Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Kelompok Difabel bertemu tim transisi Jokowi-JK

Kelompok Difabel bertemu tim transisi Jokowi-JK

Siaran Pers

Yogyakarta-KoPi - Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB) bersama dengan Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA), Karina Kas, Pusat Studi Layanan Difabel (PSLD) Universitas Brawijaya, serta Pusat LayananDifabel (PLD) Universitas Negeri Yogyakarta mengadakan pertemuan bersama tim transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla, Kamis (4/9) di kantor turuntangan.org, Kebayoran Baru, Jakarta. Pertemuan tersebut diterima oleh Deputi Tim Transisi, Anies Baswedan.

Agenda pertemuan ini adalah menyampaikan aspirasi Difabel agar pemerintahan Baru Jokowi-JK mengarusutamakan perspektif difabel dalam program pemerintahan baru yang saat ini tengah disusun oleh tim transisi.Mainstreaming perspektif difabilitas dirasa penting atas tiga dasar, yaitu aspek konstitusional, aspek kebenaran politik, dan aspek difabel sebagai aset pembangunan.

Secara konstitusional, pengarusutamaan isu difabel merupakan amanat konstitusi (bahwa negara memiliki tanggung jawab melindungi seluruh warga negara). Secara politis, tak ada satu nilai apapun yang menentang keberpihakan terhadap masyarakat Difabel sebagai kelompok yang secara sosial teralienasi. Sementara itu, jika pemerintah menitikberatkan program pembangunan pada pemberdayaan Difabel hal ini akan menjadi investasi jangka panjang dimana ke depan generasi Difabel akan lebih berdaya dan tak lagi menjadi beban negara.

Dalam pertemuan singkat yang berlangsung sekitar 30 menit tersebut, beberapa rekomendasi yang disampaikan kepada Anies adalah:

1.    Menginisiasi ‘Kebijakan Payung’ sebagai dasar untuk menjamin Hak Masyarakat Difabel yang tanpa diskriminasi di semua sektor

2.   Mendorong Inklusivitas serta pengarusutamaan Difabel dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019

3.   Melakukan upaya Afirmasi pemberian Jaminan Sosial bagi Difabel.

4.    Mendorong upaya penguatan peradilan yang lebih menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat DifabelàPerempuan dan anak-anak Difabel merupakan kelompok rentan

5.   Membentuk atau Mempercayakan kepada unit di bawah lembaga kepresidenan yang mempunyai mandat dan wewenang koordinatif lintas kementerian.àinklusivitas dan pengarusutamaan Difabel

6.   Mewakili keberagaman dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan sosial. à Aksesibilitas infrastruktur

“Isu difabel hanya dikotakkan di Kementrian Sosial, sementara isu difabel adalah cross-cutting issue.  Prioritas mendasar bagi kami adalah pengarus-utamaan isu Difabel dalam struktur pemerintahan yang baru,”ungkap Joni Yulianto, Direktur SIGAB kepada Anies Baswedan.
Menanggapi usulan kelompok Difabel tersebut, Anies menyatakan  “Saya akan mendorong usulan yang diajukan kepada Pokja dan menindaklanjuti adanya lembaga koordinatif antar kementerian”.

Diskusi bersama POKJAPendidikan

Selain bertemu Anies Baswedan, kunjungan sehari kelompok Difabel di Jakarta juga berkesempatan mengikuti focus group discussion (FGD) bersama POKJA Pendidikan di bawah tim transisi dengan tema “Akses dan Jaminan Pendidikan”. Salah satu fokus isu yang dibahas dalam FGD tersebut adalah keteraksesan dan jaminan pendidikan bagi Difabel melalui pendidikan khusus dan pendidikan inklusif.

Slamet Thohari, peneliti dari Pusat Studi dan Layanan Difabel Universitas Brawijaya mengungkapkan bahwa pendidikan inklusi yang sudah dilaksanakan selama ini di Jawa Timur belum secara mendalam menyesuaikan dengan kebutuhan pendidikan difabel.

Sementara, Tim Pokja Pendidikan menyadari bahwa anggaran untuk pendidikan khusus masih terbatas.  Dana yang dialokasikan untuk penyediaan guru, aksesibilitas masih kurang. “Ini harus diformasikan secara khusus dan tidak mengntungkan ke anggaran pusat saja,”ungkap salah seorang tim POKJA Pendidikan.

“Sebenarnya praktik-praktik sekolah alternatif sudah dijalankan di Yogyakarta. Kami mengadakan pendampingan ke tiga sekolah di Jogja meliputi pendampingan di kelas, pemberian keterampilan kepada guru misalkan pengetahuan tentang bahasa isyarat dan speech therapy,hinggapendampingan pengayaan bagi anak”, ungkap Joni Yulianto.

“Banyak kasus sekolah inklusif dan Sekolah Luar Biasa (SLB) menolak siswa difabel. Makna inklusif bergeser, inklusif khusus untuk difabilitas tertentu saja. Masih butuh banyak effort untuk menegaskan inklusif sebenarnya seperti apa,” tambahnya.
Isu lain yang dibahas dalam diskusi tersebut adalah kriteria kemiskinan untuk mendapatkan jaminan sosial. Difabel mengusulkan adanya indikator kerentanan masuk dalam kriteria penerima jaminan. Hal tersebut sangat terkait dengan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar.

Organisasi difabel yang sudah melakukan pertemuan dengan tim transisi ini selanjutnya akan mengawal secara intensif program Jokowi-JK. Komitmen dari tim transisi dan kabinet selanjutnya untuk memasukkan  difabilitas dalam cross-cutting issue mutlak menjadi perhatian utama komunitas difabel untuk mendorong Indonesia yang inklusif.

Joni Yulianto

back to top