Menu
Montara Task Force harus ambil alih penecemaran Laut Timor

Montara Task Force harus ambil alih…

Kupang-KoPi| "Montara T...

Jatim Best Practice Perdagangan Antar Daerah

Jatim Best Practice Perdagangan Ant…

Bandung-KoPi| Perdagang...

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersinergi Susun RKPD

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersiner…

Surabaya-KoPi| Forum Li...

Banjir Sungai Welang,  Pemerintah Lakukan Pendataan dan Beri Penanganan Darurat

Banjir Sungai Welang, Pemerintah L…

(Fotomilik: Jatim TIMES) ...

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Harkat dan Martabat Manusia

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Har…

Bantul-KoPi| Globalisas...

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyaman Jadi Bagian Penting dalam Pembangunan di Jatim

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyama…

Surabaya-KoPi| Suasana am...

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan Ibu Hamil, MMSA Berikan Wawasan Tentang Perdarahan

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan…

Bantul-KoPi| Sepanjang ...

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjukan Barongsai dan Liong LED

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjuka…

Sleman-KoPi| Sebagai wuju...

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSANAKAN LATIHAN PRAMUKA YUDHA

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSAN…

AKADEMI MILITER – KoPi|...

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Luncurkan Kick-Off Program Talent Pitching

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Lunc…

Sleman-KoPi | Terobosan...

Prev Next

KPU DIY melarang kampanye melalui radio komunitas

KPU DIY melarang kampanye melalui radio komunitas

Jogjakarta-KoPi| KPU DIY melarang keras kampanye media massa melalui radio komunitas. Pasalnya radio komunitas memiliki jangkauan siaran yang terbatas. Larangan tersebut diteruskan kepada pihak KPID selaku eksekutir kampanye media massa.

Ketua KPID DIY, Sapardi menjelaskan pelaksanaan kampanye melalui media massa tetap berpedoman pada perturan KPU yang ada. Di wilayah DIY sendiri ada sekitar 35 radio komunitas yang terdaftar.

Sementara ketentuan iklan kampanye melalui media massa berada di tangan KPU DIY. KPU DIY mengatur ukuran dan durasi kampanye media massa. Hamdan Kurniawan selaku ketua KPU DIY menjelaskan materi iklan kampanye memuat informasi visi dan misi, foto paslon, gambar parpol, dan pengurus parpol.

“Jumah penayangan iklan kampanye di radio untuk setiap paslon paling banyak 10 spot, durasi paling lama 60 detik untuk setiap stasiun radio setiap hari selama masa kampanye. Jumlah penayangan iklan di televisi untuk setiap paslon paling banyak 10 spot, durasi paling lama 30 detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari selama masa kampanye iklan,” jelas Hamdan.

Ketentuan penayangan dan penyiaran kampanye media massa ini agar tercipta situasi kampanye yang nyaman. Dari pihak media massa pun bisa berlaku adil dengan pemberitaan berimbang.

“Dengan diatur ini nanti tidak terkesan paslon yang banya duit akan banyak beriklan,” jelas Hamdan.

Pihak KPU telah menganggarkan total kampanye pilkada sekitar empat miliar. Estimasi dana ini meliputi kampanye melalui alat peraga kampanye, debat publik, penyiaran kampenye dan iklan media massa. |Wina Efanur FS|

back to top