Menu
UGM Kembangkan Aplikasi Informasi Pengungsi Korban Bencana

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi P…

Sleman-KoPi | Pusat Studi...

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pendeteksi dini bencana longsor bernama SIPENDIL.

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pend…

Sleman-KoPi | Tim penelit...

Bagaimana menjaga pola makan yang baik dan benar selama bulan Puasa.

Bagaimana menjaga pola makan yang b…

Inggris-KoPi| Inilah saat...

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap gunakan Narkoba.

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap…

Sleman-KoPi| Direktorat R...

Korut tunda pertemuan KTT bersama Korea Selatan.

Korut tunda pertemuan KTT bersama K…

Pyongyang-KoPi | Korea ut...

Protes Keras Tanoni :Australia Bebaskan Nelayan Yang Ditangkap.

Protes Keras Tanoni :Australia Beba…

Kupang-KoPi | Pemerintah ...

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan Pokok di Jatim Dipastikan Aman

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan…

Surabaya-KoPi|Menjelang b...

Pemerintah Bantul Siap Dukung Kontes Robot Indonesia di UMY

Pemerintah Bantul Siap Dukung Konte…

Sleman-KoPi| Menjelang pe...

Tahun Politik, Akun Buzzer di Media Sosial Bermunculan

Tahun Politik, Akun Buzzer di Media…

Sleman-KoPi| Menjelang pi...

Prev Next

Lho desa kok seperti ini, mengerikan sekali

Lho desa kok seperti ini, mengerikan sekali

KoPi| Laporan hasil penelitian dosen Fisip Universitas Airlangga sungguh mengejutkan. Penelitian tentang Kesiapan Aparatur Desa dalam Pelaksanaan UU Desa tersebut menunjukkan hasil yang cukup mengkhawatirkan. Bagaimana tidak, aparatur desa bisa mengerti tentang prinsip-prinsip good governance, namun menolak definisi korupsi dari kerangka legal (UU Antikorupsi).

Penelitian dilaksanakan di 7 desa dari 4 kabupaten Jawa Timur dengan total sampel (responden) 65 orang yang merupakan kepala desa dan aparatur pemerintahan desa dan dipilih secara purposive. Pelaksanaan survey selama bulan Juni 2015.

Dr. Tuti Budirahayu sebagai peneliti dalam survey tersebut menyebutkan bahwa mayoritas aparatur desa memahami isi UU Desa seperti kewenangan pemerintahan dan pembangunan. Akan tetapi mereka masih belum cukup paham terkait dengan pemberdayaan dan pembinaan sosial. 

Praktik atau implementasi good governance pada area-area kerja pemerintahan juga masih bermasalah pada transparansi dalam tender, pelaporan keuangan, dan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Partisipasi cukup tinggi terutama pada proses musyawarah desa terkait rencana pembangunan.

Temuan yang paling mengkhawatirkan adalah persepsi aparatur desa tentang korupsi. Mayoritas aparatur desa menyatakan bahwa tindakan kick back system, menyogok (bribery), gratifikasi dan konflik kepentingan adalah bukan sebagai tindakan korupsi.

"Kick back system itu praktek mengembalikan sejumlah uang dari total nilai proyek. Misal total 100 juta diberikan pada pelaksana proyek, namun 40 persen diberikan kepada aparatur desa. Konflik kepentingan itu termasuk memberikan proyek pada perusahaan milik keluarga aparatur desa atau kepala desa," jelas Tuti yang juga Wakil Dekan II di Fisip Unair.

Desa berdasar UU Desa akan mendapatkan gelontoran dana 1-1.2 Milyar Rupiah per tahun. Dana besar ini jika dilaksanakan oleh keyakinan para aparatur desa seperti yang ada dalam penelitian tersebut, sekiranya akan terjadi apa?  |YP|

back to top