Menu
Montara Task Force harus ambil alih penecemaran Laut Timor

Montara Task Force harus ambil alih…

Kupang-KoPi| "Montara T...

Jatim Best Practice Perdagangan Antar Daerah

Jatim Best Practice Perdagangan Ant…

Bandung-KoPi| Perdagang...

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersinergi Susun RKPD

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersiner…

Surabaya-KoPi| Forum Li...

Banjir Sungai Welang,  Pemerintah Lakukan Pendataan dan Beri Penanganan Darurat

Banjir Sungai Welang, Pemerintah L…

(Fotomilik: Jatim TIMES) ...

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Harkat dan Martabat Manusia

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Har…

Bantul-KoPi| Globalisas...

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyaman Jadi Bagian Penting dalam Pembangunan di Jatim

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyama…

Surabaya-KoPi| Suasana am...

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan Ibu Hamil, MMSA Berikan Wawasan Tentang Perdarahan

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan…

Bantul-KoPi| Sepanjang ...

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjukan Barongsai dan Liong LED

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjuka…

Sleman-KoPi| Sebagai wuju...

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSANAKAN LATIHAN PRAMUKA YUDHA

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSAN…

AKADEMI MILITER – KoPi|...

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Luncurkan Kick-Off Program Talent Pitching

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Lunc…

Sleman-KoPi | Terobosan...

Prev Next

LBH DIY: Tahun 2015 sengketa tanah SG dan PAG mendominasi

LBH DIY: Tahun 2015 sengketa tanah SG dan PAG mendominasi

Jogjakarta-KoPi| Ketua Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, Amzal Wahyudin mengatakan selama tahun 2015 kasus sengketa tanah mendominasi di DIY. Hal ini terkait dengan pengakuan status tanah Sultan Ground (SG) dan Pakualaman Ground (PAG).

Padahal pada tahun 2014 lalu kasus intolerasi yang mendominasi. Salah satu sengketa tanah yang menghebohkan kasus kekancingan tanah SG pada investor resort di Pantai Watu Kodok. Konflik pun meledak antara investor dengan masyarakat. Konflik serupa terjadi pada kasus pasir besi Kulonprogo dan lima pedagang PKL Gondomanan, Yogyakarta.

LBH menganggap tren pemberian kekancingan seolah tak melihat kondisi sosial masyarakat setempat. "Masyarakat dibayangi kekhawatiran sewaktu-waktu diminta pergi, ketika ada pihak mengaku-ngaku mengantongi surat kekancingan dari sultan Yogyakarta dan juga kadipaten Pakualaman,"kata Amzal saat konferensi pers di Kantor LBH DIY tangal 29 Desember 2015.

Lantaran kekisruhan SG dan PAG ini pembahasan Raperdais yang tengah digodok oleh DPRD pun diduga berhenti. DPRD DIY akan meneruskan pembahasan Raperdais ketika Pemda sudah menginventaris tanah status SG dan PAG.

Sementara pihak kraton pun menghentikan penerbitan surat kekancingan kepada siapapun, penerbitan Perdais. Amzal melihat saat ini Pemda Jogjakarta belum mempunyai solusi terhadap permasalahan tersebut.

“Lalu apakah ini, sejauh mana publik bisa mengawal, dan sejauh apa transparasinya?, tambah Amzal.

Rekapitulasi Jenis Kasus

Selama tahun 2015 masuk sebanyak 245 pengaduan. Jumlah meningkat dibandingkan dengan tahun 2014. Pada tahun 2014 sebanyak 230 kasus. Sementara tahun 2013 sebanyak 223 kasus.
LBH mengklarifikasi kasus ke dalam empat kategori. Kasus sipil-politik, sosial dan budaya, kasus ekonomi, dan kasus perdata dan pidana.

Kategori Jumlah
Sipil-politik 7 kasus
Ekonomi, sosial dan budaya 36 kasus
Perdata-pidana 77 kasus

|Cucuk Armanto|Winda Efanur FS|

back to top