Menu
Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Pakde Karwo: Antara Operator dan Regulator Transportasi Tidak Bisa Dipisahkan

Pakde Karwo: Antara Operator dan Re…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres dan Cawapres

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres …

Lembah Tidar-KoPi| Senin ...

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu melaksanakan Out Bound

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu mela…

Lembah Tidar-KoPi| Minggu...

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program Kampus Sehat dan Bebas Asap Rokok

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program …

Jogja-KoPi| Departemen Te...

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalitas Kayu

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalita…

Bantul-KoPi| Tim Pengabdi...

Prev Next

Ketua MA: Kasus KPK VS Polri, Serahkan Kepada Presiden

Ketua MA: Kasus KPK VS Polri, Serahkan Kepada Presiden
Surabaya – KoPi | Ketua Mahkamah Agung RI Hatta Ali menyatakan, sebagai salah satu aparat penegak hukum, MA tidak ingin berspekulasi macam-macam mengenai perseteruan antara KPK dan Polri. Ia menegaskan MA akan mengikuti jalannya proses hukum tanpa berpihak pada salah satu pihak.
 

Meski demikian Hatta juga tak mau berkomentar lebih jauh karena khawatir akan mempengaruhi hakim bawahannya yang memproses kedua kasus yang sudah masuk dalam praperadilan. “Saya minta maaf kalau agak sulit memberikan pendapat, dan saya berikan pendapat yang bersifat normatif saja. Bahwa setiap orang yang disangka, melakukan suatu pelanggaran pidana, itu dapat saja dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh pihak yang berwenang,” ujar Hatta kepada KoPi di Surabaya (2/1).

Pihak berwenang yang dimaksud adalah KPK dan Polri itu sendiri. Hatta mengutip pasal 242 KUHP tentang sumpah palsu dan keterangan palsu. Dengan kata lain, petinggi KPK seperti Bambang Wijayanto pun bisa diancam hukuman. 

BW diduga memberikan keterangan palsu dan mengarahkan kesaksian palsu dalam sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, pada tahun 2010 lalu. Saat itu BW adalah pengacara salah satu calon bupati, Ujung Iskandar, yang akhirnya perkaranya dimenangkan oleh MK. Saat BW belum menjadi komisioner KPK.

Namun, Hatta berharap agar kedua institusi ini tidak usah saling berseteru dan membiarkan kedua proses hukum berjalan. “Kalau memang tidak kuat pembuktiannya, tentu ada putusan. Kalau dinyatakan kuat pembuktiannya, tentu ada putusan juga. Silahkan berjalan. Namun demikian, terserah pada pak Presiden bagaimana penyelesaiannya. Namun, jelas secara hukum keduanya memungkinkan (untuk diproses),” tutur pria kelahiran Pare-pare itu.

Pihaknya juga menghimbau Presiden RI, Joko Widodo, untuk mempertimbangkan keutuhan bangsa dan negara Indonesia. “Sebab kalau itu tidak terjaga, tidak terbayangkan polemik yang terjadi antara institusi Polri dan KPK, berjalan sendiri tanpa ada suatu rambu-rambu yang membatasi. Saya harap Presiden mempertimbangkan secara matang dan cermat dan melihat kepentingan yang lebih luas bagaimana menjaga keutuhan bangsa.” | Defrina S.S

back to top