Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

KPUD dan Bawaslu DIY menetapkan maksimal dana kampanye

KPUD dan Bawaslu DIY menetapkan maksimal dana kampanye

Jogjakarta-KoPi| Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY menyelenggarakan rapat koordinasi stakeholder pengawasan pemilihan bupati dan wakil bupati 2015 di Sleman. Rapat koordinasi membahas antisipasi pelanggaran dan antisipasi pelanggaran.

Ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan menjelaskan peraturan dan mekanisme pelaksanaan Pemilukada sudah terangkum dalam regulasi. Sehingga bila merujuk pada mekanisme yang benar potensi pelanggaran akan hampir tidak terjadi.

Sementara menurut ketua Bawaslu DIY, Mohammad Najib pelanggaran terjadi karena masyarakat merasa tidak diawasi. Kurang kuatnya integritas lembaga dalam oengawasan pemilu.

Najib menambahkan potensi pelanggaran bisa tetjadi pada setiap tahapan pemilukada.

"Potensi masalah pada pelanggaran pemilu tentang data pemilih invalid atau fiktif, hal ini terjadi katena PPDP dibentuk tidak sesuai dengan domisili ' , tutur Najib saat rapat koordinasi di Rmah Makan Hegar pukul 09.30 Wib.

Hal lain yang menjadi prioritas pengawasan mengenai money politik. Pembiayaan kampanye ditanggung oleh negara dan APBD.

"Berdasarkan peraturan yang baru dana kampanye untuk pasangan calon wilayah Sleman maksimal Rp 10,6 miliar sleman, Bantul sekitar Rp 8 miliar dan Gunungkidul Rp 7 miliar, " tutur Hamdan Kurniawan.

Menindak pelanggaran penggunaan dana kampanye, Hamdan mengancam akan mencopot pasangan calon bila tidak memberikan laporan keuangan dana kampanye.

"Sanksi adminstratif akan dilakukan ini berupa pembatalan peserta. Ini untuk mendisiplinkan semya pihak. Dana kampanye dilaporkan dan diaudit, kalau sehari setelah selesai kampanye tidak dilaporkan bisa terkena pembatalan paslon," pungkas Hamdan.| Winda Efanur FS|

back to top