Menu
Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dalam Sehari, BPPTKG: Ini Memang Karakter Merapi.

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dal…

Jogja-KoPi| Gunung Merapi...

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran Persediaan Beras, Gula, dan Minyak Goreng di Yogyakarta Aman.

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran …

Jogja-KoPi| Perum Bulog d...

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi Pengungsi Korban Bencana

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi P…

Sleman-KoPi | Pusat Studi...

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pendeteksi dini bencana longsor bernama SIPENDIL.

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pend…

Sleman-KoPi | Tim penelit...

Bagaimana menjaga pola makan yang baik dan benar selama bulan Puasa.

Bagaimana menjaga pola makan yang b…

Inggris-KoPi| Inilah saat...

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap gunakan Narkoba.

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap…

Sleman-KoPi| Direktorat R...

Korut tunda pertemuan KTT bersama Korea Selatan.

Korut tunda pertemuan KTT bersama K…

Pyongyang-KoPi | Korea ut...

Protes Keras Tanoni :Australia Bebaskan Nelayan Yang Ditangkap.

Protes Keras Tanoni :Australia Beba…

Kupang-KoPi | Pemerintah ...

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan Pokok di Jatim Dipastikan Aman

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan…

Surabaya-KoPi|Menjelang b...

Prev Next

Komisi IX DPR RI akan panggil Hanif Dhakiri terkait PP No 78 Th 2015

Komisi IX DPR RI akan panggil Hanif Dhakiri terkait PP No 78 Th 2015

Jakarta-KoPi| Komisi IX DPR RI melalui Ketuanya Dede Yusuf berjanji akan mengevaluasi pemberlakuan PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Evaluasi itu untuk melihat sejauh mana PP itu berpihak pada buruh.
Dede Yusuf menilai PP Pengupahan terkesan tidak disosialisaikan karena tidak melibatkan elemen buruh dan Komisi IX dalam penyusunnya.

Sejauh ini, politisi Golkar itu mengaku belum sempat bertemu dengan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri. Untuk itu Komisi IX berencana akan memanggil Menteri Ketenagakerjaan untuk menjelaskan PP Pengupahan tersebut.

"Kami ingin mengundang Menaker, tetapi kemarin DPR masih membahas Rancangan APBN 2016. Nanti setelah reses, kami akan mengundang Menaker untuk mendapat penjelasan," katanya, Sabtu, 31 Oktober 2015.

Dede melihat ada beberapa poin yang cukup positif dan negatif. Namun, yang paling krusial dan dia nilai belum tepat adalah formula kenaikan upah yang berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

"Inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional tidak bisa disamakan dengan daerah. Karena itu, menurut saya formula kenaikan upah dalam PP Pengupahan tidak bisa diberlakukan secara nasional. Perlu mempertimbangkan aspek kewilayahan," katanya.

Menurutnya tidak bisa dipungkiri masih ada daerah-daerah di Indonesia yang tertinggal dibanding daerah lain. Bila pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut rendah, maka bisa dipastikan kenaikan upah di daerah itu juga akan rendah, bahkan bisa di bawah 10 persen.

back to top