Menu
Montara Task Force harus ambil alih penecemaran Laut Timor

Montara Task Force harus ambil alih…

Kupang-KoPi| "Montara T...

Jatim Best Practice Perdagangan Antar Daerah

Jatim Best Practice Perdagangan Ant…

Bandung-KoPi| Perdagang...

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersinergi Susun RKPD

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersiner…

Surabaya-KoPi| Forum Li...

Banjir Sungai Welang,  Pemerintah Lakukan Pendataan dan Beri Penanganan Darurat

Banjir Sungai Welang, Pemerintah L…

(Fotomilik: Jatim TIMES) ...

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Harkat dan Martabat Manusia

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Har…

Bantul-KoPi| Globalisas...

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyaman Jadi Bagian Penting dalam Pembangunan di Jatim

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyama…

Surabaya-KoPi| Suasana am...

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan Ibu Hamil, MMSA Berikan Wawasan Tentang Perdarahan

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan…

Bantul-KoPi| Sepanjang ...

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjukan Barongsai dan Liong LED

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjuka…

Sleman-KoPi| Sebagai wuju...

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSANAKAN LATIHAN PRAMUKA YUDHA

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSAN…

AKADEMI MILITER – KoPi|...

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Luncurkan Kick-Off Program Talent Pitching

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Lunc…

Sleman-KoPi | Terobosan...

Prev Next

Investasi turun, DPRD Jatim nilai BPM tak efektif

Investasi turun, DPRD Jatim nilai BPM tak efektif
Surabaya - KoPi | Setelah melalui beberapa kali pembahasan, sembilan fraksi dan komisi-moisi di Dewan DPRD Jawa Timur akhirnya mengesahkan dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2014 menjadi Peraturan Daerah (Perda).
 

Meski demikian, DPRD juga memberi catatan atas kinerja beberapa lembaga. Komisi C DPRD Jatim mengapresiasi realisasi PAD dan penghematan anggaran belanja. Namun Komisi C juga memberikan catatan atas jumlah Piutang Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2014. Nilai Piutang tersebut mencapai angka Rp 828 milyar.

Komisi C meminta agar Dinas Pendapatan melakukan langkah strategis pemutakhiran data, sehingga dapat memetakan potensi piutang pajak yang bisa dicairkan. Selain itu, hal itu perlu dilakukan agar obyek pajak yang kondisinya telah hilang, rusak, atau tidak dilakukan lapor jual dapat diketahui.

Komisi C juga memberi catatan atas Minat Investasi. Berdasarkan Persetujuan Prinsip PMA dan PMDN, tahun2014 hanya tercapai angka Rp 110,3 trilyun. Angka tersebut turun 2,65% dibanding angka tahun 2013, yang mencapai Rp 113,64 trilyun.

"Kinerja Badan Penanaman Modal (BPM) masih kurang mampu memberi nilai lebih dalam peningkatan investasi di Jawa Timur. Padahal Jawa Timur masih punya segudang potensi untuk ditunjukkan pada investor," tukas Ketua Komisi C Sahat Tua Simanjuntak.

back to top