Menu
Perempuan pendukung gerak ekonomi Jatim

Perempuan pendukung gerak ekonomi J…

Surabaya-KoPi| Perempuan ...

Anies dinilai lalai rekonsoliasi dengan kata 'Pribumi'

Anies dinilai lalai rekonsoliasi de…

PERTH, 17 OKTOBER 2017 – ...

Jatim Fair 2017 Ditutup, Transaksi Capai 54,3 Milyar Rupiah

Jatim Fair 2017 Ditutup, Transaksi …

Surabaya-Kopi| Pameran Ja...

Ketika agama membawa damai, bukan perang

Ketika agama membawa damai, bukan p…

YOGYAKARTA – Departemen I...

Gubernur Jatim Minta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lakukan Research dan Development

Gubernur Jatim Minta Badan Pendapat…

Surabaya-Kopi| Memperinga...

Fatma Saifullah Yusuf puji aksi KCBI Surabaya

Fatma Saifullah Yusuf puji aksi KCB…

Surabaya-KoPi| Dra. Hj. F...

Warek UIN Kalijaga: Menulis populer bisa jauhkan sikap radikal

Warek UIN Kalijaga: Menulis populer…

YOGYAKARTA, 13 OKTOBER 20...

Gus Ipul resmikan prastasti Masjid Cheng Hoo Surabaya

Gus Ipul resmikan prastasti Masjid …

Surabaya-KoPi| Wagub Jati...

Bude Karwo: Jangan takut, kanker bisa disembuhkan

Bude Karwo: Jangan takut, kanker bi…

Surabaya-KoPi| Ketua Yaya...

Gus Ipul ajak.Perguruan Sejati jaga NKRI

Gus Ipul ajak.Perguruan Sejati jaga…

Madiun-KoPi| Wakil Gubern...

Prev Next

KPU membutuhkan assesment tambahan untuk meningkatkan kualitas pemilu

KPU membutuhkan assesment tambahan untuk meningkatkan kualitas pemilu

Sleman-KoPi| Dalam rangka persiapan dan assesment kualitas pemilu Indonesia yang diharapkan semakin membaik sampai tahun 2021 ,Ketua KPU RI, Arif Budiman mengatakan perlu ada penambahan bahan assesment pada KPU.

KPU masih memerlukan kejelasan pada tahap assesment. Arif menjelaskan KPU selalu berada ditahap assasment pada waktu penyelenggaraan pemilu.

"KPU sampai saat ini masih ditahap waktu pemilu, apa yang kita lakukan itu fokus pada saat pemilu seperti temuan permasalahan pemilu, seperti saat pencoblosan, pengawasannya, dan apakah saat kampanye banyak konflik,"katanya saat memberi tanggapan setelah presentasi Roadmap Assasment Kualitas Pemilu di Fisipol UGM, Jumat (9/6).

Tahapan assesesment ini biasanya dilakukan oleh pihak yang berada diatas jabatan subjek assesment atau pihak yang diberikan wewenang dalam memberikan assesment. KPU sendiri diassesment oleh Bawaslu, DKPP, peserta pemilu, akademisi dan LSM.

Menurut Arif diperlukan juga penambahan kategori, tidak hanya kategori akuntabilitas, kategori pengambilan UU dan regulasi. Penambahan yang dimaksud seperti kategori assesment anggaran KPU,dan assasment persiapan penyelenggaran pemilu.

"Kategori seperti assesment anggaran KPU yang empat tahun terakhir masuk WDP itu kategori mana? Lalu apakah sekolah tata kelola pemilu juga masuk assesment?," tanyanya.

Sementara itu, akademisi UGM mengatakan pihaknya sudah masuk ke dalam tahap pembuatan naskah roadmap dan assesment dan akan terus dilanjutkan sampai tahun 2021 dengan tahap Instrumentasi Assesment Kualitas Pemilu di Indonesia.

Ahmad Mualidin, salah satu mahasiswa Program S2 Konsentrasi Tata kelola Pemilu, Departemen Politik dan pemerintah Fisipol UGM, menegaskan assesment pemilu sebaiknya dilakukan secara internal.

"Hal ini disebabkan pihak internal memiliki akses rutin kepada data aktual yang berada dalam KPU,"jelas Ahmad dalam presentasinya.

Sementara, Dekan Fakultas UGM, Agus Purwanto juga mengharapkan karya mahasiswa ini dapat menjadi panel indikator seperti dashboard dalam mobil yang menyediakan data paling terkini secara akurat pada pemilu untuk kedepannya.

"Dengan panel yang lengkap dan akurat ini, penyelenggara pemilu bisa melakukan assesment rutin dan perventif sambil menyelenggarakan pemilu," harap Agus Purwanto.|Syidiq Syaiful Ardli

back to top