

“Memang hak setiap narapidana untuk mendapatkan remisi. Tapi dalam konteks pemberantasan korupsi hal itu sangat disayangkan. Bisa dibilang wacana tersebut wacana yang ngawur,” tukasnya ketika ditemui KoPi (16/3).

KontraS menganggap Menkumham tidak mempertimbangkan efek tindak pidana korupsi pada masyarakat. Padahal selama ini putusan hukum terhadap pelaku korupsi cukup rendah, tidak pernah mendapat hukuman maksimal. Bila ditambah dengan remisi, akan sangat menyakiti hati masyarakat.

Fatkhul berpendapat aturan sebelumnya yang menetapkan koruptor harus bersedia menjadi whistle blower untuk kasus korupsi besar sudah sesuai. Sampai saat ini kasus korupsi selalu melibatkan berbagai lini pemerintahan. Peran whistle blower diharapkan mampu membongkar benang kusut kasus korupsi yang ada.

Pemberian remisi secara cuma-cuma seperti pada napi biasa akan melemahkan penegakan hukum di Indonesia. Apalagi hal itu ditambah berbagai upaya pelemahan KPK yang terjadi baru-baru ini. “Korupsi itu kejahatan yang serius, makanya hukumannya juga harus serius. Karena itu seharusnya hukuman bagi koruptor harus bisa memberi efek jera,” ungkap Fatkhul.

back to top