Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

KPU membutuhkan assesment tambahan untuk meningkatkan kualitas pemilu

KPU membutuhkan assesment tambahan untuk meningkatkan kualitas pemilu

Sleman-KoPi| Dalam rangka persiapan dan assesment kualitas pemilu Indonesia yang diharapkan semakin membaik sampai tahun 2021 ,Ketua KPU RI, Arif Budiman mengatakan perlu ada penambahan bahan assesment pada KPU.

KPU masih memerlukan kejelasan pada tahap assesment. Arif menjelaskan KPU selalu berada ditahap assasment pada waktu penyelenggaraan pemilu.

"KPU sampai saat ini masih ditahap waktu pemilu, apa yang kita lakukan itu fokus pada saat pemilu seperti temuan permasalahan pemilu, seperti saat pencoblosan, pengawasannya, dan apakah saat kampanye banyak konflik,"katanya saat memberi tanggapan setelah presentasi Roadmap Assasment Kualitas Pemilu di Fisipol UGM, Jumat (9/6).

Tahapan assesesment ini biasanya dilakukan oleh pihak yang berada diatas jabatan subjek assesment atau pihak yang diberikan wewenang dalam memberikan assesment. KPU sendiri diassesment oleh Bawaslu, DKPP, peserta pemilu, akademisi dan LSM.

Menurut Arif diperlukan juga penambahan kategori, tidak hanya kategori akuntabilitas, kategori pengambilan UU dan regulasi. Penambahan yang dimaksud seperti kategori assesment anggaran KPU,dan assasment persiapan penyelenggaran pemilu.

"Kategori seperti assesment anggaran KPU yang empat tahun terakhir masuk WDP itu kategori mana? Lalu apakah sekolah tata kelola pemilu juga masuk assesment?," tanyanya.

Sementara itu, akademisi UGM mengatakan pihaknya sudah masuk ke dalam tahap pembuatan naskah roadmap dan assesment dan akan terus dilanjutkan sampai tahun 2021 dengan tahap Instrumentasi Assesment Kualitas Pemilu di Indonesia.

Ahmad Mualidin, salah satu mahasiswa Program S2 Konsentrasi Tata kelola Pemilu, Departemen Politik dan pemerintah Fisipol UGM, menegaskan assesment pemilu sebaiknya dilakukan secara internal.

"Hal ini disebabkan pihak internal memiliki akses rutin kepada data aktual yang berada dalam KPU,"jelas Ahmad dalam presentasinya.

Sementara, Dekan Fakultas UGM, Agus Purwanto juga mengharapkan karya mahasiswa ini dapat menjadi panel indikator seperti dashboard dalam mobil yang menyediakan data paling terkini secara akurat pada pemilu untuk kedepannya.

"Dengan panel yang lengkap dan akurat ini, penyelenggara pemilu bisa melakukan assesment rutin dan perventif sambil menyelenggarakan pemilu," harap Agus Purwanto.|Syidiq Syaiful Ardli

back to top