Menu
Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Pakde Karwo: Antara Operator dan Regulator Transportasi Tidak Bisa Dipisahkan

Pakde Karwo: Antara Operator dan Re…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres dan Cawapres

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres …

Lembah Tidar-KoPi| Senin ...

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu melaksanakan Out Bound

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu mela…

Lembah Tidar-KoPi| Minggu...

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program Kampus Sehat dan Bebas Asap Rokok

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program …

Jogja-KoPi| Departemen Te...

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalitas Kayu

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalita…

Bantul-KoPi| Tim Pengabdi...

Prev Next

Lho desa kok seperti ini, mengerikan sekali

Lho desa kok seperti ini, mengerikan sekali

KoPi| Laporan hasil penelitian dosen Fisip Universitas Airlangga sungguh mengejutkan. Penelitian tentang Kesiapan Aparatur Desa dalam Pelaksanaan UU Desa tersebut menunjukkan hasil yang cukup mengkhawatirkan. Bagaimana tidak, aparatur desa bisa mengerti tentang prinsip-prinsip good governance, namun menolak definisi korupsi dari kerangka legal (UU Antikorupsi).

Penelitian dilaksanakan di 7 desa dari 4 kabupaten Jawa Timur dengan total sampel (responden) 65 orang yang merupakan kepala desa dan aparatur pemerintahan desa dan dipilih secara purposive. Pelaksanaan survey selama bulan Juni 2015.

Dr. Tuti Budirahayu sebagai peneliti dalam survey tersebut menyebutkan bahwa mayoritas aparatur desa memahami isi UU Desa seperti kewenangan pemerintahan dan pembangunan. Akan tetapi mereka masih belum cukup paham terkait dengan pemberdayaan dan pembinaan sosial. 

Praktik atau implementasi good governance pada area-area kerja pemerintahan juga masih bermasalah pada transparansi dalam tender, pelaporan keuangan, dan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Partisipasi cukup tinggi terutama pada proses musyawarah desa terkait rencana pembangunan.

Temuan yang paling mengkhawatirkan adalah persepsi aparatur desa tentang korupsi. Mayoritas aparatur desa menyatakan bahwa tindakan kick back system, menyogok (bribery), gratifikasi dan konflik kepentingan adalah bukan sebagai tindakan korupsi.

"Kick back system itu praktek mengembalikan sejumlah uang dari total nilai proyek. Misal total 100 juta diberikan pada pelaksana proyek, namun 40 persen diberikan kepada aparatur desa. Konflik kepentingan itu termasuk memberikan proyek pada perusahaan milik keluarga aparatur desa atau kepala desa," jelas Tuti yang juga Wakil Dekan II di Fisip Unair.

Desa berdasar UU Desa akan mendapatkan gelontoran dana 1-1.2 Milyar Rupiah per tahun. Dana besar ini jika dilaksanakan oleh keyakinan para aparatur desa seperti yang ada dalam penelitian tersebut, sekiranya akan terjadi apa?  |YP|

back to top