Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

KMP juga ingin presiden dipilih MPR

KMP juga ingin presiden dipilih MPR
Jakarta-KoPi. Paska kekalahan dalam pilpres 2014, KMP (Koalisi Merah Putih) kumpulan para pendukung Prabowo Subianto juga ingin pemilihan presiden tidak lagi langsung namun oleh MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat).

Menurut Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Herman Kadir pemilihan presiden langsung itu memecah belah rakyat. Konflik politik pada agar rumput sering terjadi. Presiden menurutnya dipilih oleh parlemen saja (DPR).

"Kalau perlu, presiden dipilih kembali lewat MPR" ujarnya.

Menurut Novri Susan, pakar konflik politik dari Universitas Airlangga, pandangan mengembalikan pemilihan presiden melalui parlemen atau MPR merupakan siasat politik semata.

"Usulan tersebut bukan karena konflik di kalangan masyarakat meningkat. Sebab selama ini yang paling keras berkonflik adalah para elite. Gagasan tersebut hanya strategi politik agar mendapatkan kekuasaan."

Menurut Novri Susan, partai-partai dalam KMP selama ini sulit menang dalam pilpres secara langsung. Selain faktor tidak adanya kepemimpinan yang demokratis, miskin prestasi, dan kasus korupsi yang menjerat.

Menurut Novri, mengembalikan pemilihan presiden pada mekanisme DPR/MPR tidak akan menjawab esensi masalah bangsa. Pada masa Orde Baru, lanjutnya, mekanisme tersebut dilakukan untuk menyukseskan skenario pemilihan presiden yang bisa dikontrol oleh rejin Suharto.

Jika itu dilakukan sekarang, ini berarti ada kekuatan di balik itu yang merasa mampu mengontrol seperti halnya Suharto pada era Orde Baru.*

 

Reporter: E Hermawan

back to top