Menu
Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker ke PT. Vitapharm

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker k…

Surabaya-KoPi| Koperasi...

Pameran patung Komroden Haro

Pameran patung Komroden Haro

Pameran patung Komroden H...

Di Hadapan Peserta Lemhannas, Pakde Karwo Paparkan Budaya Lokal di Jatim

Di Hadapan Peserta Lemhannas, Pakde…

Surabaya-KoPi| Gubernur...

Penyelesaian Kasus Montara “Test Case” Komitmen Persahabatan Australia

Penyelesaian Kasus Montara “Test Ca…

Kupang-KoPi| Laporan In...

Pemahaman Sikap dan Budaya Kaum Muda Muslim Penting Untuk Cegah Radikalisme

Pemahaman Sikap dan Budaya Kaum Mud…

Bantul-KoPi| Radikalisa...

Menteri Nurbaya cabut gugatan pencemaran Laut Timor

Menteri Nurbaya cabut gugatan pence…

Kupang-KoPi| Korban pen...

Gus Ipul : Pers Merupakan Pilar Demokrasi

Gus Ipul : Pers Merupakan Pilar Dem…

Gresik-KoPi| Di peringa...

Mempopulerkan Kajian Masyarakat Digital  melalui Acara ‘Digital Future Discussion’

Mempopulerkan Kajian Masyarakat Dig…

Sleman-KoPi|Seiring den...

Seminar KSPM UAJY Ajak Masyarakat Jadikan Investasi Sebagai Gaya Hidup

Seminar KSPM UAJY Ajak Masyarakat J…

Sleman-KoPi| Pasar modal ...

Prev Next

KPU membutuhkan assesment tambahan untuk meningkatkan kualitas pemilu

KPU membutuhkan assesment tambahan untuk meningkatkan kualitas pemilu

Sleman-KoPi| Dalam rangka persiapan dan assesment kualitas pemilu Indonesia yang diharapkan semakin membaik sampai tahun 2021 ,Ketua KPU RI, Arif Budiman mengatakan perlu ada penambahan bahan assesment pada KPU.

KPU masih memerlukan kejelasan pada tahap assesment. Arif menjelaskan KPU selalu berada ditahap assasment pada waktu penyelenggaraan pemilu.

"KPU sampai saat ini masih ditahap waktu pemilu, apa yang kita lakukan itu fokus pada saat pemilu seperti temuan permasalahan pemilu, seperti saat pencoblosan, pengawasannya, dan apakah saat kampanye banyak konflik,"katanya saat memberi tanggapan setelah presentasi Roadmap Assasment Kualitas Pemilu di Fisipol UGM, Jumat (9/6).

Tahapan assesesment ini biasanya dilakukan oleh pihak yang berada diatas jabatan subjek assesment atau pihak yang diberikan wewenang dalam memberikan assesment. KPU sendiri diassesment oleh Bawaslu, DKPP, peserta pemilu, akademisi dan LSM.

Menurut Arif diperlukan juga penambahan kategori, tidak hanya kategori akuntabilitas, kategori pengambilan UU dan regulasi. Penambahan yang dimaksud seperti kategori assesment anggaran KPU,dan assasment persiapan penyelenggaran pemilu.

"Kategori seperti assesment anggaran KPU yang empat tahun terakhir masuk WDP itu kategori mana? Lalu apakah sekolah tata kelola pemilu juga masuk assesment?," tanyanya.

Sementara itu, akademisi UGM mengatakan pihaknya sudah masuk ke dalam tahap pembuatan naskah roadmap dan assesment dan akan terus dilanjutkan sampai tahun 2021 dengan tahap Instrumentasi Assesment Kualitas Pemilu di Indonesia.

Ahmad Mualidin, salah satu mahasiswa Program S2 Konsentrasi Tata kelola Pemilu, Departemen Politik dan pemerintah Fisipol UGM, menegaskan assesment pemilu sebaiknya dilakukan secara internal.

"Hal ini disebabkan pihak internal memiliki akses rutin kepada data aktual yang berada dalam KPU,"jelas Ahmad dalam presentasinya.

Sementara, Dekan Fakultas UGM, Agus Purwanto juga mengharapkan karya mahasiswa ini dapat menjadi panel indikator seperti dashboard dalam mobil yang menyediakan data paling terkini secara akurat pada pemilu untuk kedepannya.

"Dengan panel yang lengkap dan akurat ini, penyelenggara pemilu bisa melakukan assesment rutin dan perventif sambil menyelenggarakan pemilu," harap Agus Purwanto.|Syidiq Syaiful Ardli

back to top