Menu
Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Senyawa Atasi Limbah Tambang

Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Sen…

Sleman-KoPi| Tim mahasisw...

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letusan Efusif Yang Aman.

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letu…

Jogja-KoPi| Kepala Balai ...

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di Proses Magmatisnya.

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di…

Jogja-KoPi| Balai Penyeli...

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Prev Next

Jokowi disulitkan koalisi koruptor

Jokowi disulitkan koalisi koruptor
Surabaya – KoPi| Dosen Fisipol UGM Muhammad Najib Azka melihat ada pergeseran di peta politik nasional saat ini. Jika sebelumnya pada masa pilpres isu yang santer adalah KMP versus KIH, maka pasca-pilpres ini terjadi konfigurasi baru. Najib melihat isu yang berkembang saat ini adalah kepemimpinan politik yang berupaya menegakkan agenda-agenda anti-korupsi dengan elite politik yang menentangnya.
 

Menurut Naijb, yang menarik dari isu ini adalah mereka yang takut dengan agenda pemberantasan korupsi ini adalah politisi lintas partai, baik dari KMP maupun KIH. “Dalam tema korupsi ini mereka tidak lagi terpecah, tapi tercampur, karena mereka semua enggan dengan penguatan KPK. Terbukti dalam isu penguatan KPK banyak politisi yang menentangnya,” ungkapnya di Surabaya (6/3).

Dalam kondisi seperti ini koalisi tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang permanen. Koalisi bisa terbentuk karena sesuatu yang insidental, karena sebuah kebijakan yang dibuat pemerintah. Untuk kebijakan tertentu para politisi bisa saja akan berkoalisi, namun untuk kebijakan yang lain mereka akan terpecah. 

“Sebenarnya koalisi di antara partai-partai dalam KMP dan KIH itu kan tidak disatukan dalam kesamaan ideologi, melainkan kepentingan belaka. Ketika kepentingan-kepentingan berubah maka koalisi juga akan berubah,” tukas Najib.

Hal ini akan menimbulkan kesulitan bagi pemerintahan Jokowi. Ketika dukungan partai politik menyusut, Jokowi bisa berada dalam posisi kritis. Kemungkinan munculnya hak angket atau bahkan pemakzulan bisa terbuka lebar.

Karena itu Najib berpendapat kemungkinan pemerintahan Jokowi tidak berjalan efektif karena diganjal terus menerus. Itu terlihat seperti dalam kasus pemilihan calon Kapolri kemarin ini. Karena itu Jokowi harus pintar-pintar melihat konstelasi politik yang terus berubah. 

 

back to top