Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

KPU akan data akun media sosial pasangan cawali

KPU akan data akun media sosial pasangan cawali
Surabaya - KoPi | Menjelang pemilihan walikota Surabaya yang akan dilangsungkan tahun depan, KPU tak ingin lagi kecolongan dengan adanya kampanye hitam melalui media sosial. Untuk mencegah hal tersebut, KPU Jawa Timur menyatakan bahwa media sosial pasangan calon walikota harus didaftarkan ke KPU, Bawaslu, dan pihak Kepolisian.
 

Hal tersebut diungkapkan Bidang Hukum, Pengawasan, SDM, dan Organisasi KPU Jawa Timur Purnomo Satriyo. Pasangan calon walikota diperbolehkan membuka account resmi. "Semua account media sosial pasangan calon, entah itu Facebook, Twitter, Path, Instagram, dan lain-lain harus didaftarkan ke KPU, Bawaslu, dan Kepolisian. Demikian juga halnya dengan account tim kampanye dan relawan mereka," kata Purnomo dalam acara sosialisasi Pilwali Surabaya 2015 pada awak media di Rumah Makan Nur Pasifik (3/6).

Registrasi tersebut perlu dilakukan untuk memudahkan pengawasan penggunaan media sosial dalam proses kampanye. Jika terjadi pelanggaran, maka Bawaslu akan melakukan tindakan. Namun Purnomo tidak menjelaskan bagaimana jika akun perorangan yang melakukan kampanye hitam.

Hal lain yang harus diperhatikan pasangan cawali pada pilkada kali ini adalah penggunaan media kampanye. Purnomo mengatakan, pada pemilu kali ini alat-alat peraga kampanye seperti spanduk, baliho, dan umbul-umbul akan disediakan oleh KPU. Alat-alat tersebut hanya boleh dipasang pada saat debat publik, penyebaran untuk umum, dan iklan. Masing-masing kecamatan hanya diperbolehkan memasang 5 baliho/videotron, 20 umbul-umbul, dan 2 spanduk. Selesai acara umbul-umbul serta spanduk tersebut harus segera dilepas.

Sedangkan bahan kampanye yang boleh disediakan sendiri oleh pihak pasangan cawali adalah souvenir seperti mug, payung, kaos, topi, kalender, pin, kartu nama,  ballpoint, dan stiker. KPU menetapkan bahan kampanye tersebut maksimal bernilai Rp 25 ribu. Pengadaannya diserahkan kepada pihak cawali, dan hanya boleh disebarkan pada saat pertemuan terbatas atau dialog tatap muka.

back to top