Menu
Jatim Best Practice Perdagangan Antar Daerah

Jatim Best Practice Perdagangan Ant…

Bandung-KoPi| Perdagang...

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersinergi Susun RKPD

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersiner…

Surabaya-KoPi| Forum Li...

Banjir Sungai Welang,  Pemerintah Lakukan Pendataan dan Beri Penanganan Darurat

Banjir Sungai Welang, Pemerintah L…

(Fotomilik: Jatim TIMES) ...

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Harkat dan Martabat Manusia

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Har…

Bantul-KoPi| Globalisas...

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyaman Jadi Bagian Penting dalam Pembangunan di Jatim

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyama…

Surabaya-KoPi| Suasana am...

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan Ibu Hamil, MMSA Berikan Wawasan Tentang Perdarahan

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan…

Bantul-KoPi| Sepanjang ...

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjukan Barongsai dan Liong LED

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjuka…

Sleman-KoPi| Sebagai wuju...

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSANAKAN LATIHAN PRAMUKA YUDHA

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSAN…

AKADEMI MILITER – KoPi|...

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Luncurkan Kick-Off Program Talent Pitching

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Lunc…

Sleman-KoPi | Terobosan...

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker ke PT. Vitapharm

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker k…

Surabaya-KoPi| Koperasi...

Prev Next

Koalisi Aktivis: Fraksi tantang Koalisi Indonesia Hebat

Koalisi Aktivis: Fraksi tantang Koalisi Indonesia Hebat

Kami Gabungan Koalisi Aktivis tergabung dalam Front Gerakan Aktivis Indonesia (FRAKSI), Kami Gabungan organisasi ini antara lain: Poros Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesia (Poros BEM-I), Ikatan Lembaga Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Politik Se-Indonesia (ILMAISPI), Persatuan Nasional Alumni Ikatan Senat Mahasiswa Seluruh Indonesia (PENA ISMSI), Perhimpunan Simpul Aktivis Seluruh Indonesia (PERSIRA), Eksponen Lintas Aktivis Se-Indonesia Timur, dan Pergerakan Mahasiswa Pemerhati Hukum Indonesia (PMPHI).

Senin,(03/11/14), di Jakarta Menantang KIH (Koalisi Indonesia Hebat) untuk menggugat Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) ke Mahkamah Konstitusi.

Saya Selaku Sekretaris Jenderal FRAKSI mengatakan bahwa jikalau " Kalau kandungan UU MD3 bertabrakan dengan konstitusi, ajukan judicial review ke MK, KIH tidak perlu risau dan galau seperti anak kecil, akibat tidak mendapat permen di DPR kami membuat suasana politik gaduh, yang ujung-ujungnya akan merugikan rakyat itu sendiri, manuver KIH sendiri tak lebih dari sekedar politik kepentingan ingin berkuasa, dan justru kami berpikir bahwa jika mayoritas KMP di kuasai parlemen dan Eksekutif di kuasai KIH:  "Eksekutif akan lebih produktif & berhati-hati, Serta Legislatif lebih kritis dan betul-betul subtantif mengesahkan, Mengontrol/mengawasi & mengkritisi.

"Semestinya jika kita berpikir positif dan produktif, akan bagus jikalau ketika kubu Joko Widodo yang berada di pemerintahan menguasai eksekutif, dan kubu Prabowo Subianto yang berada di Parlemen menguasai Legislatif, Mengapa? Kontrol kinerja eksekutif akan lebih produktif manakala jika ada kebijakan pemerintah yang tidak pro atau berpihak kepada rakyat, sehingga kinerja pemerintahan akan lebih progressif dan hati-hati dalam mengambil setiap kebijakan, karena sudah tentu jikalau salah mengambil kebijakan akan di kritisi habis-habisan oleh Legislatif (Parlemen).

Kemudian Parlemen juga tentu tidak bisa seenaknya menjegal kebijakan pemerintah apalagi jika itu pro rakyat dan memang di rasakan manfaatnya oleh rakyat, sudah tentu jikalau Parlemen mengkritik/menjegal dengan sesuatu yang tidak masuk akal(subtansi), padahal itu kepentingan rakyat, rakyat pasti akan berteriak inilah wakil rakyat dari partai ysb, yang tidak usah mewakili kami lagi di pemilu akan datang, begitu pula sebaliknya jika ada kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, sehingga kinerja DPR akan lebih progressif dalam mengontrol segala kebijakan pemerintah,

Berbeda ketika posisi pimpinan parlemen di kuasai oleh pro pemerintahan, sudah tentu lebih banyak melacur dan menina bobokkan pemerintah, bukan tidak mungkin mem-back-up kebijakan pemerintah meski itu menyengsarakan rakyat seperti kenaikan BBM dll, sehingga disini rakyat akan melihat kinerja wakilnya juga pemerintahnya.

Bagi kami jika mayoritas parlemen baik Pimpinan komisi, AKD & Badan yang di kuasai kelompok oposisi bukanlah sesuatu yang perlu di takutkan secara berlebihan, justru sisi positifnya banyak, Bukan KIH menyikapi hal tersebut dengan manuver liar tanpa otak dan etika, yang jauh dari landasan konstitusi, melabrak aturan, yang akan menghancurkan keutuhan NKRI, semakin menampakkan bahwa siapa sebenarnya lapar & haus berkuasa.

Kami juga meminta Badan Kehormatan Dewan untuk menindak dengan tegas aksi liar inkonstitusional anggota DPR dari kelompok KIH yg sdh sangat mempermalukan wajah parlemen mencoreng institusi DPR. "mereka seperti anak kecil yang bertindak anarkis dan beringas, tidak mendapat permen di DPR. KIH mestinya memperlihatkan sikap legowo dan kenegarawannya.

Jakarta (02/11/14)

Andi Awal Mangantarang.

Sekretaris Jenderal FRAKSI (Front Gerakan Aktivis Indonesia).

back to top