Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Ketua MA: Kasus KPK VS Polri, Serahkan Kepada Presiden

Ketua MA: Kasus KPK VS Polri, Serahkan Kepada Presiden
Surabaya – KoPi | Ketua Mahkamah Agung RI Hatta Ali menyatakan, sebagai salah satu aparat penegak hukum, MA tidak ingin berspekulasi macam-macam mengenai perseteruan antara KPK dan Polri. Ia menegaskan MA akan mengikuti jalannya proses hukum tanpa berpihak pada salah satu pihak.
 

Meski demikian Hatta juga tak mau berkomentar lebih jauh karena khawatir akan mempengaruhi hakim bawahannya yang memproses kedua kasus yang sudah masuk dalam praperadilan. “Saya minta maaf kalau agak sulit memberikan pendapat, dan saya berikan pendapat yang bersifat normatif saja. Bahwa setiap orang yang disangka, melakukan suatu pelanggaran pidana, itu dapat saja dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh pihak yang berwenang,” ujar Hatta kepada KoPi di Surabaya (2/1).

Pihak berwenang yang dimaksud adalah KPK dan Polri itu sendiri. Hatta mengutip pasal 242 KUHP tentang sumpah palsu dan keterangan palsu. Dengan kata lain, petinggi KPK seperti Bambang Wijayanto pun bisa diancam hukuman. 

BW diduga memberikan keterangan palsu dan mengarahkan kesaksian palsu dalam sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, pada tahun 2010 lalu. Saat itu BW adalah pengacara salah satu calon bupati, Ujung Iskandar, yang akhirnya perkaranya dimenangkan oleh MK. Saat BW belum menjadi komisioner KPK.

Namun, Hatta berharap agar kedua institusi ini tidak usah saling berseteru dan membiarkan kedua proses hukum berjalan. “Kalau memang tidak kuat pembuktiannya, tentu ada putusan. Kalau dinyatakan kuat pembuktiannya, tentu ada putusan juga. Silahkan berjalan. Namun demikian, terserah pada pak Presiden bagaimana penyelesaiannya. Namun, jelas secara hukum keduanya memungkinkan (untuk diproses),” tutur pria kelahiran Pare-pare itu.

Pihaknya juga menghimbau Presiden RI, Joko Widodo, untuk mempertimbangkan keutuhan bangsa dan negara Indonesia. “Sebab kalau itu tidak terjaga, tidak terbayangkan polemik yang terjadi antara institusi Polri dan KPK, berjalan sendiri tanpa ada suatu rambu-rambu yang membatasi. Saya harap Presiden mempertimbangkan secara matang dan cermat dan melihat kepentingan yang lebih luas bagaimana menjaga keutuhan bangsa.” | Defrina S.S

back to top