Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Komisi IX DPR RI akan panggil Hanif Dhakiri terkait PP No 78 Th 2015

Komisi IX DPR RI akan panggil Hanif Dhakiri terkait PP No 78 Th 2015

Jakarta-KoPi| Komisi IX DPR RI melalui Ketuanya Dede Yusuf berjanji akan mengevaluasi pemberlakuan PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Evaluasi itu untuk melihat sejauh mana PP itu berpihak pada buruh.
Dede Yusuf menilai PP Pengupahan terkesan tidak disosialisaikan karena tidak melibatkan elemen buruh dan Komisi IX dalam penyusunnya.

Sejauh ini, politisi Golkar itu mengaku belum sempat bertemu dengan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri. Untuk itu Komisi IX berencana akan memanggil Menteri Ketenagakerjaan untuk menjelaskan PP Pengupahan tersebut.

"Kami ingin mengundang Menaker, tetapi kemarin DPR masih membahas Rancangan APBN 2016. Nanti setelah reses, kami akan mengundang Menaker untuk mendapat penjelasan," katanya, Sabtu, 31 Oktober 2015.

Dede melihat ada beberapa poin yang cukup positif dan negatif. Namun, yang paling krusial dan dia nilai belum tepat adalah formula kenaikan upah yang berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

"Inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional tidak bisa disamakan dengan daerah. Karena itu, menurut saya formula kenaikan upah dalam PP Pengupahan tidak bisa diberlakukan secara nasional. Perlu mempertimbangkan aspek kewilayahan," katanya.

Menurutnya tidak bisa dipungkiri masih ada daerah-daerah di Indonesia yang tertinggal dibanding daerah lain. Bila pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut rendah, maka bisa dipastikan kenaikan upah di daerah itu juga akan rendah, bahkan bisa di bawah 10 persen.

back to top