Menu
Jatim Best Practice Perdagangan Antar Daerah

Jatim Best Practice Perdagangan Ant…

Bandung-KoPi| Perdagang...

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersinergi Susun RKPD

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersiner…

Surabaya-KoPi| Forum Li...

Banjir Sungai Welang,  Pemerintah Lakukan Pendataan dan Beri Penanganan Darurat

Banjir Sungai Welang, Pemerintah L…

(Fotomilik: Jatim TIMES) ...

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Harkat dan Martabat Manusia

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Har…

Bantul-KoPi| Globalisas...

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyaman Jadi Bagian Penting dalam Pembangunan di Jatim

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyama…

Surabaya-KoPi| Suasana am...

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan Ibu Hamil, MMSA Berikan Wawasan Tentang Perdarahan

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan…

Bantul-KoPi| Sepanjang ...

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjukan Barongsai dan Liong LED

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjuka…

Sleman-KoPi| Sebagai wuju...

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSANAKAN LATIHAN PRAMUKA YUDHA

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSAN…

AKADEMI MILITER – KoPi|...

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Luncurkan Kick-Off Program Talent Pitching

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Lunc…

Sleman-KoPi | Terobosan...

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker ke PT. Vitapharm

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker k…

Surabaya-KoPi| Koperasi...

Prev Next

Komisi IX DPR RI akan panggil Hanif Dhakiri terkait PP No 78 Th 2015

Komisi IX DPR RI akan panggil Hanif Dhakiri terkait PP No 78 Th 2015

Jakarta-KoPi| Komisi IX DPR RI melalui Ketuanya Dede Yusuf berjanji akan mengevaluasi pemberlakuan PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Evaluasi itu untuk melihat sejauh mana PP itu berpihak pada buruh.
Dede Yusuf menilai PP Pengupahan terkesan tidak disosialisaikan karena tidak melibatkan elemen buruh dan Komisi IX dalam penyusunnya.

Sejauh ini, politisi Golkar itu mengaku belum sempat bertemu dengan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri. Untuk itu Komisi IX berencana akan memanggil Menteri Ketenagakerjaan untuk menjelaskan PP Pengupahan tersebut.

"Kami ingin mengundang Menaker, tetapi kemarin DPR masih membahas Rancangan APBN 2016. Nanti setelah reses, kami akan mengundang Menaker untuk mendapat penjelasan," katanya, Sabtu, 31 Oktober 2015.

Dede melihat ada beberapa poin yang cukup positif dan negatif. Namun, yang paling krusial dan dia nilai belum tepat adalah formula kenaikan upah yang berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

"Inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional tidak bisa disamakan dengan daerah. Karena itu, menurut saya formula kenaikan upah dalam PP Pengupahan tidak bisa diberlakukan secara nasional. Perlu mempertimbangkan aspek kewilayahan," katanya.

Menurutnya tidak bisa dipungkiri masih ada daerah-daerah di Indonesia yang tertinggal dibanding daerah lain. Bila pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut rendah, maka bisa dipastikan kenaikan upah di daerah itu juga akan rendah, bahkan bisa di bawah 10 persen.

back to top