Menu
Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Prev Next

KMP juga ingin presiden dipilih MPR

KMP juga ingin presiden dipilih MPR
Jakarta-KoPi. Paska kekalahan dalam pilpres 2014, KMP (Koalisi Merah Putih) kumpulan para pendukung Prabowo Subianto juga ingin pemilihan presiden tidak lagi langsung namun oleh MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat).

Menurut Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Herman Kadir pemilihan presiden langsung itu memecah belah rakyat. Konflik politik pada agar rumput sering terjadi. Presiden menurutnya dipilih oleh parlemen saja (DPR).

"Kalau perlu, presiden dipilih kembali lewat MPR" ujarnya.

Menurut Novri Susan, pakar konflik politik dari Universitas Airlangga, pandangan mengembalikan pemilihan presiden melalui parlemen atau MPR merupakan siasat politik semata.

"Usulan tersebut bukan karena konflik di kalangan masyarakat meningkat. Sebab selama ini yang paling keras berkonflik adalah para elite. Gagasan tersebut hanya strategi politik agar mendapatkan kekuasaan."

Menurut Novri Susan, partai-partai dalam KMP selama ini sulit menang dalam pilpres secara langsung. Selain faktor tidak adanya kepemimpinan yang demokratis, miskin prestasi, dan kasus korupsi yang menjerat.

Menurut Novri, mengembalikan pemilihan presiden pada mekanisme DPR/MPR tidak akan menjawab esensi masalah bangsa. Pada masa Orde Baru, lanjutnya, mekanisme tersebut dilakukan untuk menyukseskan skenario pemilihan presiden yang bisa dikontrol oleh rejin Suharto.

Jika itu dilakukan sekarang, ini berarti ada kekuatan di balik itu yang merasa mampu mengontrol seperti halnya Suharto pada era Orde Baru.*

 

Reporter: E Hermawan

back to top