Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Jokowi bisa tertelikung

Jokowi bisa tertelikung
Surabaya-KoPi. Novri Susan, pakar konflik politik Universitas Airlangga, memberi peringatan kepada Jokowi agar pertemuan tersebut tidak mengkooptasinya kedalam kepentingan politik SBY. Sebab, harapan rakyat diantaranya adalah penegakan hukum, keadilan dan pembangunan manusiawi. Harapan yang belum terwujud sempurna oleh pemerintahan SBY.

Pertemuan SBY dan Jokowi di Bali hari ini memberi implikasi politik besar. Pada satu sisi, komunikasi antara pemerintahan lama dan baru merupakan tradisi baik dalam demokrasi Indonesia. Namun demikian, ada sisi lain yang harus tetap dilihat secara kritis. Demikian pernyataan Novri melalui BBM kepada KoPi.

"SBY menurut saya menawarkan rekonsiliasi yang bermakna dukungan politik, kerjasama sumberdaya, dan transfer informasi teknis pembangunan dalam APBN. Namun itu tidak gratis. There is no free lunch."

Menurut alumni studi konflik di United Nations University for Peace (Upeace) ini, Jokowi membutuhkan dukungan politik untuk stabilitas kepemerintahannya. Selain itu informasi dan transfer teknis pembangunan dalam APBN 2015 dari pemerintahan SBY juga sangat dibutuhkan.

Akan tetapi Novri mengingatkan Jokowi agar tidak sampai tertelikung dalam kuasa kepentingan SBY. Ada banyak kepentingan yang dilindungi oleh SBY. Jika kepentingan tersebut tidak sesuai dengan mandat rakyat yaitu penegakan hukum, pembangunan berkeadilan, dan pemberantasan korupsi maka Jokowi harus mempraktikkan benevolent politics.

"Benevolent politics adalah ketegasan melawan kepentingan yang anti kepentingan rakyat. Rekonsiliasi tidak bisa meninggalkan substansi dari tugas presiden baru dalam melaksanakan mandat rakyat'.

SBY dan Jokowi masih akan melakukan pertemuan-pertemuan selanjutnya untuk pembahasan aspek teknis transisi pemerintahan.*

 

Repoter: Aditya

back to top