Menu
Jatim Best Practice Perdagangan Antar Daerah

Jatim Best Practice Perdagangan Ant…

Bandung-KoPi| Perdagang...

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersinergi Susun RKPD

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersiner…

Surabaya-KoPi| Forum Li...

Banjir Sungai Welang,  Pemerintah Lakukan Pendataan dan Beri Penanganan Darurat

Banjir Sungai Welang, Pemerintah L…

(Fotomilik: Jatim TIMES) ...

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Harkat dan Martabat Manusia

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Har…

Bantul-KoPi| Globalisas...

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyaman Jadi Bagian Penting dalam Pembangunan di Jatim

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyama…

Surabaya-KoPi| Suasana am...

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan Ibu Hamil, MMSA Berikan Wawasan Tentang Perdarahan

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan…

Bantul-KoPi| Sepanjang ...

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjukan Barongsai dan Liong LED

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjuka…

Sleman-KoPi| Sebagai wuju...

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSANAKAN LATIHAN PRAMUKA YUDHA

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSAN…

AKADEMI MILITER – KoPi|...

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Luncurkan Kick-Off Program Talent Pitching

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Lunc…

Sleman-KoPi | Terobosan...

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker ke PT. Vitapharm

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker k…

Surabaya-KoPi| Koperasi...

Prev Next

Membandingkan pilkada langsung dan tidak langsung

Membandingkan pilkada langsung dan tidak langsung
KoPi. Pilkada langsung tidak menggerogoti uang negara sebagaimana argumentasi parpol-parpol dalam koalisi Merah Putih. Kalkulasi tersebut salah dan tidak logis. Demikian, analisis Dodi Ambardi pakar ilmu Politik dari Universitas Gajah Mada yang ditulisnya dalam akun facebooknya.

Berikut adalah analisis doktor dari Ohio University tersebut dalam akun facebooknya:

Benarkah pilkada mahal? Biaya penyelenggaraan sebuah pilkada sekitar 25-50 milyar. Kalau APBD DKI Jakarta sebesar 72 trilyun, maka proporsi biaya pilkada hanyalah 0,07 persen. Untuk Gorontalo yang memiliki APBD terkecil pada level provinsi sebesar 568 mliyar (2010) akan membelanjakan APBD sebesar 4 persen untuk penyelenggraaan pilkada. Persentase ini menjadi jauh sangat kecil kalau kita menjumlahkan APBD selama lima tahun sementara pilkadanya hanya sekali dalam 5 tahun.

Kalau persentasenya sekecil itu, dari mana datangnya anggapan bahwa biaya pilkada mahal? Nampaknya, para politisi itu mencampurkan antara biaya penyelengaraan pilkada dengan pengeluaran kampanye masing-masing kandidat. Biaya kampanye mahal itu berpokok pada kecenderungan kandidat untuk membeli suara pemilih, menukarnya dengan kaos, kalender, sajadah dan mukena, perkakas dapur, dan tentu saja amplop.

Para elit tersebut sesungguhnya bisa membikin kesepakatan untuk tidak membeli suara agar pengeluaran mereka minimal. Dan, mereka berlomba untuk menawarkan program untuk menjaring pemilih. Tapi rupanya, di antara mereka tidak saling percaya. Meskipun telah membuat kesepakatan, tim siluman masing-masing melakukan serangah subuh, fajar, dan serangan lepas maghrib. Sebagian besar mereka minder dengan cara membangun dukungan melalui program itu, dan memilih jalan pintas membeli suara.

Jadi, pilkada mahal itu sebenarnya problem elit. Warga hanya memiliki kesempatan 5 tahun sekali untuk mengontrol para kepala daerah, dan kesempatan langka itu hendak dimatikan oleh para politisi Senayan. Ini mirip belaka dengan ingin membuang jerawat di muka sendiri tetapi yang dipejet adalah jerawat di kening orang lain.*

 

Editorial: Sulistya Hembi

 

back to top