Menu
Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Gerakan Filantropi Islam Sebagai Deradikalisasi

Gerakan Filantropi Islam Sebagai De…

Sleman-KoPi| Dewasa ini, ...

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adalah Persatuan dan Kesatuan

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adala…

Jatim-KoPi| Salah satu ku...

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Masih Berpusat Pada Institusi Bukan Hakim Secara Personal

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehak…

Sleman-KoPi|Kemerdekaan k...

Prev Next

Karpet merah Jokowi untuk para investor asing

Karpet merah Jokowi untuk para investor asing

Beijing-KoPi- Pemerintah Indonesia yang baru memberikan tawaran pada para investor asing agar bersedia mengucurkan dana miliaran dolar guna perbaikan infrastruktur yang telah rusak. Mereka juga berjanji akan mempermudah urusan birokrasi dan mempersempit celah korupsi. Selama ini birokrasi yang ada dinilai telah memberatkan dan membingungkan para investor yang merupakan kendala utama dalam pertumbuhan ekonomi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. 

Pernyataan presiden Joko Widodo dan menterinya telah mengindikasikan prioritas pertama mereka untuk menyelesaikan masalah pembebasan lahan yang selama ini telah menjadi hambatan besar untuk perbaikan infrastruktur.

"Banyak investor yang datang ke saya selalu mengeluh tentang pembebasan lahan," ungkap Jokowi kepada kepala eksekutif di Beijing dalam pertemuan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Senin (10/11) lalu.

"Saya akan mendorong para menteri, gubernur, dan walikota saya untuk membantu menyelesaikan masalah ini," imbuhnya.

Jokowi, yang memulai masa jabatan lima-tahun pada 20 Oktober 2014 ini, menggunakan perjalanan pertamanya ke luar negeri sebagai presiden untuk mencoba memperbaiki reputasi buruk Indonesia dengan mengundang CEO Global untuk berinvestasi di pelabuhan, pembangkit listrik, jalan raya, dan kereta api di Indonesia.

"Saya adalah seorang pengusaha. Dan saya sangat senang karena saya bisa berbicara tentang bisnis dan investasi dengan para hadirin sekalian," kata Jokowi dalam pertemuan tersebut.
Andrinof Chaniago, kepala badan perencanaan pembangunan nasional Indonesia menjelaskan kepada Reuters bahwa disamping rencana infrastruktur lima tahun, pemerintahan Jokowi ingin membangun beberapa pelabuhan, 25 bendungan, 10 bandara, 10 kawasan industri dan 2.000 kilometer jalan raya.

Menurut Bastary Pandji Indra, Direktur Pengembangan Kerja sama Pemerintah dan Swasta Bappenas, Indonesia membutuhkan setidaknya 6.000 triliun rupiah dalam investasi infrastruktur selama lima tahun tersebut.

Jokowi menampilkan foto dirinya yang sedang duduk bersama warga yang menolak untuk menjual tanah mereka dalam rangka menghalangi penyelesaian pembangunan jalan di Jakarta. Jokowi yang ketika itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, menemui warga secara langsung, dan pembangunan pun selesai.

"Itu semacam penyampaian konkret yang akan benar-benar dihargai oleh para investor. Dia (Jokowi) akan turun ke lapangan langsung untuk membantu mengatasi situasi," kata Tom Lembong, kepala eksekutif Manajemen Quvat, sebuah perusahaan ekuitas swasta berbasis di Singapura yang berinvestasi di Indonesia.

"Jokowi adalah magnet besar bagi para investor," kata Lembong. "Dia berbicara dengan bahasa bisnis."

Pemerintahan Jokowi bertujuan untuk membuat "one-stop shop" guna memangkas waktu yang dibutuhkan dalam mendapatkan izin investasi untuk 15 hari, bukan proses multi-stop yang membutuhkan waktu sampai tiga tahun, jelas Chaniago. Hal ini juga dapat menawarkan insentif dalam pajak untuk sektor-sektor strategis seperti energi yang terbarukan.

Jika Indonesia tidak cukup tertarik untuk berinfestasi dengan swasta, Indonesia bisa mempertimbangkan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) China sebagai sumber dana dengan basis $50-billion, kata Soesilo.

Dengan belum bergabungnya Indonesia dalam AIIB, dipandang sebagai tantangan bagi Bank Dunia yang didominasi Barat dan Bank Pembangunan Asia. |reuters.com| Anisah Haidaratul Hanifah|

back to top