Menu
Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Harkat dan Martabat Manusia

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Har…

Bantul-KoPi| Globalisas...

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyaman Jadi Bagian Penting dalam Pembangunan di Jatim

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyama…

Surabaya-KoPi| Suasana am...

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan Ibu Hamil, MMSA Berikan Wawasan Tentang Perdarahan

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan…

Bantul-KoPi| Sepanjang ...

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjukan Barongsai dan Liong LED

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjuka…

Sleman-KoPi| Sebagai wuju...

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSANAKAN LATIHAN PRAMUKA YUDHA

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSAN…

AKADEMI MILITER – KoPi|...

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Luncurkan Kick-Off Program Talent Pitching

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Lunc…

Sleman-KoPi | Terobosan...

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker ke PT. Vitapharm

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker k…

Surabaya-KoPi| Koperasi...

Pameran patung Komroden Haro

Pameran patung Komroden Haro

Pameran patung Komroden H...

Di Hadapan Peserta Lemhannas, Pakde Karwo Paparkan Budaya Lokal di Jatim

Di Hadapan Peserta Lemhannas, Pakde…

Surabaya-KoPi| Gubernur...

Prev Next

Jokowi disulitkan koalisi koruptor

Jokowi disulitkan koalisi koruptor
Surabaya – KoPi| Dosen Fisipol UGM Muhammad Najib Azka melihat ada pergeseran di peta politik nasional saat ini. Jika sebelumnya pada masa pilpres isu yang santer adalah KMP versus KIH, maka pasca-pilpres ini terjadi konfigurasi baru. Najib melihat isu yang berkembang saat ini adalah kepemimpinan politik yang berupaya menegakkan agenda-agenda anti-korupsi dengan elite politik yang menentangnya.
 

Menurut Naijb, yang menarik dari isu ini adalah mereka yang takut dengan agenda pemberantasan korupsi ini adalah politisi lintas partai, baik dari KMP maupun KIH. “Dalam tema korupsi ini mereka tidak lagi terpecah, tapi tercampur, karena mereka semua enggan dengan penguatan KPK. Terbukti dalam isu penguatan KPK banyak politisi yang menentangnya,” ungkapnya di Surabaya (6/3).

Dalam kondisi seperti ini koalisi tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang permanen. Koalisi bisa terbentuk karena sesuatu yang insidental, karena sebuah kebijakan yang dibuat pemerintah. Untuk kebijakan tertentu para politisi bisa saja akan berkoalisi, namun untuk kebijakan yang lain mereka akan terpecah. 

“Sebenarnya koalisi di antara partai-partai dalam KMP dan KIH itu kan tidak disatukan dalam kesamaan ideologi, melainkan kepentingan belaka. Ketika kepentingan-kepentingan berubah maka koalisi juga akan berubah,” tukas Najib.

Hal ini akan menimbulkan kesulitan bagi pemerintahan Jokowi. Ketika dukungan partai politik menyusut, Jokowi bisa berada dalam posisi kritis. Kemungkinan munculnya hak angket atau bahkan pemakzulan bisa terbuka lebar.

Karena itu Najib berpendapat kemungkinan pemerintahan Jokowi tidak berjalan efektif karena diganjal terus menerus. Itu terlihat seperti dalam kasus pemilihan calon Kapolri kemarin ini. Karena itu Jokowi harus pintar-pintar melihat konstelasi politik yang terus berubah. 

 

back to top