Menu
Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dalam Sehari, BPPTKG: Ini Memang Karakter Merapi.

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dal…

Jogja-KoPi| Gunung Merapi...

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran Persediaan Beras, Gula, dan Minyak Goreng di Yogyakarta Aman.

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran …

Jogja-KoPi| Perum Bulog d...

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi Pengungsi Korban Bencana

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi P…

Sleman-KoPi | Pusat Studi...

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pendeteksi dini bencana longsor bernama SIPENDIL.

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pend…

Sleman-KoPi | Tim penelit...

Bagaimana menjaga pola makan yang baik dan benar selama bulan Puasa.

Bagaimana menjaga pola makan yang b…

Inggris-KoPi| Inilah saat...

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap gunakan Narkoba.

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap…

Sleman-KoPi| Direktorat R...

Korut tunda pertemuan KTT bersama Korea Selatan.

Korut tunda pertemuan KTT bersama K…

Pyongyang-KoPi | Korea ut...

Protes Keras Tanoni :Australia Bebaskan Nelayan Yang Ditangkap.

Protes Keras Tanoni :Australia Beba…

Kupang-KoPi | Pemerintah ...

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan Pokok di Jatim Dipastikan Aman

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan…

Surabaya-KoPi|Menjelang b...

Prev Next

KPUD dan Bawaslu DIY menetapkan maksimal dana kampanye

KPUD dan Bawaslu DIY menetapkan maksimal dana kampanye

Jogjakarta-KoPi| Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY menyelenggarakan rapat koordinasi stakeholder pengawasan pemilihan bupati dan wakil bupati 2015 di Sleman. Rapat koordinasi membahas antisipasi pelanggaran dan antisipasi pelanggaran.

Ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan menjelaskan peraturan dan mekanisme pelaksanaan Pemilukada sudah terangkum dalam regulasi. Sehingga bila merujuk pada mekanisme yang benar potensi pelanggaran akan hampir tidak terjadi.

Sementara menurut ketua Bawaslu DIY, Mohammad Najib pelanggaran terjadi karena masyarakat merasa tidak diawasi. Kurang kuatnya integritas lembaga dalam oengawasan pemilu.

Najib menambahkan potensi pelanggaran bisa tetjadi pada setiap tahapan pemilukada.

"Potensi masalah pada pelanggaran pemilu tentang data pemilih invalid atau fiktif, hal ini terjadi katena PPDP dibentuk tidak sesuai dengan domisili ' , tutur Najib saat rapat koordinasi di Rmah Makan Hegar pukul 09.30 Wib.

Hal lain yang menjadi prioritas pengawasan mengenai money politik. Pembiayaan kampanye ditanggung oleh negara dan APBD.

"Berdasarkan peraturan yang baru dana kampanye untuk pasangan calon wilayah Sleman maksimal Rp 10,6 miliar sleman, Bantul sekitar Rp 8 miliar dan Gunungkidul Rp 7 miliar, " tutur Hamdan Kurniawan.

Menindak pelanggaran penggunaan dana kampanye, Hamdan mengancam akan mencopot pasangan calon bila tidak memberikan laporan keuangan dana kampanye.

"Sanksi adminstratif akan dilakukan ini berupa pembatalan peserta. Ini untuk mendisiplinkan semya pihak. Dana kampanye dilaporkan dan diaudit, kalau sehari setelah selesai kampanye tidak dilaporkan bisa terkena pembatalan paslon," pungkas Hamdan.| Winda Efanur FS|

back to top