Menu
Gunung Merapi Berpeluang Alami Letusan Efusif Yang Aman.

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letu…

Jogja-KoPi| Kepala Balai ...

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di Proses Magmatisnya.

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di…

Jogja-KoPi| Balai Penyeli...

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Gerakan Filantropi Islam Sebagai Deradikalisasi

Gerakan Filantropi Islam Sebagai De…

Sleman-KoPi| Dewasa ini, ...

Prev Next

Jokowi bisa tertelikung

Jokowi bisa tertelikung
Surabaya-KoPi. Novri Susan, pakar konflik politik Universitas Airlangga, memberi peringatan kepada Jokowi agar pertemuan tersebut tidak mengkooptasinya kedalam kepentingan politik SBY. Sebab, harapan rakyat diantaranya adalah penegakan hukum, keadilan dan pembangunan manusiawi. Harapan yang belum terwujud sempurna oleh pemerintahan SBY.

Pertemuan SBY dan Jokowi di Bali hari ini memberi implikasi politik besar. Pada satu sisi, komunikasi antara pemerintahan lama dan baru merupakan tradisi baik dalam demokrasi Indonesia. Namun demikian, ada sisi lain yang harus tetap dilihat secara kritis. Demikian pernyataan Novri melalui BBM kepada KoPi.

"SBY menurut saya menawarkan rekonsiliasi yang bermakna dukungan politik, kerjasama sumberdaya, dan transfer informasi teknis pembangunan dalam APBN. Namun itu tidak gratis. There is no free lunch."

Menurut alumni studi konflik di United Nations University for Peace (Upeace) ini, Jokowi membutuhkan dukungan politik untuk stabilitas kepemerintahannya. Selain itu informasi dan transfer teknis pembangunan dalam APBN 2015 dari pemerintahan SBY juga sangat dibutuhkan.

Akan tetapi Novri mengingatkan Jokowi agar tidak sampai tertelikung dalam kuasa kepentingan SBY. Ada banyak kepentingan yang dilindungi oleh SBY. Jika kepentingan tersebut tidak sesuai dengan mandat rakyat yaitu penegakan hukum, pembangunan berkeadilan, dan pemberantasan korupsi maka Jokowi harus mempraktikkan benevolent politics.

"Benevolent politics adalah ketegasan melawan kepentingan yang anti kepentingan rakyat. Rekonsiliasi tidak bisa meninggalkan substansi dari tugas presiden baru dalam melaksanakan mandat rakyat'.

SBY dan Jokowi masih akan melakukan pertemuan-pertemuan selanjutnya untuk pembahasan aspek teknis transisi pemerintahan.*

 

Repoter: Aditya

back to top