Menu
Jatim Best Practice Perdagangan Antar Daerah

Jatim Best Practice Perdagangan Ant…

Bandung-KoPi| Perdagang...

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersinergi Susun RKPD

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersiner…

Surabaya-KoPi| Forum Li...

Banjir Sungai Welang,  Pemerintah Lakukan Pendataan dan Beri Penanganan Darurat

Banjir Sungai Welang, Pemerintah L…

(Fotomilik: Jatim TIMES) ...

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Harkat dan Martabat Manusia

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Har…

Bantul-KoPi| Globalisas...

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyaman Jadi Bagian Penting dalam Pembangunan di Jatim

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyama…

Surabaya-KoPi| Suasana am...

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan Ibu Hamil, MMSA Berikan Wawasan Tentang Perdarahan

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan…

Bantul-KoPi| Sepanjang ...

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjukan Barongsai dan Liong LED

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjuka…

Sleman-KoPi| Sebagai wuju...

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSANAKAN LATIHAN PRAMUKA YUDHA

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSAN…

AKADEMI MILITER – KoPi|...

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Luncurkan Kick-Off Program Talent Pitching

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Lunc…

Sleman-KoPi | Terobosan...

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker ke PT. Vitapharm

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker k…

Surabaya-KoPi| Koperasi...

Prev Next

Karpet merah Jokowi untuk para investor asing

Karpet merah Jokowi untuk para investor asing

Beijing-KoPi- Pemerintah Indonesia yang baru memberikan tawaran pada para investor asing agar bersedia mengucurkan dana miliaran dolar guna perbaikan infrastruktur yang telah rusak. Mereka juga berjanji akan mempermudah urusan birokrasi dan mempersempit celah korupsi. Selama ini birokrasi yang ada dinilai telah memberatkan dan membingungkan para investor yang merupakan kendala utama dalam pertumbuhan ekonomi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. 

Pernyataan presiden Joko Widodo dan menterinya telah mengindikasikan prioritas pertama mereka untuk menyelesaikan masalah pembebasan lahan yang selama ini telah menjadi hambatan besar untuk perbaikan infrastruktur.

"Banyak investor yang datang ke saya selalu mengeluh tentang pembebasan lahan," ungkap Jokowi kepada kepala eksekutif di Beijing dalam pertemuan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Senin (10/11) lalu.

"Saya akan mendorong para menteri, gubernur, dan walikota saya untuk membantu menyelesaikan masalah ini," imbuhnya.

Jokowi, yang memulai masa jabatan lima-tahun pada 20 Oktober 2014 ini, menggunakan perjalanan pertamanya ke luar negeri sebagai presiden untuk mencoba memperbaiki reputasi buruk Indonesia dengan mengundang CEO Global untuk berinvestasi di pelabuhan, pembangkit listrik, jalan raya, dan kereta api di Indonesia.

"Saya adalah seorang pengusaha. Dan saya sangat senang karena saya bisa berbicara tentang bisnis dan investasi dengan para hadirin sekalian," kata Jokowi dalam pertemuan tersebut.
Andrinof Chaniago, kepala badan perencanaan pembangunan nasional Indonesia menjelaskan kepada Reuters bahwa disamping rencana infrastruktur lima tahun, pemerintahan Jokowi ingin membangun beberapa pelabuhan, 25 bendungan, 10 bandara, 10 kawasan industri dan 2.000 kilometer jalan raya.

Menurut Bastary Pandji Indra, Direktur Pengembangan Kerja sama Pemerintah dan Swasta Bappenas, Indonesia membutuhkan setidaknya 6.000 triliun rupiah dalam investasi infrastruktur selama lima tahun tersebut.

Jokowi menampilkan foto dirinya yang sedang duduk bersama warga yang menolak untuk menjual tanah mereka dalam rangka menghalangi penyelesaian pembangunan jalan di Jakarta. Jokowi yang ketika itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, menemui warga secara langsung, dan pembangunan pun selesai.

"Itu semacam penyampaian konkret yang akan benar-benar dihargai oleh para investor. Dia (Jokowi) akan turun ke lapangan langsung untuk membantu mengatasi situasi," kata Tom Lembong, kepala eksekutif Manajemen Quvat, sebuah perusahaan ekuitas swasta berbasis di Singapura yang berinvestasi di Indonesia.

"Jokowi adalah magnet besar bagi para investor," kata Lembong. "Dia berbicara dengan bahasa bisnis."

Pemerintahan Jokowi bertujuan untuk membuat "one-stop shop" guna memangkas waktu yang dibutuhkan dalam mendapatkan izin investasi untuk 15 hari, bukan proses multi-stop yang membutuhkan waktu sampai tiga tahun, jelas Chaniago. Hal ini juga dapat menawarkan insentif dalam pajak untuk sektor-sektor strategis seperti energi yang terbarukan.

Jika Indonesia tidak cukup tertarik untuk berinfestasi dengan swasta, Indonesia bisa mempertimbangkan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) China sebagai sumber dana dengan basis $50-billion, kata Soesilo.

Dengan belum bergabungnya Indonesia dalam AIIB, dipandang sebagai tantangan bagi Bank Dunia yang didominasi Barat dan Bank Pembangunan Asia. |reuters.com| Anisah Haidaratul Hanifah|

back to top