Menu
Montara Task Force harus ambil alih penecemaran Laut Timor

Montara Task Force harus ambil alih…

Kupang-KoPi| "Montara T...

Jatim Best Practice Perdagangan Antar Daerah

Jatim Best Practice Perdagangan Ant…

Bandung-KoPi| Perdagang...

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersinergi Susun RKPD

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersiner…

Surabaya-KoPi| Forum Li...

Banjir Sungai Welang,  Pemerintah Lakukan Pendataan dan Beri Penanganan Darurat

Banjir Sungai Welang, Pemerintah L…

(Fotomilik: Jatim TIMES) ...

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Harkat dan Martabat Manusia

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Har…

Bantul-KoPi| Globalisas...

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyaman Jadi Bagian Penting dalam Pembangunan di Jatim

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyama…

Surabaya-KoPi| Suasana am...

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan Ibu Hamil, MMSA Berikan Wawasan Tentang Perdarahan

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan…

Bantul-KoPi| Sepanjang ...

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjukan Barongsai dan Liong LED

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjuka…

Sleman-KoPi| Sebagai wuju...

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSANAKAN LATIHAN PRAMUKA YUDHA

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSAN…

AKADEMI MILITER – KoPi|...

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Luncurkan Kick-Off Program Talent Pitching

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Lunc…

Sleman-KoPi | Terobosan...

Prev Next

KPUD dan Bawaslu DIY menetapkan maksimal dana kampanye

KPUD dan Bawaslu DIY menetapkan maksimal dana kampanye

Jogjakarta-KoPi| Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY menyelenggarakan rapat koordinasi stakeholder pengawasan pemilihan bupati dan wakil bupati 2015 di Sleman. Rapat koordinasi membahas antisipasi pelanggaran dan antisipasi pelanggaran.

Ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan menjelaskan peraturan dan mekanisme pelaksanaan Pemilukada sudah terangkum dalam regulasi. Sehingga bila merujuk pada mekanisme yang benar potensi pelanggaran akan hampir tidak terjadi.

Sementara menurut ketua Bawaslu DIY, Mohammad Najib pelanggaran terjadi karena masyarakat merasa tidak diawasi. Kurang kuatnya integritas lembaga dalam oengawasan pemilu.

Najib menambahkan potensi pelanggaran bisa tetjadi pada setiap tahapan pemilukada.

"Potensi masalah pada pelanggaran pemilu tentang data pemilih invalid atau fiktif, hal ini terjadi katena PPDP dibentuk tidak sesuai dengan domisili ' , tutur Najib saat rapat koordinasi di Rmah Makan Hegar pukul 09.30 Wib.

Hal lain yang menjadi prioritas pengawasan mengenai money politik. Pembiayaan kampanye ditanggung oleh negara dan APBD.

"Berdasarkan peraturan yang baru dana kampanye untuk pasangan calon wilayah Sleman maksimal Rp 10,6 miliar sleman, Bantul sekitar Rp 8 miliar dan Gunungkidul Rp 7 miliar, " tutur Hamdan Kurniawan.

Menindak pelanggaran penggunaan dana kampanye, Hamdan mengancam akan mencopot pasangan calon bila tidak memberikan laporan keuangan dana kampanye.

"Sanksi adminstratif akan dilakukan ini berupa pembatalan peserta. Ini untuk mendisiplinkan semya pihak. Dana kampanye dilaporkan dan diaudit, kalau sehari setelah selesai kampanye tidak dilaporkan bisa terkena pembatalan paslon," pungkas Hamdan.| Winda Efanur FS|

back to top