Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Lho desa kok seperti ini, mengerikan sekali

Lho desa kok seperti ini, mengerikan sekali

KoPi| Laporan hasil penelitian dosen Fisip Universitas Airlangga sungguh mengejutkan. Penelitian tentang Kesiapan Aparatur Desa dalam Pelaksanaan UU Desa tersebut menunjukkan hasil yang cukup mengkhawatirkan. Bagaimana tidak, aparatur desa bisa mengerti tentang prinsip-prinsip good governance, namun menolak definisi korupsi dari kerangka legal (UU Antikorupsi).

Penelitian dilaksanakan di 7 desa dari 4 kabupaten Jawa Timur dengan total sampel (responden) 65 orang yang merupakan kepala desa dan aparatur pemerintahan desa dan dipilih secara purposive. Pelaksanaan survey selama bulan Juni 2015.

Dr. Tuti Budirahayu sebagai peneliti dalam survey tersebut menyebutkan bahwa mayoritas aparatur desa memahami isi UU Desa seperti kewenangan pemerintahan dan pembangunan. Akan tetapi mereka masih belum cukup paham terkait dengan pemberdayaan dan pembinaan sosial. 

Praktik atau implementasi good governance pada area-area kerja pemerintahan juga masih bermasalah pada transparansi dalam tender, pelaporan keuangan, dan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Partisipasi cukup tinggi terutama pada proses musyawarah desa terkait rencana pembangunan.

Temuan yang paling mengkhawatirkan adalah persepsi aparatur desa tentang korupsi. Mayoritas aparatur desa menyatakan bahwa tindakan kick back system, menyogok (bribery), gratifikasi dan konflik kepentingan adalah bukan sebagai tindakan korupsi.

"Kick back system itu praktek mengembalikan sejumlah uang dari total nilai proyek. Misal total 100 juta diberikan pada pelaksana proyek, namun 40 persen diberikan kepada aparatur desa. Konflik kepentingan itu termasuk memberikan proyek pada perusahaan milik keluarga aparatur desa atau kepala desa," jelas Tuti yang juga Wakil Dekan II di Fisip Unair.

Desa berdasar UU Desa akan mendapatkan gelontoran dana 1-1.2 Milyar Rupiah per tahun. Dana besar ini jika dilaksanakan oleh keyakinan para aparatur desa seperti yang ada dalam penelitian tersebut, sekiranya akan terjadi apa?  |YP|

back to top