Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Membandingkan pilkada langsung dan tidak langsung

Membandingkan pilkada langsung dan tidak langsung
KoPi. Pilkada langsung tidak menggerogoti uang negara sebagaimana argumentasi parpol-parpol dalam koalisi Merah Putih. Kalkulasi tersebut salah dan tidak logis. Demikian, analisis Dodi Ambardi pakar ilmu Politik dari Universitas Gajah Mada yang ditulisnya dalam akun facebooknya.

Berikut adalah analisis doktor dari Ohio University tersebut dalam akun facebooknya:

Benarkah pilkada mahal? Biaya penyelenggaraan sebuah pilkada sekitar 25-50 milyar. Kalau APBD DKI Jakarta sebesar 72 trilyun, maka proporsi biaya pilkada hanyalah 0,07 persen. Untuk Gorontalo yang memiliki APBD terkecil pada level provinsi sebesar 568 mliyar (2010) akan membelanjakan APBD sebesar 4 persen untuk penyelenggraaan pilkada. Persentase ini menjadi jauh sangat kecil kalau kita menjumlahkan APBD selama lima tahun sementara pilkadanya hanya sekali dalam 5 tahun.

Kalau persentasenya sekecil itu, dari mana datangnya anggapan bahwa biaya pilkada mahal? Nampaknya, para politisi itu mencampurkan antara biaya penyelengaraan pilkada dengan pengeluaran kampanye masing-masing kandidat. Biaya kampanye mahal itu berpokok pada kecenderungan kandidat untuk membeli suara pemilih, menukarnya dengan kaos, kalender, sajadah dan mukena, perkakas dapur, dan tentu saja amplop.

Para elit tersebut sesungguhnya bisa membikin kesepakatan untuk tidak membeli suara agar pengeluaran mereka minimal. Dan, mereka berlomba untuk menawarkan program untuk menjaring pemilih. Tapi rupanya, di antara mereka tidak saling percaya. Meskipun telah membuat kesepakatan, tim siluman masing-masing melakukan serangah subuh, fajar, dan serangan lepas maghrib. Sebagian besar mereka minder dengan cara membangun dukungan melalui program itu, dan memilih jalan pintas membeli suara.

Jadi, pilkada mahal itu sebenarnya problem elit. Warga hanya memiliki kesempatan 5 tahun sekali untuk mengontrol para kepala daerah, dan kesempatan langka itu hendak dimatikan oleh para politisi Senayan. Ini mirip belaka dengan ingin membuang jerawat di muka sendiri tetapi yang dipejet adalah jerawat di kening orang lain.*

 

Editorial: Sulistya Hembi

 

back to top