Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Madura jadi provinsi, jangan jadi ajang rebutan kekuasaan

Madura jadi provinsi, jangan jadi ajang rebutan kekuasaan
Surabaya-KoPi| Wacana Pembentukan Madura menjadi provinsi terus bergulir. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim menyambut aspirasi masyarakat Madura jika ingin membentuk provinsi sendiri. Namun pembentukan Provinsi Madura harus dilakukan secara pendekatan ekonomi kerakyatan, bukan dengan pendekatan motif secara kekuasaan.
Anggota DPRD Jatim, Badrut Tamam, mengatakan, wacana dan aspirasi elemen masyarakat Madura untuk membentuk provinsi sendiri itu adalah sesuatu yang sah di era demokrasi dan otonomi daerah. Selama daerah tersebut memenuhi 12 syarat pembentukan daerah baru, tak mustahil cita-cita pembentukan provinsi baru bisa tewujud. Menurut Badrut, fraksinya, Fraksi PKB Jatim, mempersilahkan proses tersebut berjalan, asal motif pembentukan Provinsi Madura itu bukan kekuasaan tapi pembangunan.

Badrut mengungkapkan, jika motif pembentukkan Madura menjadi provinsi bermotif kekuasaan, maka yang diuntungkan hanya segelitir elit dan tokoh Madura. Sebaliknya, tidak ada dampak signifikan bagi rakyat Madura yang saat ini masih tertinggal dari kabupaten dan kota lain di Jawa Timur.

Selain itu, ada juga potensi masalah lain yang akan dihadapi jika Madura berkembang menjadi provinsi sendiri. Selama ini, Madura belum memiliki peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang signifikan. Jika Madura menjadi provinsi sendiri, mereka secar otomatis harus menambah anggaran belanja untuk aparatur pemerintah dan infrastruktur, mulai dari tingkat desa hingga provinsi. Jika itu terjadi, bisa ada potensi pemborosan uang rakyat di saat PAD yang masih minim.

Pulau Madura juga masih mengalami berbagai masalah sosial yang rumit. Misalnya, peredaran narkoba dan jumlah penderita penyakit kusta. Badrut mengatakan, pembentukan provinsi Madura bukan menjadi satu-satunya solusi untuk mengatasi masalah tersebut.

"Pengguna narkoba dan penderita kusta di Madura tertinggi di Jawa Timur. Begitu juga kemiskinan dan angka buta huruf. Ini harus menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jatim. Dengan begitu masyarakat Madura tidak merasa dipinggirkan, apalagi dieksploitasi di tengah tingginya kontribusi migas dan sumberdaya alam yang diekplorasi dari wilayah Madura,"ujar Badrut.

 

back to top