Masyarakat desak pemda soal krisis air akibat hotel
jalannya diskusi Urgensi Tanah Kasultanan Jogjakarta dan Pakualaman beserta tata ruang Wilayah DIY” di Kantor Dinas Kebudayaan DIY
Jogjakarta-KoPi| Dalam merefleksi tiga tahun pelaksanaan Undang-undang Keistimewaan, Dinas Kebudayaan DIY menyelenggarakan diskusi bersama “Urgensi Tanah Kasultanan Jogjakarta dan Pakualaman beserta tata ruang Wilayah DIY” di Kantor Dinas Kebudayaan DIY pukul 09.30 WIB.
Diskusi yang berjalan hampir tiga jam ini berjalan efektif. Masyarakat yang hadir merespon jalannya diskusi. Beberapa tanggapan masyarakat tajam menyoal pembangunan hotel, dan acaman krisis air bersih.
Salah satu anggota komunitas yang hadir, Miftah mempertanyakan langkah konkret pemda DIY menangani ancaman kekeringan dan maraknya pembangunan hotel di DIY.
“Saya bermimpi agar anak cucu kita nanti tidak minum bensin, besok. Nah bagaimana cara mewujudkan mimpi saya ini?,” tutur Miftah.
Menanggapi pertanyaan Miftah, Kepala Bappeda DIY, Tavip Agus Rayanto akan menjadikan PR pemerintah ke depan. Pasalnya menata tata ruang yang memilki penghuni dan bangunan yang sudah mapan rentan terjadi persinggungan sosial.
“Masalah air ini akan menjadi PR kita”, tutur Tavip.
Sementara staf Dinas PUP-ESDM, Hananto telah mengagendakan pembuatan daerah resapan air di sekitar daerah aliran sungai (DAS).
“Kami akan merancang tata ruang sebesar 30% DAS itu ada di sungai dan prioritaskan tanaman hutan," tutur Hananto.
Persoalan hotel dan air ini pun termasuk dalam pemaparan lima sampah di DIY. Menurut Sumbo Tinarbuko menjelaskan DIY tengah dikepung oleh lima sampah berupa sampah arsitektur meliputi hotel dan mall. Sampah ruang publik dengan reklame liar. Sampah kendaraan. Sampah trotoar dan sampah pedagang kaki lima.
Kelima sampah inilah yang menjadi acuan melihat keseriusan pemda DIY mensejahterakan masyarakatnya. |Winda Efanur FS|
