Menu
Pengawasan perjokian SBMPTN 2018 akan diperketat.

Pengawasan perjokian SBMPTN 2018 ak…

Sleman-KoPi|Ketua Koordin...

Panlok 46 SBMPTN 2018 berpeluang menerima lebih dari 40.000 pendaftar.

Panlok 46 SBMPTN 2018 berpeluang me…

Sleman-KoPi| Panitia Loka...

KTT APRS ketiga, pembahasan tidak cukup hanya pada perlindungan hutan saja.

KTT APRS ketiga, pembahasan tidak c…

Sleman-KoPi| Gelaran Ko...

Satu kali transaksi, kawanan pengedar pil mendapat keuntungan 15-20 juta.

Satu kali transaksi, kawanan penged…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Rektor UGM: Dosen asing itu baik, namun jangan lupa fasilitas dan lab perlu juga ditingkatkan.

Rektor UGM: Dosen asing itu baik, n…

Sleman-KoPi| Rektor UGM, ...

Ini tanggapan rektor UGM pada wacana kedatangan dosen asing.

Ini tanggapan rektor UGM pada wacan…

Sleman-KoPi|Rektor Univer...

Cerita perjuangan wisudawan doktoral anak dari Satpam UGM.

Cerita perjuangan wisudawan doktora…

Sleman-KoPi| Tak ada yang...

Peringati Milad UMY ke 37, Rektor tingkatkan internasionalisasi dosen dan mahasiswanya.

Peringati Milad UMY ke 37, Rektor t…

Bantul-KoPi| Rektor Unive...

Tim mahasiswa UGM bawakan mobil besutannya ke kompetisi dunia Juli nanti.

Tim mahasiswa UGM bawakan mobil bes…

Sleman-KoPi| Tim mahasi...

Prev Next

KRT.H. Jatiningrat: "Ganti nama otomatis sudahi jabatan Gubernur DIY" Featured

KRT.H. Jatiningrat: "Ganti nama otomatis sudahi jabatan Gubernur DIY"

Jogjakarta-KoPi| Keluarnya sabda raja pada 30 April 2015 dan 5 Mei 2015 lalu masih menyisakan perdebatan yang hangat di lingkup internal kraton. Penggantian gelar sultan tidak hanya sekadar mengubah nama sultan namun merusak tatanan paugeran yang sudah berjalan  turun-temurun.

Dalam membahas eksistensi paugeran ini, GBPH Prabukusumo mengundang kerabat kraton dan tokoh masyarakat duduk bermusyawarah bersama di kediamannya pukul 16.30 tadi.

Dalam kesempatan tersebut KRT.H. Jatiningrat atau yang kerap disapa Romo Tirun mengatakan dengan bergantinya gelar sultan bisa diartikan Sultan HB X sudah tidak menjabat Gubernur DIY, otomatis jabatan Gubernur beralih ke Pakualaman selaku Wakil Gubernur.

“Nama Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengku Buwana Senapati-ing-Ngalaga Abdurrahman Sayidin Panatagama Khalifatullah ingkang Jumeneng Kaping Sadasa Ing Ngayogyakarta Hadiningrat, yang kemudian disebut Sri Sultan Hamengkubuwono X, jadi sudah jelas bahwa gubernur adalah sultan dan wakil gubernur adalah Pakualaman yang bertahta, menjadikan sultan sebagai Gubernur DIY sekaligus wakilnya Pakualaman yang bertahta. Dengan bergantinya nama sesuai dengan aturan (UUK) sebagai Gubernur Paku Alam. Kalau Paku Alam berhalangan, ini jelas ada akting sekda”, papar Romo Tirun.

Kini untuk mempermudah proses ganti nama, Sultan HB X telah mendatangi pengadilan. Namun menurut Romo Tirun upaya penggantian nama secara hukum telah menodai janji Sultan HB X kepada ayahandanya.

“Kalau hakim mengerti, ini (gelar sultan) adalah paugeran negara dimana beliau pernah berjanji pada ayahandanya untuk tidak melanggar paugeran negara; untuk lebih berani mengatakan yang benar dan salah. Tidak ada ambisi lain, selain untuk mensejahterakan rakyat”, pungkas Romo Tirun. |Winda Efanur FS|

back to top