Menu
Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Pakde Karwo: Antara Operator dan Regulator Transportasi Tidak Bisa Dipisahkan

Pakde Karwo: Antara Operator dan Re…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres dan Cawapres

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres …

Lembah Tidar-KoPi| Senin ...

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu melaksanakan Out Bound

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu mela…

Lembah Tidar-KoPi| Minggu...

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program Kampus Sehat dan Bebas Asap Rokok

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program …

Jogja-KoPi| Departemen Te...

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalitas Kayu

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalita…

Bantul-KoPi| Tim Pengabdi...

Prev Next

Membandingkan pilkada langsung dan tidak langsung

Membandingkan pilkada langsung dan tidak langsung
KoPi. Pilkada langsung tidak menggerogoti uang negara sebagaimana argumentasi parpol-parpol dalam koalisi Merah Putih. Kalkulasi tersebut salah dan tidak logis. Demikian, analisis Dodi Ambardi pakar ilmu Politik dari Universitas Gajah Mada yang ditulisnya dalam akun facebooknya.

Berikut adalah analisis doktor dari Ohio University tersebut dalam akun facebooknya:

Benarkah pilkada mahal? Biaya penyelenggaraan sebuah pilkada sekitar 25-50 milyar. Kalau APBD DKI Jakarta sebesar 72 trilyun, maka proporsi biaya pilkada hanyalah 0,07 persen. Untuk Gorontalo yang memiliki APBD terkecil pada level provinsi sebesar 568 mliyar (2010) akan membelanjakan APBD sebesar 4 persen untuk penyelenggraaan pilkada. Persentase ini menjadi jauh sangat kecil kalau kita menjumlahkan APBD selama lima tahun sementara pilkadanya hanya sekali dalam 5 tahun.

Kalau persentasenya sekecil itu, dari mana datangnya anggapan bahwa biaya pilkada mahal? Nampaknya, para politisi itu mencampurkan antara biaya penyelengaraan pilkada dengan pengeluaran kampanye masing-masing kandidat. Biaya kampanye mahal itu berpokok pada kecenderungan kandidat untuk membeli suara pemilih, menukarnya dengan kaos, kalender, sajadah dan mukena, perkakas dapur, dan tentu saja amplop.

Para elit tersebut sesungguhnya bisa membikin kesepakatan untuk tidak membeli suara agar pengeluaran mereka minimal. Dan, mereka berlomba untuk menawarkan program untuk menjaring pemilih. Tapi rupanya, di antara mereka tidak saling percaya. Meskipun telah membuat kesepakatan, tim siluman masing-masing melakukan serangah subuh, fajar, dan serangan lepas maghrib. Sebagian besar mereka minder dengan cara membangun dukungan melalui program itu, dan memilih jalan pintas membeli suara.

Jadi, pilkada mahal itu sebenarnya problem elit. Warga hanya memiliki kesempatan 5 tahun sekali untuk mengontrol para kepala daerah, dan kesempatan langka itu hendak dimatikan oleh para politisi Senayan. Ini mirip belaka dengan ingin membuang jerawat di muka sendiri tetapi yang dipejet adalah jerawat di kening orang lain.*

 

Editorial: Sulistya Hembi

 

back to top