Menu
Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Senyawa Atasi Limbah Tambang

Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Sen…

Sleman-KoPi| Tim mahasisw...

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letusan Efusif Yang Aman.

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letu…

Jogja-KoPi| Kepala Balai ...

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di Proses Magmatisnya.

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di…

Jogja-KoPi| Balai Penyeli...

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Prev Next

KPU akan data akun media sosial pasangan cawali

KPU akan data akun media sosial pasangan cawali
Surabaya - KoPi | Menjelang pemilihan walikota Surabaya yang akan dilangsungkan tahun depan, KPU tak ingin lagi kecolongan dengan adanya kampanye hitam melalui media sosial. Untuk mencegah hal tersebut, KPU Jawa Timur menyatakan bahwa media sosial pasangan calon walikota harus didaftarkan ke KPU, Bawaslu, dan pihak Kepolisian.
 

Hal tersebut diungkapkan Bidang Hukum, Pengawasan, SDM, dan Organisasi KPU Jawa Timur Purnomo Satriyo. Pasangan calon walikota diperbolehkan membuka account resmi. "Semua account media sosial pasangan calon, entah itu Facebook, Twitter, Path, Instagram, dan lain-lain harus didaftarkan ke KPU, Bawaslu, dan Kepolisian. Demikian juga halnya dengan account tim kampanye dan relawan mereka," kata Purnomo dalam acara sosialisasi Pilwali Surabaya 2015 pada awak media di Rumah Makan Nur Pasifik (3/6).

Registrasi tersebut perlu dilakukan untuk memudahkan pengawasan penggunaan media sosial dalam proses kampanye. Jika terjadi pelanggaran, maka Bawaslu akan melakukan tindakan. Namun Purnomo tidak menjelaskan bagaimana jika akun perorangan yang melakukan kampanye hitam.

Hal lain yang harus diperhatikan pasangan cawali pada pilkada kali ini adalah penggunaan media kampanye. Purnomo mengatakan, pada pemilu kali ini alat-alat peraga kampanye seperti spanduk, baliho, dan umbul-umbul akan disediakan oleh KPU. Alat-alat tersebut hanya boleh dipasang pada saat debat publik, penyebaran untuk umum, dan iklan. Masing-masing kecamatan hanya diperbolehkan memasang 5 baliho/videotron, 20 umbul-umbul, dan 2 spanduk. Selesai acara umbul-umbul serta spanduk tersebut harus segera dilepas.

Sedangkan bahan kampanye yang boleh disediakan sendiri oleh pihak pasangan cawali adalah souvenir seperti mug, payung, kaos, topi, kalender, pin, kartu nama,  ballpoint, dan stiker. KPU menetapkan bahan kampanye tersebut maksimal bernilai Rp 25 ribu. Pengadaannya diserahkan kepada pihak cawali, dan hanya boleh disebarkan pada saat pertemuan terbatas atau dialog tatap muka.

back to top