Menu
Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dalam Sehari, BPPTKG: Ini Memang Karakter Merapi.

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dal…

Jogja-KoPi| Gunung Merapi...

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran Persediaan Beras, Gula, dan Minyak Goreng di Yogyakarta Aman.

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran …

Jogja-KoPi| Perum Bulog d...

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi Pengungsi Korban Bencana

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi P…

Sleman-KoPi | Pusat Studi...

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pendeteksi dini bencana longsor bernama SIPENDIL.

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pend…

Sleman-KoPi | Tim penelit...

Bagaimana menjaga pola makan yang baik dan benar selama bulan Puasa.

Bagaimana menjaga pola makan yang b…

Inggris-KoPi| Inilah saat...

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap gunakan Narkoba.

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap…

Sleman-KoPi| Direktorat R...

Korut tunda pertemuan KTT bersama Korea Selatan.

Korut tunda pertemuan KTT bersama K…

Pyongyang-KoPi | Korea ut...

Protes Keras Tanoni :Australia Bebaskan Nelayan Yang Ditangkap.

Protes Keras Tanoni :Australia Beba…

Kupang-KoPi | Pemerintah ...

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan Pokok di Jatim Dipastikan Aman

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan…

Surabaya-KoPi|Menjelang b...

Prev Next

Membandingkan pilkada langsung dan tidak langsung

Membandingkan pilkada langsung dan tidak langsung
KoPi. Pilkada langsung tidak menggerogoti uang negara sebagaimana argumentasi parpol-parpol dalam koalisi Merah Putih. Kalkulasi tersebut salah dan tidak logis. Demikian, analisis Dodi Ambardi pakar ilmu Politik dari Universitas Gajah Mada yang ditulisnya dalam akun facebooknya.

Berikut adalah analisis doktor dari Ohio University tersebut dalam akun facebooknya:

Benarkah pilkada mahal? Biaya penyelenggaraan sebuah pilkada sekitar 25-50 milyar. Kalau APBD DKI Jakarta sebesar 72 trilyun, maka proporsi biaya pilkada hanyalah 0,07 persen. Untuk Gorontalo yang memiliki APBD terkecil pada level provinsi sebesar 568 mliyar (2010) akan membelanjakan APBD sebesar 4 persen untuk penyelenggraaan pilkada. Persentase ini menjadi jauh sangat kecil kalau kita menjumlahkan APBD selama lima tahun sementara pilkadanya hanya sekali dalam 5 tahun.

Kalau persentasenya sekecil itu, dari mana datangnya anggapan bahwa biaya pilkada mahal? Nampaknya, para politisi itu mencampurkan antara biaya penyelengaraan pilkada dengan pengeluaran kampanye masing-masing kandidat. Biaya kampanye mahal itu berpokok pada kecenderungan kandidat untuk membeli suara pemilih, menukarnya dengan kaos, kalender, sajadah dan mukena, perkakas dapur, dan tentu saja amplop.

Para elit tersebut sesungguhnya bisa membikin kesepakatan untuk tidak membeli suara agar pengeluaran mereka minimal. Dan, mereka berlomba untuk menawarkan program untuk menjaring pemilih. Tapi rupanya, di antara mereka tidak saling percaya. Meskipun telah membuat kesepakatan, tim siluman masing-masing melakukan serangah subuh, fajar, dan serangan lepas maghrib. Sebagian besar mereka minder dengan cara membangun dukungan melalui program itu, dan memilih jalan pintas membeli suara.

Jadi, pilkada mahal itu sebenarnya problem elit. Warga hanya memiliki kesempatan 5 tahun sekali untuk mengontrol para kepala daerah, dan kesempatan langka itu hendak dimatikan oleh para politisi Senayan. Ini mirip belaka dengan ingin membuang jerawat di muka sendiri tetapi yang dipejet adalah jerawat di kening orang lain.*

 

Editorial: Sulistya Hembi

 

back to top