Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Komisi IX DPR RI akan panggil Hanif Dhakiri terkait PP No 78 Th 2015

Komisi IX DPR RI akan panggil Hanif Dhakiri terkait PP No 78 Th 2015

Jakarta-KoPi| Komisi IX DPR RI melalui Ketuanya Dede Yusuf berjanji akan mengevaluasi pemberlakuan PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Evaluasi itu untuk melihat sejauh mana PP itu berpihak pada buruh.
Dede Yusuf menilai PP Pengupahan terkesan tidak disosialisaikan karena tidak melibatkan elemen buruh dan Komisi IX dalam penyusunnya.

Sejauh ini, politisi Golkar itu mengaku belum sempat bertemu dengan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri. Untuk itu Komisi IX berencana akan memanggil Menteri Ketenagakerjaan untuk menjelaskan PP Pengupahan tersebut.

"Kami ingin mengundang Menaker, tetapi kemarin DPR masih membahas Rancangan APBN 2016. Nanti setelah reses, kami akan mengundang Menaker untuk mendapat penjelasan," katanya, Sabtu, 31 Oktober 2015.

Dede melihat ada beberapa poin yang cukup positif dan negatif. Namun, yang paling krusial dan dia nilai belum tepat adalah formula kenaikan upah yang berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

"Inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional tidak bisa disamakan dengan daerah. Karena itu, menurut saya formula kenaikan upah dalam PP Pengupahan tidak bisa diberlakukan secara nasional. Perlu mempertimbangkan aspek kewilayahan," katanya.

Menurutnya tidak bisa dipungkiri masih ada daerah-daerah di Indonesia yang tertinggal dibanding daerah lain. Bila pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut rendah, maka bisa dipastikan kenaikan upah di daerah itu juga akan rendah, bahkan bisa di bawah 10 persen.

back to top