Menu
Fatma Saifullah Yusuf Raih Penghargaan Certified Public Speaker Kehormatan

Fatma Saifullah Yusuf Raih Pengharg…

Surabaya-KoPi| Istri Waki...

Dari yang tersimpan

Dari yang tersimpan

Catatan Ugo Untoro atas P...

Petugas pingsan, Gus Ipul ikut panik

Petugas pingsan, Gus Ipul ikut pani…

Tuban-KoPi| Wakil Gubernu...

Muhammadiyah mendukung proses penegakkan hukum terhadap Setya Novanto

Muhammadiyah mendukung proses peneg…

Jogja-KoPi|Ketua umum PP ...

Peneliti : Mayoritas usaha persusuan dikelola secara tradisional

Peneliti : Mayoritas usaha persusua…

Jogja-KoPi| Peneliti Bida...

Gus Ipul : Industri pariwisata memerlukan infrastruktur yang memadai

Gus Ipul : Industri pariwisata meme…

Surabaya-KoPi| Pembanguna...

Alumni UAJY Raih Piala Citra FFI 2017

Alumni UAJY Raih Piala Citra FFI 20…

Jogja-KoPi| Bayu Prihanto...

Australia kabulkan gugatan Petani Rumput Laut

Australia kabulkan gugatan Petani R…

Kupang-KoPi|Pengadilan Fe...

Sektor pekerja informal tantangan terbesar target BPJS Kesehatan di 2019

Sektor pekerja informal tantangan t…

Jogja-KoPi|Pakar Jaminan ...

Prev Next

KRT.H. Jatiningrat: "Ganti nama otomatis sudahi jabatan Gubernur DIY" Featured

KRT.H. Jatiningrat: "Ganti nama otomatis sudahi jabatan Gubernur DIY"

Jogjakarta-KoPi| Keluarnya sabda raja pada 30 April 2015 dan 5 Mei 2015 lalu masih menyisakan perdebatan yang hangat di lingkup internal kraton. Penggantian gelar sultan tidak hanya sekadar mengubah nama sultan namun merusak tatanan paugeran yang sudah berjalan  turun-temurun.

Dalam membahas eksistensi paugeran ini, GBPH Prabukusumo mengundang kerabat kraton dan tokoh masyarakat duduk bermusyawarah bersama di kediamannya pukul 16.30 tadi.

Dalam kesempatan tersebut KRT.H. Jatiningrat atau yang kerap disapa Romo Tirun mengatakan dengan bergantinya gelar sultan bisa diartikan Sultan HB X sudah tidak menjabat Gubernur DIY, otomatis jabatan Gubernur beralih ke Pakualaman selaku Wakil Gubernur.

“Nama Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengku Buwana Senapati-ing-Ngalaga Abdurrahman Sayidin Panatagama Khalifatullah ingkang Jumeneng Kaping Sadasa Ing Ngayogyakarta Hadiningrat, yang kemudian disebut Sri Sultan Hamengkubuwono X, jadi sudah jelas bahwa gubernur adalah sultan dan wakil gubernur adalah Pakualaman yang bertahta, menjadikan sultan sebagai Gubernur DIY sekaligus wakilnya Pakualaman yang bertahta. Dengan bergantinya nama sesuai dengan aturan (UUK) sebagai Gubernur Paku Alam. Kalau Paku Alam berhalangan, ini jelas ada akting sekda”, papar Romo Tirun.

Kini untuk mempermudah proses ganti nama, Sultan HB X telah mendatangi pengadilan. Namun menurut Romo Tirun upaya penggantian nama secara hukum telah menodai janji Sultan HB X kepada ayahandanya.

“Kalau hakim mengerti, ini (gelar sultan) adalah paugeran negara dimana beliau pernah berjanji pada ayahandanya untuk tidak melanggar paugeran negara; untuk lebih berani mengatakan yang benar dan salah. Tidak ada ambisi lain, selain untuk mensejahterakan rakyat”, pungkas Romo Tirun. |Winda Efanur FS|

back to top