Menu
Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyaman Jadi Bagian Penting dalam Pembangunan di Jatim

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyama…

Surabaya-KoPi| Suasana am...

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan Ibu Hamil, MMSA Berikan Wawasan Tentang Perdarahan

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan…

Bantul-KoPi| Sepanjang ...

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjukan Barongsai dan Liong LED

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjuka…

Sleman-KoPi| Sebagai wuju...

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSANAKAN LATIHAN PRAMUKA YUDHA

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSAN…

AKADEMI MILITER – KoPi|...

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Luncurkan Kick-Off Program Talent Pitching

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Lunc…

Sleman-KoPi | Terobosan...

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker ke PT. Vitapharm

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker k…

Surabaya-KoPi| Koperasi...

Pameran patung Komroden Haro

Pameran patung Komroden Haro

Pameran patung Komroden H...

Di Hadapan Peserta Lemhannas, Pakde Karwo Paparkan Budaya Lokal di Jatim

Di Hadapan Peserta Lemhannas, Pakde…

Surabaya-KoPi| Gubernur...

Penyelesaian Kasus Montara “Test Case” Komitmen Persahabatan Australia

Penyelesaian Kasus Montara “Test Ca…

Kupang-KoPi| Laporan In...

Prev Next

Jokowi bisa tertelikung

Jokowi bisa tertelikung
Surabaya-KoPi. Novri Susan, pakar konflik politik Universitas Airlangga, memberi peringatan kepada Jokowi agar pertemuan tersebut tidak mengkooptasinya kedalam kepentingan politik SBY. Sebab, harapan rakyat diantaranya adalah penegakan hukum, keadilan dan pembangunan manusiawi. Harapan yang belum terwujud sempurna oleh pemerintahan SBY.

Pertemuan SBY dan Jokowi di Bali hari ini memberi implikasi politik besar. Pada satu sisi, komunikasi antara pemerintahan lama dan baru merupakan tradisi baik dalam demokrasi Indonesia. Namun demikian, ada sisi lain yang harus tetap dilihat secara kritis. Demikian pernyataan Novri melalui BBM kepada KoPi.

"SBY menurut saya menawarkan rekonsiliasi yang bermakna dukungan politik, kerjasama sumberdaya, dan transfer informasi teknis pembangunan dalam APBN. Namun itu tidak gratis. There is no free lunch."

Menurut alumni studi konflik di United Nations University for Peace (Upeace) ini, Jokowi membutuhkan dukungan politik untuk stabilitas kepemerintahannya. Selain itu informasi dan transfer teknis pembangunan dalam APBN 2015 dari pemerintahan SBY juga sangat dibutuhkan.

Akan tetapi Novri mengingatkan Jokowi agar tidak sampai tertelikung dalam kuasa kepentingan SBY. Ada banyak kepentingan yang dilindungi oleh SBY. Jika kepentingan tersebut tidak sesuai dengan mandat rakyat yaitu penegakan hukum, pembangunan berkeadilan, dan pemberantasan korupsi maka Jokowi harus mempraktikkan benevolent politics.

"Benevolent politics adalah ketegasan melawan kepentingan yang anti kepentingan rakyat. Rekonsiliasi tidak bisa meninggalkan substansi dari tugas presiden baru dalam melaksanakan mandat rakyat'.

SBY dan Jokowi masih akan melakukan pertemuan-pertemuan selanjutnya untuk pembahasan aspek teknis transisi pemerintahan.*

 

Repoter: Aditya

back to top