Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

KPU akan data akun media sosial pasangan cawali

KPU akan data akun media sosial pasangan cawali
Surabaya - KoPi | Menjelang pemilihan walikota Surabaya yang akan dilangsungkan tahun depan, KPU tak ingin lagi kecolongan dengan adanya kampanye hitam melalui media sosial. Untuk mencegah hal tersebut, KPU Jawa Timur menyatakan bahwa media sosial pasangan calon walikota harus didaftarkan ke KPU, Bawaslu, dan pihak Kepolisian.
 

Hal tersebut diungkapkan Bidang Hukum, Pengawasan, SDM, dan Organisasi KPU Jawa Timur Purnomo Satriyo. Pasangan calon walikota diperbolehkan membuka account resmi. "Semua account media sosial pasangan calon, entah itu Facebook, Twitter, Path, Instagram, dan lain-lain harus didaftarkan ke KPU, Bawaslu, dan Kepolisian. Demikian juga halnya dengan account tim kampanye dan relawan mereka," kata Purnomo dalam acara sosialisasi Pilwali Surabaya 2015 pada awak media di Rumah Makan Nur Pasifik (3/6).

Registrasi tersebut perlu dilakukan untuk memudahkan pengawasan penggunaan media sosial dalam proses kampanye. Jika terjadi pelanggaran, maka Bawaslu akan melakukan tindakan. Namun Purnomo tidak menjelaskan bagaimana jika akun perorangan yang melakukan kampanye hitam.

Hal lain yang harus diperhatikan pasangan cawali pada pilkada kali ini adalah penggunaan media kampanye. Purnomo mengatakan, pada pemilu kali ini alat-alat peraga kampanye seperti spanduk, baliho, dan umbul-umbul akan disediakan oleh KPU. Alat-alat tersebut hanya boleh dipasang pada saat debat publik, penyebaran untuk umum, dan iklan. Masing-masing kecamatan hanya diperbolehkan memasang 5 baliho/videotron, 20 umbul-umbul, dan 2 spanduk. Selesai acara umbul-umbul serta spanduk tersebut harus segera dilepas.

Sedangkan bahan kampanye yang boleh disediakan sendiri oleh pihak pasangan cawali adalah souvenir seperti mug, payung, kaos, topi, kalender, pin, kartu nama,  ballpoint, dan stiker. KPU menetapkan bahan kampanye tersebut maksimal bernilai Rp 25 ribu. Pengadaannya diserahkan kepada pihak cawali, dan hanya boleh disebarkan pada saat pertemuan terbatas atau dialog tatap muka.

back to top