Menu
Montara Task Force harus ambil alih penecemaran Laut Timor

Montara Task Force harus ambil alih…

Kupang-KoPi| "Montara T...

Jatim Best Practice Perdagangan Antar Daerah

Jatim Best Practice Perdagangan Ant…

Bandung-KoPi| Perdagang...

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersinergi Susun RKPD

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersiner…

Surabaya-KoPi| Forum Li...

Banjir Sungai Welang,  Pemerintah Lakukan Pendataan dan Beri Penanganan Darurat

Banjir Sungai Welang, Pemerintah L…

(Fotomilik: Jatim TIMES) ...

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Harkat dan Martabat Manusia

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Har…

Bantul-KoPi| Globalisas...

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyaman Jadi Bagian Penting dalam Pembangunan di Jatim

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyama…

Surabaya-KoPi| Suasana am...

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan Ibu Hamil, MMSA Berikan Wawasan Tentang Perdarahan

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan…

Bantul-KoPi| Sepanjang ...

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjukan Barongsai dan Liong LED

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjuka…

Sleman-KoPi| Sebagai wuju...

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSANAKAN LATIHAN PRAMUKA YUDHA

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSAN…

AKADEMI MILITER – KoPi|...

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Luncurkan Kick-Off Program Talent Pitching

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Lunc…

Sleman-KoPi | Terobosan...

Prev Next

Kompromi Ruki, Kelemahan KPK

Kompromi Ruki, Kelemahan KPK
Surabaya – KoPi | Keputusan Jokowi untuk tidak melantik Budi Gunawan dipandang sudah tepat oleh Dosen Fisipol UGM Muhammad Najib Azka. Hal itu konsisten dengan semangat pemberantasan korupsi yang dikampanyekan Jokowi. Meski demikian, keputusan Jokowi dalam pengangkatan Taufiqurahman Ruki sebagai Ketua KPK sementara adalah sebuah kebijakan yang kompromitis.
 

“Ruki dipilih karena ia termasuk dalam jajaran orang-orang yang moderat hingga lunak. Ketika dihadapkan dengan isu-isu besar, seperti konflik dengan Polri ini, ia cenderung akomodatif, tidak berani konfrontatif. Nah ini yang membuat legitimasi Jokowi jadi merosot karena dianggap kebijakannya melemahkan dan melumpuhkan KPK,” ujarnya (6/3).

Ruki sendiri saat ini berada dalam posisi ambigu. Sebelumnya ia mengatakan tidak akan menyerah dalam kasus BG. Namun nyatanya ia melimpahkan kasus BG ke Kepolisian. 

Najib menganggap perlu ada langkah-langkah untuk mengembalikan kepercayaan publik pada Jokowi. Meski demikian ia yakin Jokowi tidak akan memberhentikan Ruki karena masalah ini. Hal yang mungkin terjadi adalah Jokowi akan menekan Ruki untuk bersikap tertentu.

Diakui Najib, Ruki memiliki kelebihan dalam menjembatani antara KPK dan Polri. Ia adalah seorang senior dalam Institusi Kepolisian RI. Ia mencoba menjembatani KPK dengan Polri sehingga tidak konfrontatif dan antagonistik. Selain itu, selama dia menjabat sebagai Ketua KPK ia dianggap cukup baik dan tidak bermasalah. 

“Meskipun hal itu mungkin karena KPK saat itu belum menghadapi musuh-musuh yang besar. Karena itu ia cukup aman dalam periode itu. Tapi sekarang dalam kondisi yang seperti ini sifat Ruki yang akomodatif bisa menjadi masalah baru. Pola Ruki yang akomodatif itu dianggap sebagai kelemahan bagi KPK,” ujar Najib.

 

back to top